Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:07 WIB. Politik - Sekjen PDIP: Kalau pak Jokowi gemuk bagus juga.
  • 15:07 WIB. HUT RI - Nazaruddin dan Gayus Tambunan dapat remisi pada HUT RI.
  • 15:06 WIB. HUT RI - Naik transportasi KRL dan TransJakarta hari ini gratis.
  • 15:04 WIB. HUT RI - Gubernur DKI Djarot berpesan untuk jaga persatuan NKRI.
  • 14:42 WIB. HUT RI - SBY: Bangsa Indonesia harus terus perkuat NKRI.
  • 14:41 WIB. Ahok - Menteri Yasonna sebut Ahok belum dapat masa remisi penahanan.
  • 14:02 WIB. Borneo FC - Arthur Irawan resmi bergabung dengan Borneo FC.
  • 14:01 WIB. Bursa Transfer - Manchester City incar bek WBA, Johny Evans.
  • 14:00 WIB. Bursa Transfer - Barcelona dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Philipe Coutinho.
  • 13:41 WIB. Google - Google: Hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, dikenal secara lokal sebagai Hari Merdeka.
  • 13:24 WIB. Feature Phone - Polytron: Ada 800.000 unit feature phone yang terjual di seluruh penjuru Tanah Air.
  • 13:23 WIB. Feature Phone - Polytron: Pangsa pasar feature phone di Indonesia menyentuh angka 7%, sedangkan market size-nya masih tinggi.
  • 07:53 WIB. Road To ICE 2017 - Presiden RI Joko Widodo akan menghadiri ajang Indonesia CSR Exhibition 2017 di Balai Kartini pada 18-20 Agustus.
  • 07:54 WIB. Road To ICE 2017 - Untuk informasi lengkap tentang lomba Ide Kreatif Program CSR bisa follow akun resmi Warta Ekonomi di; FB - Warta Ekonomi, Twitter - @WartaEkonomi dan IG - @WartaEkonomi.
  • 07:53 WIB. Road To ICE 2017 - Ikuti lomba Ide Kreatif Program CSR dalam ajang ICE 2017 di Balai Kartini tanggal 18-20 Agustus, dibuka untuk umum dan Mahasiswa/i.

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kelautan

Foto Berita Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kelautan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan yang terdapat dalam Road Map (peta jalan) harus ditinjau ulang. Pasalnya, sejumlah kebijakan itu dianggap kontra produktif bagi pengembangan sektor kelautan nasional, khususnya bagi komoditas ekspor rumput laut.

“Kami berharap pemerintah bisa mempercepat revisi semua peraturan yang menghambat pengembangan di sektor ini. Kami mengharapkan, ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan didukung dengan proses kajian, melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi yang baik,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta (11/10).  

Pihaknya mengaku, selama ini banyak menerima keluhan dari dunia usaha mengenai beberapa aturan yang dikeluarkan KKP yang kurang berpihak pada usaha penangkapan, unit pengolahan dan budidaya ikan dan tak terkecuali dari para pelaku usaha rumput laut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan mendesak pemerintah agar road map kelautan dan perikanan yang disusun pemerintah benar-benar memperhatikan kajian mendalam terhadap suatu komoditas agar bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

Di tempat yang sama, Ketua ARLI Safari Azis menjelaskan bahwa komoditas rumput laut memiliki karakteristik tersendiri jika dilihat dari rantai produksinya, rantai nilai hingga proses pemasarannya.

“Kami ingin agar pengetahuan rumput laut ini dipahami oleh semua pihak. Rumput laut memiliki berbagai macam jenis, sehingga sebagai bahan baku pun akan sangat beragam. Sebelum dapat digunakan oleh industri pengguna, rumput laut harus masuk terlebih dahulu kepada industri pengolah yang mengolah bahan baku menjadi carrageenan atau agar-agar, kemudian setelah itu masuk kepada industri formulasi, baru kemudian dapat digunakan oleh industri pengguna dengan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lainnya,” jelas Safari.

Dia mengatakan, ketidaksiapan industri pengolah bahan baku yang ada di Indonesia untuk menyerap rumput laut lokal menjadi persoalan tersendiri. Jika pemerintah ingin mendorong tumbuh dan berkembangnya industri dalam negeri serta mendapatkan nilai tambah perlu dibuat persiapan secara matang terutama dalam hal daya saing dan pasar karena pasar rumput laut dan hasil olahannya lebih banyak berada di luar negeri.

Selain itu, lanjut dia, industri formulasi yang ada di Indonesia masih sedikit sementara rumput laut sebelum masuk ke Industri pembuat produk harus melalui industri formulasi terlebih dahulu karena di tahap ini akan ditentukan pasar dan penggunaannya, hal ini berkaitan dengan pembuatan produk yang akan dibuat serta berapa banyak kebutuhan itu.

“Industri formulasi dan industri pengguna dengan bahan hasil olahan rumput laut banyak terdapat di luar negeri. Industri ini melibatkan riset dan pengembangan serta penggunaan teknologi yang tepat. Penyerapan dalam negeri rendah sementara produksi rumput laut kita melimpah. Seharusnya pemerintah tidak harus membatasi atau mengenakan bea keluar ekspor bahan baku rumput laut,” ujar Safari.

Dia mengatakan, selain berupaya mengembangkan hilirisasi untuk rumput laut, sebaiknya pemerintah memperhatikan aspek pengembangan di hulu yang terus digenjot produksinya dan tidak mengorbankan nasib para petani  pembudidaya rumput laut, menjaga stabilitas pendapatan dan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau serta perolehan devisa negara.

“Di sektor hilir penyerapannya masih rendah dan biasanya membeli dengan harga pembelian yang kurang bersaing. Sementara pihak asing bisa menyiapkan cara pembayaran yang efektif dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan para petani,” ungkap Safari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2015 sektor hulu rumput laut menyumbang devisa lebih besar daripada hilirnya, yakni mencapai  78% ekspor dengan nilai US$ 160.408.809 sedangkan hilir hanya mencapai 22% ekspor dengan nilai US$ 45.056.021.

Mengenai nilai tambah, kata Safari, sebenarnya dari hulu para petani juga memperhatikan hal tersebut mulai dari pembibitannya, penggunaan teknologi budi daya, penempatan lokasi budidaya yang tepat serta menjaga kualitas bahan baku rumput laut yang dihasilkan demikian halnya dalam teknik pemeliharaan, tahapan panen dan pasca panen.

“Sebelum sampai ke tingkat pedagang hingga ke tingkat pengolah, para petani sudah terlebih dahulu menjaga nilai tambah, apalagi yang berorientasi ekspor tentu harus menjaga hasil panennya. Jadi, pemerintah dalam hal membuat Road Map jangan sampai hanya mengedepankan larangan atau hambatan lain terhadap ekspor bahan baku rumput laut,”  pungkas Safari.

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Penulis/Editor: Boyke P. Siregar

Foto: Kkp.go.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,584.17 3,548.25
British Pound GBP 1.00 17,297.22 17,122.12
China Yuan CNY 1.00 2,012.76 1,992.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,441.00 13,307.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,529.68 10,422.04
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,718.01 1,700.86
Dolar Singapura SGD 1.00 9,832.48 9,730.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,779.73 15,621.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.82 3,096.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,145.12 12,021.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5891.949 56.908 559
2 Agriculture 1749.165 4.773 18
3 Mining 1500.826 -4.247 44
4 Basic Industry and Chemicals 617.468 -0.140 67
5 Miscellanous Industry 1344.118 2.632 41
6 Consumer Goods 2494.190 83.330 45
7 Cons., Property & Real Estate 511.042 1.110 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1240.978 8.428 60
9 Finance 986.376 5.498 89
10 Trade & Service 923.259 -1.560 130
No Code Prev Close Change %
1 CMPP 182 244 62 34.07
2 ALKA 182 244 62 34.07
3 MPPA 555 690 135 24.32
4 SKLT 900 1,050 150 16.67
5 GOLD 520 595 75 14.42
6 LPIN 1,100 1,235 135 12.27
7 MKNT 1,195 1,320 125 10.46
8 ARTO 156 172 16 10.26
9 BUKK 1,090 1,200 110 10.09
10 ERAA 660 720 60 9.09
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 296 260 -36 -12.16
2 HDFA 208 184 -24 -11.54
3 VINS 216 193 -23 -10.65
4 MMLP 595 540 -55 -9.24
5 AHAP 176 160 -16 -9.09
6 IMAS 1,110 1,020 -90 -8.11
7 ASDM 1,150 1,060 -90 -7.83
8 CNTX 620 575 -45 -7.26
9 FORU 180 168 -12 -6.67
10 FIRE 1,545 1,445 -100 -6.47
No Code Prev Close Change %
1 LMPI 174 164 -10 -5.75
2 SRIL 336 348 12 3.57
3 LEAD 61 61 0 0.00
4 MLPL 200 214 14 7.00
5 KOBX 110 117 7 6.36
6 TLKM 4,730 4,770 40 0.85
7 LRNA 132 128 -4 -3.03
8 BUMI 294 292 -2 -0.68
9 HMSP 3,470 3,690 220 6.34
10 MPPA 555 690 135 24.32