Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:08 WIB. Inggris - Inggris menjadi negara pengimpor teh ketiga terbesar di dunia pada 2016 setelah Rusia dan Amerika Serikat.
  • 23:07 WIB. Sevel - Kadin mengatakan penutupan seluruh outlet Seven Eleven karena busines model yang kurang cocok di Indonesia.
  • 22:28 WIB. Teror Pos Polisi - DPR: RUU Terorisme harus tuntas.
  • 22:26 WIB. Jakarta - Anies harap Presiden Jokowi tepatkan janji nawacita.
  • 22:26 WIB. Jakarta - SBY ingatkan Anies-Sandi jadi Gubernur DKI tugas yang berat.
  • 22:25 WIB. Politik - Menteri BUMN ingin perbaiki komunikasi dengan DPR.
  • 22:23 WIB. Nasional - Menteri Retno ajak seluruh umat Islam ciptakan perdamaian.
  • 22:22 WIB. Nasional - Menteri Luhut sebut perbedaan agama adalah hal wajar.
  • 22:22 WIB. Lebaran - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie silatuhrami ke kediaman Ketua DPR RI Setya Novanto.
  • 22:20 WIB. Teror Pos Polisi - Kapolda Sumut sebut pelaku penyerangan ke pos penjagaan anggota kelompok ISIS.
  • 22:05 WIB. Kadin - Kadin menilai bisnis ritel masih menarik meski terjadi penurunan daya beli pada Lebaran tahun ini.
  • 23:45 WIB. China - "Border kulit" sedang menjadi trend di China.

Mahasiswa Makassar Bakar Ban Tolak Kenaikan PNBP

Foto Berita Mahasiswa Makassar Bakar Ban Tolak Kenaikan PNBP
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi Makassar menggelar aksi unjuk rasa penolakan terhadap kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2016.

Dalam aksinya di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Selasa (10/1/2017), mahasiswa tegas menolak regulasi tersebut karena berimbas pada kenaikan tarif STNK, SIM, BPKB, SKCK, STCK, dan beberapa item lainnya.

Koordinator aksi tersebut, Syahrul Minwar, mengatakan kenaikan tarif PNBP bisa memicu inflasi. Musababnya, biaya ekonomi di sektor transportasi barang dan jasa diprediksi akan mengalami lonjakan.

"Kami jelas tolak karena bisa picu inflasi. Juga mempengaruhi logistik yang bisa memperburuk perekonomian nasional dan ekonomi rumah tangga," kata Syahrul.

Syahrul menyebut pemerintah semestinya melihat kondisi masyarakat sebelum memutuskan kebijakan tersebut. Terlebih kenaikan PNBP diiringi dengan dialihkannya subsidi listrik dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Itu jelas memperburuk kondisi perekonomian masyarakat. Harusnya pemerintah memikirkan beban masyarakat itu," tutur dia.

Guna memastikan perekonomian masyarakat tidak semakin terpuruk, pihaknya meminta agar PP Nomor 60 Tahun 2016 tersebut dicabut. Setidaknya, untuk saat ini pemerintah melakukan kajian dan evaluasi mendalam terkait regulasi yang dinilainya sangat memberatkan. Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan regulasi lama yakni PP Nomor 50 Tahun 2010.

Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan PNBP, tarif listrik, dan bahan bakar minyak.

"Kami sesalkan sikap pemerintah yang menjadikan kenaikan PNBP, tarif listrik dan bahan bakar sebagai 'alibi' untuk menambah pendapatan negara," ucap salah seorang pengurus ISMEI, Andi Rante.

Andi juga mengkritisi pelbagai program pemerintahan Jokowi-JK yang disebutnya hanya isapan jempol belaka. Buktinya, pelbagai kebijakannya sangat tidak pro-rakyat. "Paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak mampu menjadikan Indonesia berdaulat dalam bidang ekonomi," katanya. 

Tag: Makassar

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10