Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 04:13 WIB. 007- Aktor pemeran James Bond 007, Roger Moore meninggal dunia di usia 89 tahun.
  • 04:12 WIB. Terorisme- Indonesia-Rusia sepakat kerjasama dalam bidang pemberantasan terorisme
  • 04:11 WIB. Facebook- Facebook tutup 14.000 akun pornografi 
  • 04:10 WIB. Indonesia Property Watch- "Penghentian proyek reklamasi jadi preseden buruk dalam berbisnis properti di Indonesia,".
  • 04:09 WIB. Mudik Lebaran- Pemerintah batal terapkan aturan ganjil-genap dalam mudik Lebaran 2017.
  • 04:08 WIB. SUN- Pemerintah menyerap dana Rp14 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN).
  • 04:07 WIB. Kemenperin- Pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal baik bagi perkembangan pasar baja domestik.
  • 04:06 WIB. Manado- Calon investor luar negeri banyak mengeluhkan masalah infrastruktur di sekitar Taman Bunaken.
  • 04:05 WIB. Ramadhan- Riset dari Google Indonesia promosi menggunakan kartu kredit banyak dicari saat bulan Ramadan.  
  • 04:04 WIB. Google Indonesia- "Mendekati tanggal THR banyak yang cari handphone, naik 1,4 kali,".
  • 22:50 WIB. Bom Manchester- Pasca ledakan di konser Ariana Grande, Manchester, Kota New York terapkan siaga satu.
  • 22:47 WIB. Kemenlu- Tiga WNI selamat dalam serangan di Konser Ariana Grande, Manchester.
  • 22:46 WIB. JKN- Profesor UI Hasbullah Thabrany mengatakan pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional kecil sehingga memicu persoalan defisit anggaran.
  • 22:45 WIB. CPIN- Presdir Charoen Indonesia Tjiu Thomas mengatakan proses akuisisi Seven Eleven (sevel) menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun.
  • 22:41 WIB. DPR- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR meminta resolusi Uni Eropa terkait dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi harus ditinjau ulang.

Soal Lahan Sawit, Mentan Minta Pendampingan KPK

Foto Berita Soal Lahan Sawit, Mentan Minta Pendampingan KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin (13/3/2017) menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan lembaga tersebut terkait komposisi lahan perkebunan kelapa sawit.

Menteri Amran menjelaskan Ketua KPK Agus Rahardjo menyarankan agar pembagian lahan kelapa sawit antara perusahaan perkebunan sebagai pihak inti dengan perkebunan lahan kelapa sawit plasma harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sekitar 20 persen untuk perkebunan rakyat.

"Komposisi antara plasma dengan inti sekarang ini belum mencapai 10 persen. Pak Ketua (KPK) meminta kalau bisa lebih tinggi dari 20 persen. Sekarang saja belum sampai 20 persen untuk plasma," kata Menteri Amran di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan ada tiga hal menyangkut perkebunan kelapa sawit beserta perusahaan yang bergerak di sektor bisnis tersebut yang dibahas bersama KPK.

Hal pertama adalah menyoal komposisi perkebunan kelapa sawit plasma yang dikelola masyarakat yang belum mencapai 20 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 pasal 15 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan 250 hektare (ha) atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat hingga 2015 realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791 ha. Luas ini lebih rendah dari target perusahaan yang seluas 384.065 ha.

Hal kedua yang dibahas adalah pengawasan dana peremajaan atau "replanting" lahan kelapa sawit oleh KPK mengingat hingga 2016 telah dianggarkan Rp400 miliar untuk peremajaan perkebunan sawit rakyat berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Selanjutnya, KPK juga dilibatkan dalam pengawasan perkebunan kelapa sawit seluas 2,7 juta hektare yang berada di hutan produksi. Pengawasan KPK dibutuhkan terkait alih fungsi hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Ada lahan sawit plasma dan inti di kawasan produksi. Ini harus kita luruskan karena luasnya cukup signifikan kurang lebih 2,7 juta hektare. Ini sangat besar," ungkapnya.

Kementerian Pertanian dan KPK juga berkoordinasi untuk memastikan seluruh perusahaan perkebunan sawit telah patuh membayar pajak termasuk pemberian izin untuk beroperasi. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sawit

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5730.613 -18.832 547
2 Agriculture 1797.715 -11.949 21
3 Mining 1361.890 -0.764 43
4 Basic Industry and Chemicals 618.541 -7.806 66
5 Miscellanous Industry 1471.438 -10.826 42
6 Consumer Goods 2543.201 26.985 40
7 Cons., Property & Real Estate 496.473 -0.022 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1140.329 -14.178 59
9 Finance 921.462 -7.184 89
10 Trade & Service 903.367 -3.587 124
No Code Prev Close Change %
1 GREN 154 193 39 25.32
2 ESTI 114 136 22 19.30
3 MDRN 55 63 8 14.55
4 CEKA 1,700 1,930 230 13.53
5 BKDP 72 80 8 11.11
6 SQMI 550 600 50 9.09
7 AGRO 765 830 65 8.50
8 WICO 472 510 38 8.05
9 BMAS 350 378 28 8.00
10 SULI 220 236 16 7.27
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 288 218 -70 -24.31
2 DNAR 286 244 -42 -14.69
3 CMPP 173 150 -23 -13.29
4 INCF 200 175 -25 -12.50
5 INCI 398 356 -42 -10.55
6 YULE 67 60 -7 -10.45
7 PALM 450 404 -46 -10.22
8 VRNA 108 98 -10 -9.26
9 BBHI 220 200 -20 -9.09
10 LRNA 167 153 -14 -8.38
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 398 380 -18 -4.52
2 BBCA 17,650 17,700 50 0.28
3 PBRX 505 498 -7 -1.39
4 MDRN 55 63 8 14.55
5 TLKM 4,470 4,400 -70 -1.57
6 BNLI 665 650 -15 -2.26
7 BBRI 14,625 14,475 -150 -1.03
8 GPRA 84 85 1 1.19
9 KBLI 525 525 0 0.00
10 AGRO 765 830 65 8.50