Portal Berita Ekonomi Selasa, 28 Maret 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 00:53 WIB. BP Batam - BP Batam berkomitmen menumbuhkembangkan sektor industri galangan kapal melalui dukungan kebijakan. 
  • 00:16 WIB. Jakarta - Pemprov DKI akan tempatkan 10 petugas Keamanan di RPTRA Kalijodo.
  • 00:16 WIB. Jakarta - Pemprov DKI akan tempatkan 10 petugas Keamanan di RPTRA Kalijodo.
  • 00:16 WIB. Beijing - China marah atas kunjungan Menteri Jepang ke Taiwan.
  • 00:15 WIB. Melbourne - Mercedes bertekad kalahkan Ferrari di GP F1 China.
  • 00:14 WIB. Jakarta - Mentan jamin harga beras stabil jelang Ramadhan.
  • 00:13 WIB. Medan - HNSI: Pemberian asuransi nelayan jangan salah alamat.
  • 00:12 WIB. BKPM - Pemerintah dukung investor global bangun kawasan industri di Indonesia.
  • 00:11 WIB. BKPM - Pemerintah dukung investor global bangun kawasan industri di Indonesia.
  • 00:10 WIB. Purwakarta - Kementerian PUPR akan membuka jembatan Cisomang pada 1 April 2017.
  • 00:09 WIB. Pilgub DKI - Jika Anies terpilih, Jakarta mesti kucurkan Rp67,6 triliun untuk program DP 0 %.
  • 00:06 WIB. BMKG - Waspada potensi hujan disertai petir di wilayah Jaksel, Jaktim,  Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor pada Selas siang hingga malam hari.
  • 00:04 WIB. Pilgub Jatim - Meski dilirik 3 Parpol, Khofifah ingin tetap jadi Mensos.
  • 00:00 WIB. Riyadh - Saudi Arabia sweetens huge Aramco IPO with tax cut.
  • 23:58 WIB. Budapest -  Heineken and Lixid Project said in a joint statement that their dispute had been settled out of court.
  • 22:21 WIB. Jepang - Jepang mengirimkan dua pesawat pengintai untuk membantu Filipina dalam patroli di Laut China Selatan.
  • 21:57 WIB. BKPM - BKPM mendukung investor global yang berkomitmen membangun kawasan industri terintegrasi di Indonesia.
  • 21:50 WIB. Malang - Menteri PDTT sebut anggaran dana desa tahun 2018 akan naik.
  • 20:42 WIB. INCO - Vale Indonesia Tbk tidak membagikan dividen pada pada tahun ini karena belum membaiknya harga nikel selama tahun 2016.
  • 20:35 WIB. KAI - PT KAI Daop 3 Cirebon terhitung mulai 1 April 2017 mengubah jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api.
  • 20:32 WIB. Pilgub DKI - Sumarsono: Anies kurang informasi soal Jakarta belum open governance.
  • 20:30 WIB. Semen Rembang - Fadli Zon: Presiden janga buang badan soal masalah semen Rembang.
  • 20:29 WIB. Sucofindo - Sucofindo (Persero) berupaya untuk terus menggenjot pangsa pasar pengujian sertifikasi halal untuk sejumlah produk.
  • 20:28 WIB. Perikanan - Komnas HAM dorong pelaku usaha perikanan untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di bidang ketenagakerjaan.
  • 19:55 WIB. Kemenhub - DPR yakin Kemenhub sudah memiliki strategi terkait dengan persoalan kontroversi angkutan berbasis "online".
  • 19:53 WIB. Beras - Mentan jamin harga beras dapat stabil menjelang bulan suci Ramadhan 1438 H pada akhir Mei mendatang.
  • 19:50 WIB. AP I - Pendapatan  Angkasa Pura I sepanjang tahun 2016 dari bisnis di luar pengelolaan bandara mencapai Rp 2,52 triliun.
  • 19:51 WIB. SMF - Sarana Multigriya Finansial akan berkomitmen untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu.
  • 17:28 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini (27/3) Rupiah ditutup melemah 2.00 poin (0.02%) ke Rp 13,310.00 per dolar AS dibanding pada pembukaan di Rp 13,308.00. (Data Bloomberg).
  • 17:27 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini  (27/3) Rupiah ditutup melemah 25.39 poin (0.18%) ke 14,454.74 per Euro dibanding pada pembukaan pagi tadi di 14,429.35. (Data Bloomberg).
  • 09:07 WIB. Harga Emas - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini (27/3) Rp 531.000 per gram.

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kelautan

Foto Berita Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kelautan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan yang terdapat dalam Road Map (peta jalan) harus ditinjau ulang. Pasalnya, sejumlah kebijakan itu dianggap kontra produktif bagi pengembangan sektor kelautan nasional, khususnya bagi komoditas ekspor rumput laut.

“Kami berharap pemerintah bisa mempercepat revisi semua peraturan yang menghambat pengembangan di sektor ini. Kami mengharapkan, ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan didukung dengan proses kajian, melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi yang baik,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta (11/10).  

Pihaknya mengaku, selama ini banyak menerima keluhan dari dunia usaha mengenai beberapa aturan yang dikeluarkan KKP yang kurang berpihak pada usaha penangkapan, unit pengolahan dan budidaya ikan dan tak terkecuali dari para pelaku usaha rumput laut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan mendesak pemerintah agar road map kelautan dan perikanan yang disusun pemerintah benar-benar memperhatikan kajian mendalam terhadap suatu komoditas agar bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

Di tempat yang sama, Ketua ARLI Safari Azis menjelaskan bahwa komoditas rumput laut memiliki karakteristik tersendiri jika dilihat dari rantai produksinya, rantai nilai hingga proses pemasarannya.

“Kami ingin agar pengetahuan rumput laut ini dipahami oleh semua pihak. Rumput laut memiliki berbagai macam jenis, sehingga sebagai bahan baku pun akan sangat beragam. Sebelum dapat digunakan oleh industri pengguna, rumput laut harus masuk terlebih dahulu kepada industri pengolah yang mengolah bahan baku menjadi carrageenan atau agar-agar, kemudian setelah itu masuk kepada industri formulasi, baru kemudian dapat digunakan oleh industri pengguna dengan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lainnya,” jelas Safari.

Dia mengatakan, ketidaksiapan industri pengolah bahan baku yang ada di Indonesia untuk menyerap rumput laut lokal menjadi persoalan tersendiri. Jika pemerintah ingin mendorong tumbuh dan berkembangnya industri dalam negeri serta mendapatkan nilai tambah perlu dibuat persiapan secara matang terutama dalam hal daya saing dan pasar karena pasar rumput laut dan hasil olahannya lebih banyak berada di luar negeri.

Selain itu, lanjut dia, industri formulasi yang ada di Indonesia masih sedikit sementara rumput laut sebelum masuk ke Industri pembuat produk harus melalui industri formulasi terlebih dahulu karena di tahap ini akan ditentukan pasar dan penggunaannya, hal ini berkaitan dengan pembuatan produk yang akan dibuat serta berapa banyak kebutuhan itu.

“Industri formulasi dan industri pengguna dengan bahan hasil olahan rumput laut banyak terdapat di luar negeri. Industri ini melibatkan riset dan pengembangan serta penggunaan teknologi yang tepat. Penyerapan dalam negeri rendah sementara produksi rumput laut kita melimpah. Seharusnya pemerintah tidak harus membatasi atau mengenakan bea keluar ekspor bahan baku rumput laut,” ujar Safari.

Dia mengatakan, selain berupaya mengembangkan hilirisasi untuk rumput laut, sebaiknya pemerintah memperhatikan aspek pengembangan di hulu yang terus digenjot produksinya dan tidak mengorbankan nasib para petani  pembudidaya rumput laut, menjaga stabilitas pendapatan dan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau serta perolehan devisa negara.

“Di sektor hilir penyerapannya masih rendah dan biasanya membeli dengan harga pembelian yang kurang bersaing. Sementara pihak asing bisa menyiapkan cara pembayaran yang efektif dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan para petani,” ungkap Safari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2015 sektor hulu rumput laut menyumbang devisa lebih besar daripada hilirnya, yakni mencapai  78% ekspor dengan nilai US$ 160.408.809 sedangkan hilir hanya mencapai 22% ekspor dengan nilai US$ 45.056.021.

Mengenai nilai tambah, kata Safari, sebenarnya dari hulu para petani juga memperhatikan hal tersebut mulai dari pembibitannya, penggunaan teknologi budi daya, penempatan lokasi budidaya yang tepat serta menjaga kualitas bahan baku rumput laut yang dihasilkan demikian halnya dalam teknik pemeliharaan, tahapan panen dan pasca panen.

“Sebelum sampai ke tingkat pedagang hingga ke tingkat pengolah, para petani sudah terlebih dahulu menjaga nilai tambah, apalagi yang berorientasi ekspor tentu harus menjaga hasil panennya. Jadi, pemerintah dalam hal membuat Road Map jangan sampai hanya mengedepankan larangan atau hambatan lain terhadap ekspor bahan baku rumput laut,”  pungkas Safari.

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Penulis/Editor: Boyke P. Siregar

Foto: Kkp.go.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5567.134 3.375 540
2 Agriculture 1824.655 -14.401 21
3 Mining 1492.425 9.624 43
4 Basic Industry and Chemicals 580.406 1.919 66
5 Miscellanous Industry 1442.324 10.727 42
6 Consumer Goods 2417.761 8.829 39
7 Cons., Property & Real Estate 506.470 2.079 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1091.616 -5.792 57
9 Finance 878.990 -2.246 89
10 Trade & Service 905.716 -0.379 122
No Code Prev Close Change %
1 PORT 464 580 116 25.00
2 AHAP 200 238 38 19.00
3 APLI 105 124 19 18.10
4 PLIN 3,490 4,100 610 17.48
5 MYOH 710 805 95 13.38
6 JRPT 860 970 110 12.79
7 HOME 258 290 32 12.40
8 SMBR 2,640 2,950 310 11.74
9 FAST 1,355 1,495 140 10.33
10 SRIL 314 338 24 7.64
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 132 86 -46 -34.85
2 MKNT 448 352 -96 -21.43
3 MTSM 478 378 -100 -20.92
4 ASBI 350 282 -68 -19.43
5 IBST 1,800 1,500 -300 -16.67
6 STAR 101 86 -15 -14.85
7 JECC 6,975 6,000 -975 -13.98
8 RMBA 450 404 -46 -10.22
9 PSDN 162 146 -16 -9.88
10 NIPS 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 314 338 24 7.64
2 MAMI 132 86 -46 -34.85
3 STAR 101 86 -15 -14.85
4 BMTR 510 525 15 2.94
5 PGLI 62 65 3 4.84
6 PBRX 535 535 0 0.00
7 TLKM 4,090 4,080 -10 -0.24
8 PSDN 162 146 -16 -9.88
9 KREN 402 398 -4 -1.00
10 BRPT 2,790 2,960 170 6.09