PKS Ingin Pemerintah Berani Stop Impor Pangan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan pemerintah dapat memberanikan diri untuk menyetop impor pangan guna meningkatkan kesejahteraan kalangan petani di berbagai daerah.

"Setop impor butuh keberanian politik," kata Ketua Bidang Petani, Pekerja dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa dalam rilis yang diterima, Rabu (28/9/2016).

Menurut dia, kebijakan politik yang penting sebagai kunci kesejahteraan petani adalah dengan menghentikan impor pangan strategis yang sebenarnya mampu dihasilkan oleh petani.

Mengutip data Biro Pusat Statistik (BPS) 2015, Ledia memaparkan nilai impor 8 produk strategis nasional seperti beras, jagung, kedelai, gula, gandum, dan garam menembus angka Rp52 triliun.

"Ini jelas sebuah ironi di negeri agraris," katanya dan menambahkan, pengawalan UU Perlindungan petani sampai di level provinsi dan kabupaten dalam bentuk lahirnya perda adalah wujud nyata kehadiran negara di sawah dan desa.

Ia juga berpendapat target kedaulatan pangan pemerintah sampai kini masih belum tercapai sepenuhnya, meskipun Indonesia merupakan negeri agraris.

Padahal, kataya, kodrat negeri agraris dan maritim adalah kodrat Indonesia, dan potensi agraris akan mampu mengantarkan Indonesia perkasa dalam urusan pangan sebagai pilar ketahanan nasional sampai level pedesaan.

Sebelumnya, Ketua Departemen Keuangan dan Perbankan DPP PKS Ecky Awal Mucharom mengatakan impor pangan yang bertujuan untuk melakukan stabilitasi harga sebenarnya merupakan kebijakan parsial dalam menyelesaikan masalah pangan di Tanah Air.

"Menurut amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah berkewajiban melaksanakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan, jadi bukan hanya terkait stabilisasi harga pangan," kata Ecky Awal.

Menurut Ecky, pemerintah harus serius merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai prioritas dengan alokasi anggaran yang memadai.

Hal itu, ujar dia, sangat penting mengingat permasalahan ketersedian, kecukupan dan kenaikan harga-harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli rakyat secara luas.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa alokasi anggaran dalam RAPBN 2017 untuk fungsi kedaulatan pangan sebesar Rp104,0 triliun, turun Rp13,9 triliun dari Rp117,9 triliun dalam APBNP 2016 perlu ditinjau ulang.

"Pemerintah harus memiliki disain kebijakan yang komprehensif agar sektor pertanian dan kelautan, benar-benar mampu menjadi basis industrialisasi dan pusat pertumbuhan baru ke depan," katanya.

Dia berpendapat bahwa meningkatnya impor bahan pangan adalah salah satu wujud ketidakberhasilan kedaulatan pangan yang selama ini diharapkan menjadi implementasi agenda ke-7 Nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Karena itu, lanjutnya, dalam rangka mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan, pemerintah agar sungguh-sungguh merealisasikan kebijakan Reforma Agraria untuk meningkatkan penguasaan lahan bagi petani sehingga akan meningkatkan produksi pangan nasional. (Ant)