Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:07 WIB. First Travel - Din Syamsuddin minta Kemenag tidak lepas tangan.
  • 10:06 WIB. Pilpres - Hanura sebut daripada PAN kalah lebih baik usung Jokowi.
  • 10:00 WIB. Lawan Narkoba - BNN akui ingin berantas narkoba seperti di Filipina.
  • 09:58 WIB. e-KTP - KPK telah periksa 80 orang saksi terkait kasus e-KTP.
  • 09:58 WIB. BUMN - Menteri Rini janji akan terus pangkas harga Semen di Papua.
  • 09:57 WIB. OTT - KPK sita mata uang asing dari OTT Kemenhub.
  • 09:56 WIB. OTT - Kemenhub benarkan ada orangnya yang kena OTT KPK.
  • 07:50 WIB. Friendly Match (24/8) - Real Madrid 2 - 1 Fiorentina
  • 06:30 WIB. F1 - Mclaren mempertahankan Stoffel Vandoorne sebagai pembalap mereka untuk musim 2018.
  • 06:24 WIB. Bursa Transfer - Jelang ditutupnya bursa transfer, Tottenham Hotspurs rekrut kiper Paulo Gazzaniga dan pemain bertahan Davinson Sanchez.

Soal Lahan Sawit, Mentan Minta Pendampingan KPK

Foto Berita Soal Lahan Sawit, Mentan Minta Pendampingan KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin (13/3/2017) menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan lembaga tersebut terkait komposisi lahan perkebunan kelapa sawit.

Menteri Amran menjelaskan Ketua KPK Agus Rahardjo menyarankan agar pembagian lahan kelapa sawit antara perusahaan perkebunan sebagai pihak inti dengan perkebunan lahan kelapa sawit plasma harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sekitar 20 persen untuk perkebunan rakyat.

"Komposisi antara plasma dengan inti sekarang ini belum mencapai 10 persen. Pak Ketua (KPK) meminta kalau bisa lebih tinggi dari 20 persen. Sekarang saja belum sampai 20 persen untuk plasma," kata Menteri Amran di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan ada tiga hal menyangkut perkebunan kelapa sawit beserta perusahaan yang bergerak di sektor bisnis tersebut yang dibahas bersama KPK.

Hal pertama adalah menyoal komposisi perkebunan kelapa sawit plasma yang dikelola masyarakat yang belum mencapai 20 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 pasal 15 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan 250 hektare (ha) atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat hingga 2015 realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791 ha. Luas ini lebih rendah dari target perusahaan yang seluas 384.065 ha.

Hal kedua yang dibahas adalah pengawasan dana peremajaan atau "replanting" lahan kelapa sawit oleh KPK mengingat hingga 2016 telah dianggarkan Rp400 miliar untuk peremajaan perkebunan sawit rakyat berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Selanjutnya, KPK juga dilibatkan dalam pengawasan perkebunan kelapa sawit seluas 2,7 juta hektare yang berada di hutan produksi. Pengawasan KPK dibutuhkan terkait alih fungsi hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Ada lahan sawit plasma dan inti di kawasan produksi. Ini harus kita luruskan karena luasnya cukup signifikan kurang lebih 2,7 juta hektare. Ini sangat besar," ungkapnya.

Kementerian Pertanian dan KPK juga berkoordinasi untuk memastikan seluruh perusahaan perkebunan sawit telah patuh membayar pajak termasuk pemberian izin untuk beroperasi. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sawit

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,575.64 3,539.72
British Pound GBP 1.00 17,193.02 17,018.55
China Yuan CNY 1.00 2,012.37 1,992.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,409.00 13,275.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,591.77 10,477.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.33 1,696.18
Dolar Singapura SGD 1.00 9,846.53 9,744.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,770.32 15,611.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,132.21 3,098.74
Yen Jepang JPY 100.00 12,234.49 12,106.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5914.024 33.727 559
2 Agriculture 1749.119 -1.495 18
3 Mining 1548.199 28.971 44
4 Basic Industry and Chemicals 608.159 -3.067 67
5 Miscellanous Industry 1350.370 5.613 41
6 Consumer Goods 2496.745 27.019 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.032 -0.290 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1252.484 7.329 60
9 Finance 993.787 5.533 89
10 Trade & Service 921.814 2.030 130
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 110 148 38 34.55
2 OKAS 102 137 35 34.31
3 PGLI 90 110 20 22.22
4 BMAS 360 438 78 21.67
5 PEGE 240 280 40 16.67
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 LEAD 61 71 10 16.39
8 MFMI 700 800 100 14.29
9 GOLD 570 650 80 14.04
10 MREI 3,120 3,500 380 12.18
No Code Prev Close Change %
1 TALF 334 274 -60 -17.96
2 IKBI 426 364 -62 -14.55
3 GMTD 7,900 7,000 -900 -11.39
4 PSDN 230 206 -24 -10.43
5 SDPC 118 110 -8 -6.78
6 BRAM 9,100 8,525 -575 -6.32
7 CARS 1,475 1,385 -90 -6.10
8 ARTA 284 268 -16 -5.63
9 BTEK 167 159 -8 -4.79
10 BVIC 238 228 -10 -4.20
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 61 71 10 16.39
2 TRAM 110 148 38 34.55
3 IKBI 426 364 -62 -14.55
4 MBSS 380 398 18 4.74
5 DGIK 58 63 5 8.62
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 BUMI 268 284 16 5.97
8 MAMI 84 86 2 2.38
9 PBRX 440 444 4 0.91
10 ADRO 1,860 1,955 95 5.11