Bos BKPM Temui Produsen Film Hollywood

WE Online, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dijadwalkan bertemu dengan anggota Motion Pictures Association of America di Los Angeles, Amerika Serikat, untuk memaparkan mengenai potensi bisnis sektor perfilman di Indonesia.

Franky dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (27/5/2016), mengatakan kunjungan ke Motion Pictures Association of America tersebut bertujuan untuk mendorong investasi di sektor perfilman.

"Dengan pengesahan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Penanaman Modal yang Terbuka dengan persyaratan, maka sektor perfilman terbuka 100 persen untuk asing mulai dari sektor produksi, distribusi dan eksibisi," katanya.

Sebelumnya sektor-sektor perfilman tertutup untuk asing atau dibatasi maksimal 49 persen. 

Pembatasan itu diantaranya di dalam bidang usaha jasa teknik film termasuk studio shooting film (maksimal 49 persen), laboratorium film (maksimal 49 persen), fasilitas sunting suara (maksimal 49 persen), sunting film 100 persen PMDN (penanaman modal dalam negeri), film subtitle 100 persen PMDN. 

"Saat ini seluruh bidang usaha tersebut terbuka untuk 100 persen asing, demikian halnya untuk produksi film, cinema, studio rekaman dan distribusi film," ungkapnya.

Franky menyampaikan bahwa upaya untuk meyakinkan investor AS didasari oleh beberapa peluang bisnis sektor perfilman yang masih terbuka lebar. 

Salah satunya adalah bisnis bioskop dengan melihat angka rasio layar berbanding populasi di Indonesia.

"Rasio layar berbanding 100 ribu populasi Indonesia adalah 0,4. Ini dibawah Amerika Serikat yang rasionya 14, Inggris 6,8, Korea Selatan 4,3, Singapura 3,9, Malaysia 2,4, China 1,8 dan Thailand 1,2," jelasnya.

Dari jumlah layar bioskop tersebut, 87 persen layar berada di Pulau Jawa dan 35 persen di antaranya berlokasi di Jakarta. 

"Jumlah keseluruhan bioskop di Indonesia sama dengan jumlah layar bioskop yang ada di kota Beijing, China," lanjutnya.

Dari sisi produksi, lanjut dia, jumlah rumah produksi profesional di angka 50 lebih, sedangkan untuk produksi animasi jumlahnya 30 lebih. 

"Perusahaan-perusahaan eksisting ini merupakan mitra yang potensial bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Masuknya investasi di sektor perfilman, kata Franky, diharapkan mampu berkontribusi positif pada pencapaian target investasi nasional tahun 2016.

Pemerintah sendiri memiliki tiga program utama untuk mendorong pertumbuhan sektor perfilman.

Pertama, meningkatkan distribusi sinema di seluruh Indonesia, ditandai dengan target Badan Ekonomi Kreatif untuk menambah jumlah 5.000 film per tahunnya.

Kedua adalah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri film nasional. Korea Selatan memiliki 300 sekolah film dan masuk di kurikulum pendidikan, sementara di Indonesia hanya ada 5 sekolah dengan fakultas film. 

Ketiga adalah terkait dengan membuka akses untuk pembiayaan dan teknologi, sektor film tergolong sektor yang padat modal sehingga banyak teknologi yang banyak dan membutuhkan modal besar yang belum dimanfaatkan oleh produsen film di Indonesia. (Ant)