Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:17 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance masih mengkaji rencana melakukan IPO.
  • 23:12 WIB. Garuda - Garuda menjajaki pembukaan rute Denpasar-Kuala Lumpur.
  • 22:45 WIB. Amerika Serikat - Pejabat Kemanan Dalam Negeri AS John Kelly, berencana untuk melarang laptop atau tablet dibawa dalam penerbangan internasional ke luar atau ke dalam Amerika Serikat.
  • 22:40 WIB. Bom Manchester - Otoritas Inggris menyatakan jaringan Salman Abedi, pelaku bom Manchester masih luas dan ancaman dari kelompok tersebut juga masih ada.
  • 22:33 WIB. Bom Manchester - Kepolisian Inggris ringkus seorang pria berumur 25 tahun terkait peledakan bom bunuh diri di Manchester.
  • 21:42 WIB. Ramadan - Partai Nasdem luncurkan Alquran digital.
  • 21:39 WIB. Ramadan - Wapres JK buka puasa bersama dengan keluarga besar partai Nasdem.
  • 21:39 WIB. Takjil - AP I bagikan takjil gratis selama ramadan di 12 bandara.
  • 20:36 WIB. London - Diego Costa menutup peluang bermain di China setelah memutuskan bertahan di Chelsea.
  • 19:19 WIB. Vlog - Kaesang buat Vlog berjudul #BapakMintaProyek sindir anak pejabat yang meminta proyek kepada orangtuanya.
  • 19:18 WIB. BIN - Ketua Budi Gunawan serukan perang terhadap terorisme.
  • 18:25 WIB. Filipina - Otoritas Filipina: Sekitar 2000 penduduk terjebak dalam pertempuran antara militer dan militan di sebelah selatan kota Filipina.
  • 18:20 WIB. Portugal - Organisasi amal Portugal galang aksi kumpulkan makanan untuk orang miskin.
  • 18:17 WIB. Maroko - Otoritas Maroko tahan 20 orang menyusul bentrokan yang terjadi antara polisi dan demonstran di kota bagian utara, Al Hoceima.

KKP Perlu Pemetaan Menyeluruh Sebelum Gaet Investor

Foto Berita KKP Perlu Pemetaan Menyeluruh Sebelum Gaet Investor
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu untuk memetakan secara partisipatif atau melibatkan seluruh elemen warga sebelum mengundang investor ke pulau-pulau kecil, kata pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim.

"Terlebih dahulu diberikan pengakuan ruang terhadap masyarakat pesisir, baik di darat maupun di laut, melalui upaya pemetaan partisipatif," kata Abdul Halim di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu menyatakan fokus KKP terkait penggunaan lahan pulau-pulau kecil semestinya dilakukan sebelum mengundang investor.

Untuk itu, ujar dia, dalam pelaksanananya KKP bisa memfasilitasi proses penyusunan perda yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat daerah hingga kabupaten/kota bersama-sama dengan masyarakat pesisir setempat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal fokus dalam mengatur penggunaan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia.

"Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti), nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja, Jumat (6/1).

Sjarief memaparkan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil itu nantinya juga termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Dia juga mengatakan beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinventarisir kembali oleh pemerintah.

"Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventarisir dahulu," paparnya.

Pada tahun 2017 ini, pemerintah ditargetkan bisa selesai menginventarisasi 100 pulau melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan, sesuai regulasi yang berlaku.

KKP sendiri pada tahun 2017 akan berfokus salah satunya terkait pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, seperti yang dikatakan Menteri Susi di Semarang, Sabtu (3/12), bahwa hal yang akan ditata termasuk dari aspek kepemilikannya karena pulau tersebut adalah aset negara.

"Sekarang ini kan tidak pernah ada penghitungan, luasnya berapa per pulau, potensinya apa yang dimiliki pulau-pulau itu," kata mantan Direktur Utama Maskapai Susi Air tersebut.

Tentu saja, kata Susi, apabila ada pulau-pulau yang perlu ditertibkan kepemilikannya akan sekalian dilakukan langkah penertiban seiring dengan program dari KKP.

Menteri Susi juga meyakini bahwa pembangunan pulau-pulau terluar bakal lebih cepat dengan adanya dukungan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan.

Dia mengingatkan, selama ini KKP telah membangun sebanyak 16 pulau terluar, yaitu lima pulau sejak tahun 2015, sedangkan 10 pulau pada tahun 2016. Untuk tahun 2017, rencananya bakal ditambah sebanyak enam pulau. (Ant)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Perikanan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01