Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Antraks - YLKI minta pemerintah cepat tangani dugaan kasus virus antraks di Kabupaten Kulon Progo.
  • Bulog - Bulog Cianjur pasok kebutuhan pokok untuk progam e-warong Kota Sukabumi.
  • Anthraks - Wakil Ketua Komisi IX DPR Partaonan Daulay minta pemerintah serius sikap dugaan virus anthraks di Kulon Progo.
  • Vietnam - Kepolisian Vietnam tahan seorang warga karena sebar informasi yang diduga berisi propaganda antipemerintah.
  • Australia Open - Federer melaju ke perempat final Australia Open usai menang atas Nishikori 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6, dan 6-3.
  • Rod Laver -  Juara bertahan Australia Open Angelique Kerber harus tersingkir di babak keempat usai kalah 2-6 dan 3-6 dari petenis AS Coco Vandeweghe
  • Agrikultur - Nelayan cantrang masih menunggu kepastian untuk tetap dapat melaut sembari mengurus peralihan alat penangkap ikan.

Anggota DPR: Banyak Kawasan Industri Ternyata Jadi Daerah Pengirim TKI

Foto Berita Anggota DPR: Banyak Kawasan Industri Ternyata Jadi Daerah Pengirim TKI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan pentingnya integrasi terkait kebijakan antarlembaga pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kerap menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Integrasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Tenaga Kerja yang kami butuhkan," kata Rieke Diah Pitaloka dalam rilisnya, Selasa (13/12/2016).

Menurut dia, hal tersebut penting antara lain mengingat masih banyaknya kawasan industri tetapi rakyat yang ada di dalamnya ternyata juga menjadi daerah pengirim TKI.

Politisi PDIP itu mencontohkan daerah Bekasi dan Karawang yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar tetapi juga salah satu pengirim TKI terbesar.

Untuk itu, Rieke juga mengingatkan agar persoalan ini juga harus dilihat mengenai bagaimana reformasi sistem ekonomi terutama terkait kebijakan industri dan perdagangan.

Komisi VI, lanjutnya, sedang mendorong bagaimana peta jalan industri dan perdagangan itu ada kaitannya dengan peta jalan ketenagakerjaan sehingga menyingkirkan pula egosektoral.

Sebelumnya, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) menyatakan adanya keperluan mendesak untuk membenahi sumber daya pendidikan yang ada di Republik Indonesia karena harus selaras dengan kebutuhan industri nasional.

"Lemahnya kompetensi tenaga kerja Indonesia merupakan persoalan serius yang mendesak dan perlu dibenahi. Salah satu solusinya adalah melalui akselerasi penerapan sertifikasi ketenagakerjaan," kata pendiri LP3I Syahrial Yusuf dalam rilis di Jakarta, Senin (17/10).

Menurut Syahrial, sertifikasi dan uji kompetensi ini dapat menjadikan pekerja lebih fokus dan memiliki bukti keahlian tertentu, terutama dalam era global seperti sekarang ini.

Syahrial meminta pemerintah untuk serius membenahi kondisi tenaga kerja Indonesia, dan jangan sampai negeri ini menghasilkan banyak produksi pengangguran terdidik.

"Kami khawatir bahwa kampus hanya akan memproduksi pengangguran intelektual. Untuk menuntaskan masalah ini, kami menerapkan sistem pendidikan yang nantinya bisa langsung diterapkan oleh mahasiswa jika sudah tamat," katanya.

Syahrial cukup kaget bila peringkat daya saing global Indonesia pada tahun 2016 anjlok 4 level menjadi peringkat 41 ketimbang tahun sebelumnya yang mencapai peringkat ke-37 dan ironisnya lagi skornya sebesar 4.52 pun masih tak beranjak. (Ant)

Tag: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kawasan industri

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5254.311 -44.637 539
2 Agriculture 1894.581 -24.228 21
3 Mining 1381.906 -15.398 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.376 -3.276 66
5 Miscellanous Industry 1329.269 -22.152 42
6 Consumer Goods 2332.767 -12.449 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.596 -1.551 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.623 -27.356 56
9 Finance 800.382 -5.744 89
10 Trade & Service 857.727 3.453 122
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 PLIN 3,640 4,550 910 25.00
3 NAGA 175 218 43 24.57
4 SKLT 795 925 130 16.35
5 PTSN 66 76 10 15.15
6 WOMF 197 226 29 14.72
7 BRMS 78 89 11 14.10
8 NIKL 3,010 3,400 390 12.96
9 UNSP 50 56 6 12.00
10 IKAI 82 90 8 9.76
No Code Prev Close Change %
1 INCF 480 390 -90 -18.75
2 UNIC 2,720 2,230 -490 -18.01
3 WAPO 67 57 -10 -14.93
4 TBMS 785 680 -105 -13.38
5 ARTA 282 246 -36 -12.77
6 PGLI 61 54 -7 -11.48
7 AHAP 196 174 -22 -11.22
8 POLY 75 67 -8 -10.67
9 PLAS 228 206 -22 -9.65
10 MGNA 121 110 -11 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 UNSP 50 56 6 12.00
3 BRMS 78 89 11 14.10
4 ENRG 50 50 0 0.00
5 TLKM 3,970 3,830 -140 -3.53
6 SRIL 252 250 -2 -0.79
7 PBRX 440 442 2 0.45
8 ADRO 1,730 1,730 0 0.00
9 KREN 438 446 8 1.83
10 BHIT 136 142 6 4.41