Portal Berita Ekonomi Senin, 01 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 09:31 WIB. Jakarta - Sekitar 150 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan aksi di Istana Presiden.
  • 09:27 WIB. Jabar - 50 ribu personel amankan peringatan Hari Buruh di Jawa Barat.
  • 09:26 WIB. Prancis - Militer Prancis eksekusi militan ekstrimis di hutan dekat perbatasan negara Mali.
  • 09:25 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menganggarkan Rp258,43 miliar untuk merevitalisasi Danau Limboto di Gorontalo.
  • 09:23 WIB. Yogyakarta - Rata-rata tingkat okupansi hotel di Yogyakarta naik menjadi 90 persen selama libur panjang akhir pekan.
  • 09:22 WIB. Jayawijaya - Pemkab Jayawijaya akan mengaktifkan kembali stasiun pangan di wilayah tersebut.
  • 09:21 WIB. AS - Seorang perwira AS yang tewas saat melakukan patroli di Mosul diketahui bernama Letnan Satu Weston Lee.
  • 09:20 WIB. Arab Saudi - Arab Saudi menahan 46 anggota sel pelaku kejahatan peristiwa bom bunuh diri di Masjid Nabawi tahun 2016.
  • 09:06 WIB. Kemang - Buronan KPK, Miryam S Haryani tertangkap di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan.
  • 08:52 WIB. Kemenpupera - Menteri Basuki meninjau pelaksanaan proyek pembangunan Underpass Jatingaleh.
  • 08:36 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera merencanakan pembangunan 100 unit rumah sehat pada 2017 di Jayawijaya.
  • 08:14 WIB. Trump - Donald Trump akan mengadakan pembicaraan dengan Singapura dan Thailand membahas permasalahan nuklir Korut.
  • 07:51 WIB. Trump - Donald Trump meminta para sekutu di Asia merapatkan barisan menghadapi Korea Utara.
  • 07:41 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera akan melakukan sejumlah revitalisasi danau yang ada di Indonesia.
  • 00:06 WIB. BMKG - Waspadai hujan disertai angin kencang di sekitar Jabodetabek pada Senin siang hingga malam hari.

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kelautan

Foto Berita Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kelautan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan yang terdapat dalam Road Map (peta jalan) harus ditinjau ulang. Pasalnya, sejumlah kebijakan itu dianggap kontra produktif bagi pengembangan sektor kelautan nasional, khususnya bagi komoditas ekspor rumput laut.

“Kami berharap pemerintah bisa mempercepat revisi semua peraturan yang menghambat pengembangan di sektor ini. Kami mengharapkan, ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan didukung dengan proses kajian, melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi yang baik,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta (11/10).  

Pihaknya mengaku, selama ini banyak menerima keluhan dari dunia usaha mengenai beberapa aturan yang dikeluarkan KKP yang kurang berpihak pada usaha penangkapan, unit pengolahan dan budidaya ikan dan tak terkecuali dari para pelaku usaha rumput laut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan mendesak pemerintah agar road map kelautan dan perikanan yang disusun pemerintah benar-benar memperhatikan kajian mendalam terhadap suatu komoditas agar bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

Di tempat yang sama, Ketua ARLI Safari Azis menjelaskan bahwa komoditas rumput laut memiliki karakteristik tersendiri jika dilihat dari rantai produksinya, rantai nilai hingga proses pemasarannya.

“Kami ingin agar pengetahuan rumput laut ini dipahami oleh semua pihak. Rumput laut memiliki berbagai macam jenis, sehingga sebagai bahan baku pun akan sangat beragam. Sebelum dapat digunakan oleh industri pengguna, rumput laut harus masuk terlebih dahulu kepada industri pengolah yang mengolah bahan baku menjadi carrageenan atau agar-agar, kemudian setelah itu masuk kepada industri formulasi, baru kemudian dapat digunakan oleh industri pengguna dengan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lainnya,” jelas Safari.

Dia mengatakan, ketidaksiapan industri pengolah bahan baku yang ada di Indonesia untuk menyerap rumput laut lokal menjadi persoalan tersendiri. Jika pemerintah ingin mendorong tumbuh dan berkembangnya industri dalam negeri serta mendapatkan nilai tambah perlu dibuat persiapan secara matang terutama dalam hal daya saing dan pasar karena pasar rumput laut dan hasil olahannya lebih banyak berada di luar negeri.

Selain itu, lanjut dia, industri formulasi yang ada di Indonesia masih sedikit sementara rumput laut sebelum masuk ke Industri pembuat produk harus melalui industri formulasi terlebih dahulu karena di tahap ini akan ditentukan pasar dan penggunaannya, hal ini berkaitan dengan pembuatan produk yang akan dibuat serta berapa banyak kebutuhan itu.

“Industri formulasi dan industri pengguna dengan bahan hasil olahan rumput laut banyak terdapat di luar negeri. Industri ini melibatkan riset dan pengembangan serta penggunaan teknologi yang tepat. Penyerapan dalam negeri rendah sementara produksi rumput laut kita melimpah. Seharusnya pemerintah tidak harus membatasi atau mengenakan bea keluar ekspor bahan baku rumput laut,” ujar Safari.

Dia mengatakan, selain berupaya mengembangkan hilirisasi untuk rumput laut, sebaiknya pemerintah memperhatikan aspek pengembangan di hulu yang terus digenjot produksinya dan tidak mengorbankan nasib para petani  pembudidaya rumput laut, menjaga stabilitas pendapatan dan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau serta perolehan devisa negara.

“Di sektor hilir penyerapannya masih rendah dan biasanya membeli dengan harga pembelian yang kurang bersaing. Sementara pihak asing bisa menyiapkan cara pembayaran yang efektif dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan para petani,” ungkap Safari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2015 sektor hulu rumput laut menyumbang devisa lebih besar daripada hilirnya, yakni mencapai  78% ekspor dengan nilai US$ 160.408.809 sedangkan hilir hanya mencapai 22% ekspor dengan nilai US$ 45.056.021.

Mengenai nilai tambah, kata Safari, sebenarnya dari hulu para petani juga memperhatikan hal tersebut mulai dari pembibitannya, penggunaan teknologi budi daya, penempatan lokasi budidaya yang tepat serta menjaga kualitas bahan baku rumput laut yang dihasilkan demikian halnya dalam teknik pemeliharaan, tahapan panen dan pasca panen.

“Sebelum sampai ke tingkat pedagang hingga ke tingkat pengolah, para petani sudah terlebih dahulu menjaga nilai tambah, apalagi yang berorientasi ekspor tentu harus menjaga hasil panennya. Jadi, pemerintah dalam hal membuat Road Map jangan sampai hanya mengedepankan larangan atau hambatan lain terhadap ekspor bahan baku rumput laut,”  pungkas Safari.

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Penulis/Editor: Boyke P. Siregar

Foto: Kkp.go.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5685.298 -21.730 543
2 Agriculture 1839.381 20.337 21
3 Mining 1529.120 -17.451 43
4 Basic Industry and Chemicals 609.503 -1.322 66
5 Miscellanous Industry 1506.105 -8.414 42
6 Consumer Goods 2433.794 -29.716 39
7 Cons., Property & Real Estate 505.553 -2.724 62
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1143.420 -5.081 57
9 Finance 891.913 3.447 89
10 Trade & Service 923.096 -3.079 124
No Code Prev Close Change %
1 MINA 105 178 73 69.52
2 FORZ 220 330 110 50.00
3 VICO 179 240 61 34.08
4 AGRS 153 204 51 33.33
5 ASJT 775 955 180 23.23
6 KDSI 472 580 108 22.88
7 KICI 131 159 28 21.37
8 INDY 750 900 150 20.00
9 DSNG 460 550 90 19.57
10 INKP 1,840 2,080 240 13.04
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 300 226 -74 -24.67
2 MTSM 370 282 -88 -23.78
3 HOME 236 208 -28 -11.86
4 NAGA 197 174 -23 -11.68
5 JECC 6,100 5,400 -700 -11.48
6 IBST 2,250 2,010 -240 -10.67
7 MBSS 500 450 -50 -10.00
8 CEKA 1,850 1,670 -180 -9.73
9 ASBI 362 330 -32 -8.84
10 BBLD 680 620 -60 -8.82
No Code Prev Close Change %
1 INDY 750 900 150 20.00
2 BUMI 454 448 -6 -1.32
3 DOID 1,110 1,100 -10 -0.90
4 BIPI 100 108 8 8.00
5 TRAM 107 108 1 0.93
6 TLKM 4,370 4,370 0 0.00
7 PBRX 605 595 -10 -1.65
8 ASII 9,000 8,950 -50 -0.56
9 UNTR 27,250 26,900 -350 -1.28
10 KREN 400 426 26 6.50