Portal Berita Ekonomi Kamis, 29 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:48 WIB. Wimbledon - Andy Murray menjadi unggulan teratas di turnamen Wimbledon.
  • 10:04 WIB. Kemenhub - Surat edaran Kemenhub Budi Karya Sumadi, Truk beroperasi 3 Juli.
  • 09:59 WIB. Petya Ransomware - Serangan Virus Petya Lumpuhkan Kegiatan Ekonomi Global.
  • 09:59 WIB. Petya Ransomware - Serangan Virus Petya Lumpuhkan Kegiatan Ekonomi Global.
  • 09:58 WIB. Vivo - Vivo resmi perkenalkan pemindai sidik jari pada layar smartphone.
  • 09:58 WIB. Darmin Nasution : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Sebut Bisnis Ritel Tengah Lesu.
  • 09:54 WIB. Monaco - AS Monaco menolak tawaran Arsenal senilai US$ 35 juta untuk Lemar.
  • 09:30 WIB. Monas - Pengelola Kawasan Monas mencatat 155.000 wisatawan mengunjungi Monas pada libur Lebaran 2017.
  • 09:25 WIB. Ransomware - Menkominfo Rudiantara mengimbau masyarakat mewaspadai ransomware Petya.
  • 09:23 WIB. Ahok - Ulang tahun ke-51, Ahok jadi "trending topic" di Twitter.
  • 09:22 WIB. Properti - Rumah.com mencatat harga perumahan di Yogyakarta naik 0,12% pada kuartal II-2017 (yoy).
  • 08:48 WIB. Minyak - Goldman Sachs merevisi proyeksi harga minyak WTI pada kuartal III-2017 menjadi US$47,50 per barel.
  • 08:47 WIB. Samsung - Samsung Electronics sepakat membuka pabrik peralatan rumah tangga senilai US$380 juta di AS.
  • 08:46 WIB. UE - Uni Eropa memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia hingga 31 Januari 2018.
  • 07:56 WIB. Ransomware - TNT Express mengalami serangan virus ransomware jenis Petya.

Pemerintah Gugat Ganti Rugi Kasus Montara April

Foto Berita Pemerintah Gugat Ganti Rugi Kasus Montara April
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata terhadap PTT Exploration and Production Company (PTT EP) Australia pada April mendatang atas insiden ledakan di ladang migas Montara di Australia yang mengakibatkan pencemaran minyak di perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur.

Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Kemaritiman Basilio Dias Araujo dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (17/3/2017), mengatakan perusahaan asal Thailand itu hingga kini belum bersedia bertanggung jawab sejak meledaknya sumur minyak Montara pada 2009.

"Pemerintah sudah pernah meminta kompensasi kepada PTT EP melalui jalur nonlitigasi, tapi proses negosiasi mengalami 'deadlock' (buntu) pada tahun 2012 sehingga tidak tercapai kesepakatan apapun," katanya.

Sejak gagal menemui kesepakatan, pemerintah menilai tidak ada itikad baik PTT EP untuk memberikan ganti rugi pada masyarakat terdampak di kawasan sekitar Laut Timor.

Alih-alih memberikan ganti rugi, perusahaan yang beroperasi di wilayah perairan Australia itu dalam situs resminya, www.pttep.com, mengutip hasil riset independen bahwa tidak ada minyak dari kilang Montara yang memasuki wilayah daratan RI dan Australia.

Bahkan dalam rilis yang sama, PTT EP mengklaim bahwa tumpahan minyaknya hanya memberikan dampak kecil atau bahkan tidak ada sama sekali pada ekosistem atau spesies laut di perairan Timor.

Tidak ingin kasus ini lepas begitu saja, kini pemerintah sedang menyusun amunisi untuk kembali mengangkat kasus tersebut. "Ini berhubungan dengan kedaulatan RI dan nasib rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya di sektor kelautan maka kita harus lawan dengan cara yang lebih terencana," tegas Basilio.

Untuk itu, pemerintah kembali mengumpulkan bukti serta mengundang sekitar 50 ahli untuk mendukung langkah ini.

Melalui rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko Kemaritiman, sejumlah pihak terkait seperti Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta beberapa ahli yang berkompeten di bidang terkait mengumpulkan penjelasan ilmiah beragam ahli tentang bukti yang telah dikumpulkan oleh tim nasional di lapangan pascameledaknya kilang Montara pada 21 Agustus 2009.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang hadir dalam rapat itu juga sepakat untuk teliti dan tidak gegabah dalam mempersiapkan materi gugatan. "Kami tidak ingin mempersiapkan gugatan yang asal-asalan," kata Robert Zega, anggota tim JPN yang hadir dalam rapat tersebut.

Menurut dia, JPN akan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar gugatan.

Rapat koordinasi yang telah digelar secara maraton sejak Februari lalu akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan di Kupang oleh tim nasional dari Kemenko Kemaritiman, JPN, KLHK, KKP, dan ahli pada akhir Maret mendatang.

Tidak hanya pemerintah RI, pada 2016, sekitar 13 ribu petani rumput laut NTT yang diwakili oleh Pengacara dari Firma Hukum Maurice Blackburn juga mengajukan gugatan "class action" ke pengadilan federal di Australia.

Mereka mengajukan gugatan atas pencemaran laut yang menghancurkan rumput laut milik petani, dampak pencemaran terhadap hasil tangkapan nelayan, dan dampak terhadap kesehatan warga di NTT. Gugatan itu dikabulkan oleh majelis hakim lima bulan kemudian. (Ant)

Tag: Minyak, PTT Exploration and Production Company

Penulis: ***

Editor: Dewi Ispurwanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10