JK: Pulihkan Dampak Terorisme Tanpa Bungkam Pers

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mampu memulihkan dampak kriris dan terorisme tanpa harus membungkam pers.

"Kita lebih cepat mengatasinya tanpa bungkam media," katanya saat memberikan kuliah umum kepada para peserta kursus Lemhannas di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Pernyataan tersebut dilontarkan Kalla untuk menjawab pertanyaan seorang peserta kursus Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang membandingkan kemampuan pemerintah Thailand dalam memulihkan dampak terorisme.

Seorang peserta kursus berpangkat kolonel TNI Angkatan Laut menanyakan bahwa meskipun Thailand dilanda serangkaian aksi terorisme, sektor pariwisata dan ekonomi tidak terkena dampak yang cukup signifikan.

"Pemerintah di sana yang bisa mengendalikan pers media," kata perwira AL yang mengaku baru saja mendapatkan tugas penelitian dari Lemhannas ke Thailand tersebut.

Wapres pun menjawab bahwa skala ancaman teroris di Thailand tidak begitu besar. Bahkan korbannya pun hanya 10 hingga 30 orang, tidak sebesar Bom Bali I di Legian, Kabupaten Badung, beberapa waktu yang lalu.

"Dulu orang memperkirakan pemulihannya butuh waktu dua tahun. Tapi ternyata hanya enam bulan selesai. Saat itu saya menteri yang bertanggung jawab. Pokoknya setiap rapat-rapat, saya bawa saja ke Bali. Kapolda Bali yang sekarang jadi Gubernur saya kasih 300 HT (handy talky)," kata Kalla yang pada saat Bom Bali I terjadi tahun 2001 masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat era pemerintahan Megawati Soekarno Putri.

Oleh sebab itu, pihaknya tidak setuju upaya pemulihan krisis, termasuk terorisme dengan pembungkaman media, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan Malaysia.

"Media sudah berubah bentuk dan kebijakan. Dulu hanya ada koran dan televisi serta radio, sekarang ada medsos (media sosial). Dulu berita hanya laporan atas peristiwa yang terjadi. Sekarang peristiwa yang sedang terjadi sudah dilaporkan. Penggerebekan teroris bisa 'live' (siaran langsung)," ujarnya.

Atas pesatnya perubahan tersebut, dia menganggap media sudah tidak bisa lagi dibungkam. Menurut dia, yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan pers dalam kerangka pemahaman keutuhan NKRI. (Ant)