Portal Berita Ekonomi Senin, 24 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:17 WIB. Elpiji -  Pemkab Sangihe mengatakan konversi minyak tanah ke elpiji wilayah kepulauan Sulut menunggu keputusan Kementerian ESDM.
  • 09:59 WIB. Aljazair - Aljazair memanggil dubes Maroko memprotes tuduhan pengusiran pengungsi Suriah ke Maroko.
  • 09:28 WIB. BMKG - Gempa di Tasikmalaya tidak berdampak kerusakan.
  • 09:56 WIB. DPR - DPR meminta pemerintah serius mengembangkan energi baru dan terbarukan menyusul penurunan kualitas udara di kota besar.
  • 09:31 WIB. Malaysia - Malaysia dan China akan mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerja sama pertahanan antara kedua negara.
  • 09:27 WIB. Sukabumi - BMKG sebut gempa di Tasikmalaya tidak berpotensi Tsunami.
  • 09:06 WIB. Monte Carlo - Rafael Nadal meraih gelar kesepuluh di Monte Carlo Masters usai mengalahkan Albert Ramos.
  • 09:05 WIB. Boston - Kalahkan Bulls di game keempat, Boston Celtics menyamakan kedudukan 2-2 atas Chicago Bulls.
  • 09:03 WIB. Jackie Chan - Jackie Chan mengatakan akan membuat film di Hongaria.
  • 09:02 WIB. Pertamina - Pertamina MOR IV Jawa Tengah dan DIY menggelar operasi pasar elpiji tabung 3 kg.
  • 09:01 WIB. Austin - Marc Marquez raih kemenangan perdana musim ini di MotoGP Austin.
  • 09:01 WIB. Jackie Chan - Jackie Chan menghadiri acara pembukaan Chinese Film Festival 2017 di Budapes, Hongaria.

Pemerintah Gugat Ganti Rugi Kasus Montara April

Foto Berita Pemerintah Gugat Ganti Rugi Kasus Montara April
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata terhadap PTT Exploration and Production Company (PTT EP) Australia pada April mendatang atas insiden ledakan di ladang migas Montara di Australia yang mengakibatkan pencemaran minyak di perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur.

Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Kemaritiman Basilio Dias Araujo dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (17/3/2017), mengatakan perusahaan asal Thailand itu hingga kini belum bersedia bertanggung jawab sejak meledaknya sumur minyak Montara pada 2009.

"Pemerintah sudah pernah meminta kompensasi kepada PTT EP melalui jalur nonlitigasi, tapi proses negosiasi mengalami 'deadlock' (buntu) pada tahun 2012 sehingga tidak tercapai kesepakatan apapun," katanya.

Sejak gagal menemui kesepakatan, pemerintah menilai tidak ada itikad baik PTT EP untuk memberikan ganti rugi pada masyarakat terdampak di kawasan sekitar Laut Timor.

Alih-alih memberikan ganti rugi, perusahaan yang beroperasi di wilayah perairan Australia itu dalam situs resminya, www.pttep.com, mengutip hasil riset independen bahwa tidak ada minyak dari kilang Montara yang memasuki wilayah daratan RI dan Australia.

Bahkan dalam rilis yang sama, PTT EP mengklaim bahwa tumpahan minyaknya hanya memberikan dampak kecil atau bahkan tidak ada sama sekali pada ekosistem atau spesies laut di perairan Timor.

Tidak ingin kasus ini lepas begitu saja, kini pemerintah sedang menyusun amunisi untuk kembali mengangkat kasus tersebut. "Ini berhubungan dengan kedaulatan RI dan nasib rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya di sektor kelautan maka kita harus lawan dengan cara yang lebih terencana," tegas Basilio.

Untuk itu, pemerintah kembali mengumpulkan bukti serta mengundang sekitar 50 ahli untuk mendukung langkah ini.

Melalui rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko Kemaritiman, sejumlah pihak terkait seperti Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta beberapa ahli yang berkompeten di bidang terkait mengumpulkan penjelasan ilmiah beragam ahli tentang bukti yang telah dikumpulkan oleh tim nasional di lapangan pascameledaknya kilang Montara pada 21 Agustus 2009.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang hadir dalam rapat itu juga sepakat untuk teliti dan tidak gegabah dalam mempersiapkan materi gugatan. "Kami tidak ingin mempersiapkan gugatan yang asal-asalan," kata Robert Zega, anggota tim JPN yang hadir dalam rapat tersebut.

Menurut dia, JPN akan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar gugatan.

Rapat koordinasi yang telah digelar secara maraton sejak Februari lalu akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan di Kupang oleh tim nasional dari Kemenko Kemaritiman, JPN, KLHK, KKP, dan ahli pada akhir Maret mendatang.

Tidak hanya pemerintah RI, pada 2016, sekitar 13 ribu petani rumput laut NTT yang diwakili oleh Pengacara dari Firma Hukum Maurice Blackburn juga mengajukan gugatan "class action" ke pengadilan federal di Australia.

Mereka mengajukan gugatan atas pencemaran laut yang menghancurkan rumput laut milik petani, dampak pencemaran terhadap hasil tangkapan nelayan, dan dampak terhadap kesehatan warga di NTT. Gugatan itu dikabulkan oleh majelis hakim lima bulan kemudian. (Ant)

Tag: Minyak, PTT Exploration and Production Company

Penulis: ***

Editor: Dewi Ispurwanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5664.475 69.169 541
2 Agriculture 1823.242 -21.549 21
3 Mining 1527.258 -9.366 43
4 Basic Industry and Chemicals 604.665 0.747 66
5 Miscellanous Industry 1536.728 81.861 42
6 Consumer Goods 2438.363 10.107 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 5.827 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.585 47.100 57
9 Finance 876.611 2.719 89
10 Trade & Service 917.711 9.714 123
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 104 140 36 34.62
2 BGTG 88 117 29 32.95
3 ALKA 131 161 30 22.90
4 ASBI 358 426 68 18.99
5 RANC 412 480 68 16.50
6 HITS 650 745 95 14.62
7 ALMI 170 189 19 11.18
8 BAYU 900 1,000 100 11.11
9 SKLT 780 860 80 10.26
10 ARII 304 332 28 9.21
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 600 472 -128 -21.33
2 HOME 256 212 -44 -17.19
3 BMAS 420 350 -70 -16.67
4 MFIN 1,350 1,150 -200 -14.81
5 TIRA 268 230 -38 -14.18
6 ERTX 184 160 -24 -13.04
7 JKSW 67 59 -8 -11.94
8 CANI 525 464 -61 -11.62
9 INCI 390 350 -40 -10.26
10 NAGA 180 165 -15 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 BNLI 675 695 20 2.96
2 TLKM 4,110 4,420 310 7.54
3 ASII 8,575 9,150 575 6.71
4 SRIL 308 306 -2 -0.65
5 KBLI 645 670 25 3.88
6 RIMO 153 166 13 8.50
7 PRAS 200 198 -2 -1.00
8 KAEF 2,310 2,460 150 6.49
9 BBNI 6,250 6,150 -100 -1.60
10 JSMR 4,510 4,470 -40 -0.89