MPR: Tantangan Indonesia Adalah Menangani Ketimpangan

WE Online, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Republik Indonesia pada saat ini adalah mengatasi ketimpangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh kalangan masyarakat.

"Tantangan kita adalah soal kesenjangan antara kaya dan miskin dan Jawa-luar Jawa," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/5/2016).

Menurut Zulkifli Hasan, saat ini terjadi banyak kesenjangan antara kalangan kaya dan warga miskin, yang terlihat bahwa yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin.

Dia mengemukakan bahwa selama 18 tahun reformasi, memang sudah banyak keberhasilan yang telah dicapai seperti kebijakan otonomi daerah dan demokrasi langsung.

Meski demikian, lanjutnya, ada yang mengakui bahwa reformasi yang berjalan sudah kebablasan dan tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar menegaskan pihaknya berupaya menghentikan ketimpangan pembangunan antara kota dan desa.

"Selama ini ada ketimpangan pembangunan kota dan desa yang begitu tinggi, sehingga desa dianggap tidak lagi dapat menjadi sumber-sumber kehidupan bagi warganya," kata Marwan pada saat membuka Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XII di Palembang, Senin (25/4).

Menurut dia, untuk menghentikan ketimpangan pembangunan kota dan desa, pihaknya berupaya menerapkan secara maksimal Undang Undang Desa No. 6/2014 bahkan bila perlu jika terdapat hal-hal yang menghambat UU tersebut diusulkan revisi.

Sejak adanya UU tentang desa itu, sekarang ini desa mulai dilihat sebagai sebuah tempat yang strategis, bahkan menjadi penyanggah utama dari kehidupan warga kota, karena di desa terdapat sumber daya alam yang melimpah.

"Bagaimana UU Desa yang dimiliki sekarang ini, dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan dan momentum untuk memanfaatkan kekayaan alam di negeri ini. Kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki tata kuasa hutan dan lahan, tata kelola, tata produksi serta konsumsi yang berkeadilan dan lestari," ujar Marwan. (Ant)