Ketua MPR Sebut Kewirausahaan Bakal Atasi Kesenjangan Ekonomi

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan meningkatkan kewirausahaan terutama bagi generasi muda adalah solusi dalam rangka mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di Tanah Air.

"Kesenjangan bisa dikurangi dengan munculnya lebih banyak pengusaha pengusaha muda," kata Zulkifli Hasan dalam rilis, Kamis (16/3/2017).

Ketua MPR menyatakan hal tersebut saat berbicara dalam seminar kewirausahaan BEM Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung.

Di hadapan ratusan mahasiswa Unikom, Zulkifli mengingatkan setelah 18 tahun reformasi, kesenjangan antara yang kaya dan miskin masih tinggi.

"Data Oxfam menunjukkan empat orang terkaya Indonesia kekayaannya setara dengan 100 juta kelompok termiskin. Ini harus jadi perhatian mahasiswa," paparnya.

Untuk itu, ujar dia, kampus termasuk Unikom juga harus bisa mencetak generasi wirausahawan yang berani membuka lapangan kerja dan bukan lagi mencari kerja.

Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Ketua MPR juga menyinggung peran lembaga keuangan untuk mengurangi kesenjangan dengan cara mempermudah akses permodalan sekaligus memberikan pelatihan bagi pengusaha di tingkat lokal.

"Akses permodalan dari Bank untuk pengusaha pribumi harus dipermudah. Kebijakan kemudahan modal ini bisa diimbangi dengan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kapastitas SDM pengusaha pribumi," tegasnya.

Zulkifli juga mengusulkan kebijakan redistribusi lahan untuk rakyat melalui revisi UU Agraria karena kepemilikan tanah dinilai merupakan hal yang esensial bagi rakyat agar dapat berdaya dan produktif.

Sebelumnya, pengajar Departemen Ekonomi Universitas Hawai'i, Amerika Serikat Theresa M Greaney berpendapat perdagangan sebaiknya tidak dijadikan tumpuan kesalahan penyebab terjadinya ketimpangan di suatu negara.

"Para ekonom berpendapat bahwa perdagangan bukanlah satu-satunya penyebab ketidaksetaraan," kata Greaney dalam acara simposium internasional di InterContinental, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa perdagangan justru menambah porsi "kue ekonomi" sehingga permasalahannya kemudian adalah bagaimana mendistribusikan "kue ekonomi" tersebut.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Mari Elka Pangestu berpendapat negara perlu memetakan kebijakan pengentasan ketimpangan, terutama dalam kaitannya dengan terpaan globalisasi dan perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari.

Mari Elka berpendapat kebijakan-kebijakan tersebut misalnya pemanfaatan teknologi, peningkatan inklusi keuangan, dan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan. (Ant)