Bappenas Segera Evaluasi Program Kemiskinan dan Ketimpangan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mengevaluasi berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.

"Jadi sekarang kan sudah banyak anggaran yang katanya diarahkan untuk mengatasi kemiskinan. Kami ingin tahu seberapa efektifnya program atau anggaran tersebut membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia sekaligus mengurangi ketimpangan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai sertijab di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Menurut Bambang, pemerintah harus melakukan intervensi secara agresif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, peran program serta anggarannya sangat menentukan.

"Yang pasti kami akan evaluasi dulu dampak dari program yang sudah ada karena program yang sudah ada kan bermacam-macam, ada PKH (program keluarga harapan), bantuan untuk siswa miskin, bantuan asuransi kesehatan, subsidi listrik, subsidi pupuk, dan sebenarnya plus bansos-bansos itu," ujar Bambang.

Bambang menginginkan, segala macam bentuk program bantuan atau dukungan kepada masyarakat, benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jangan nanti sudah keluar duit banyak, tapi kemiskinannya hanya turun sedikit, ketimpangannya tidak berkurang banyak," kata Bambang.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penduduk miskin per Maret 2016 sebesar 10,86 persen dari total populasi, atau sebanyak 28,01 juta orang.

Angka kemiskinan turun dibandingkan Maret 2015 yang mencapai 11,22 persen, atau sebanyak 28,59 juta orang. Dibandingkan September 2015, juga terjadi penurunan. Angka kemiskinan September 2015 yaitu 11,13 persen, atau 28,51 juta orang.

Sementara itu, indeks rasio gini Indonesia atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia per September 2015 mencapai 0,40. Rasio gini tersebut turun 0,01 poin dibandingkan dengan Maret 2015 sebesar 0,41. Dalam sepuluh tahun terakhir rasio gini meningkat dari 0,33 persen menjadi 0,41 persen. (Ant)