Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 12:03 WIB. Menperin - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengharapkan pasokan logistik kembali normal pasca lebaran.
  • 12:01 WIB. OJK - Otoritas Jasa Keuangan berharap Asuransi menengah ke bawah di optimalkan.
  • 11:58 WIB. Bank SULUTGO - Bank Sulawesi Utara Gorontalo Siagakan petugas pantau ATM.
  • 11:37 WIB. Apps - Instagram luncurkan fitur bernama Favorites.
  • 11:35 WIB. Smartphone - Polytron kenalkan smartphone dengan GPS berakurasi tinggi.
  • 11:33 WIB. Facebook -  Fitur proteksi foto profil bisa mengurangi kemungkinan pencurian sebesar 75%.
  • 11:31 WIB. Medsos -  Fitur proteksi foto profil Facebook miliki sejumlah lapisan perlindungan.
  • 11:29 WIB. Medsos - Facebook siapkan fitur proteksi foto profil.
  • 11:26 WIB. Apps -  Pendiri Telegram, Pavel Durov: Jika aplikasinya diblokir di Rusia, hal tersebut membuat komunikasi negara itu berada di tangan asing.
  • 11:24 WIB. Apps - Regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, ancam blokir aplikasi Telegram.
  • 11:19 WIB. Gadget - Samsung siapkan headset Gear VR baru dengan desain berbeda dari para pendahulunya.
  • 11:18 WIB. Apple - Apple tarik aplikasi yang sudah lama tidak pernah diunduh oleh para pengguna.
  • 11:16 WIB. Apple - Apple akan luncurkan pengalaman App Store baru dengan iOS 11 tahun ini.
  • 11:14 WIB. Apple - Apple himbau para developer agar tidak menyontek aplikasi lain, termasuk yang populer.
  • 11:11 WIB. Apple - Apple hilangkan ratusan ribu aplikasi dari App Store.

Soal Lahan Sawit, Mentan Minta Pendampingan KPK

Foto Berita Soal Lahan Sawit, Mentan Minta Pendampingan KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin (13/3/2017) menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan lembaga tersebut terkait komposisi lahan perkebunan kelapa sawit.

Menteri Amran menjelaskan Ketua KPK Agus Rahardjo menyarankan agar pembagian lahan kelapa sawit antara perusahaan perkebunan sebagai pihak inti dengan perkebunan lahan kelapa sawit plasma harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sekitar 20 persen untuk perkebunan rakyat.

"Komposisi antara plasma dengan inti sekarang ini belum mencapai 10 persen. Pak Ketua (KPK) meminta kalau bisa lebih tinggi dari 20 persen. Sekarang saja belum sampai 20 persen untuk plasma," kata Menteri Amran di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan ada tiga hal menyangkut perkebunan kelapa sawit beserta perusahaan yang bergerak di sektor bisnis tersebut yang dibahas bersama KPK.

Hal pertama adalah menyoal komposisi perkebunan kelapa sawit plasma yang dikelola masyarakat yang belum mencapai 20 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 pasal 15 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan 250 hektare (ha) atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat hingga 2015 realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791 ha. Luas ini lebih rendah dari target perusahaan yang seluas 384.065 ha.

Hal kedua yang dibahas adalah pengawasan dana peremajaan atau "replanting" lahan kelapa sawit oleh KPK mengingat hingga 2016 telah dianggarkan Rp400 miliar untuk peremajaan perkebunan sawit rakyat berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Selanjutnya, KPK juga dilibatkan dalam pengawasan perkebunan kelapa sawit seluas 2,7 juta hektare yang berada di hutan produksi. Pengawasan KPK dibutuhkan terkait alih fungsi hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Ada lahan sawit plasma dan inti di kawasan produksi. Ini harus kita luruskan karena luasnya cukup signifikan kurang lebih 2,7 juta hektare. Ini sangat besar," ungkapnya.

Kementerian Pertanian dan KPK juga berkoordinasi untuk memastikan seluruh perusahaan perkebunan sawit telah patuh membayar pajak termasuk pemberian izin untuk beroperasi. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sawit

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10