Portal Berita Ekonomi Senin, 29 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:53 WIB. Serie A Italia (29/5) - Inter 5 - 2 Udinese
  • 05:52 WIB. Serie A Italia (28/5) - Sampdoria 2 - 4 Napoli
  • 05:49 WIB. Serie A Italia (29/5) - AS Roma 3 - 2 Genoa
  • 05:48 WIB. Serie A Italia (29/5) - Cagliari 2 - 1 AC Milan
  • 00:08 WIB. Suap BPK- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai OTT terhadap pegawai BPK tidak boleh menghukum BPK secara kelembagaan.
  • 23:32 WIB. JK - Wapres JK nilai partai nasionalis bisa lebih religius.
  • 22:45 WIB. Amerika Serikat - Pejabat Kemanan Dalam Negeri AS John Kelly, berencana untuk melarang laptop atau tablet dibawa dalam penerbangan internasional ke luar atau ke dalam Amerika Serikat.
  • 22:40 WIB. Bom Manchester - Otoritas Inggris menyatakan jaringan Salman Abedi, pelaku bom Manchester masih luas dan ancaman dari kelompok tersebut juga masih ada.
  • 22:33 WIB. Bom Manchester - Kepolisian Inggris ringkus seorang pria berumur 25 tahun terkait peledakan bom bunuh diri di Manchester.

KPPU Akan Awasi Tender Proyek E-KTP

Foto Berita KPPU Akan Awasi Tender Proyek E-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menyatakan pihaknya akan mengawasi proses tender proyek kartu tanda penduduk elektronik alias E-KTP.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, baik itu praktik kartel hingga dugaan korupsi atas megaproyek tersebut. Pengawasan tender proyek E-KTP, Syarkawi menyebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menegaskan tidak hanya proses tender E-KTP yang menjadi fokus pengawasan KPPU, melainkan seluruh proyek pengadaan barang dan jasa.

"Pak Presiden Jokowi memang meminta semua belanja negara efektif untuk pemerataan dan mendorong perluasan tenaga kerja. Makanya, KPPU akan support untuk melakukan pengawasan, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa," kata Syarkawi kepada Warta Ekonomi, akhir pekan lalu.

Menurut Syarkawi, pengawasan pada sektor pengadaan barang dan jasa sangat penting mengingat sektor tersebut sangat rawan penyimpangan. Hal tersebut tidak lepas lantaran besarnya anggaran yang berputar pada sektor pengadaan barang dan jasa.

"Bayangkan saja separuh dari total APBN yang berkisar lebih dari Rp2.000 triliun dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa," ucap alumnus Universitas Hasanuddin itu.

Menurut Syarkawi, selama ini kebanyakan laporan maupun perkara praktik monopoli yang ditangani KPPU pun berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Kasus-kasus tersebut melibatkan BUMN dan pihak swasta.

"Totalnya ada sekitar 70 persen kasus yang ditangani KPPU memang berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa," tutur dia.

Dalam kasus dugaan korupsi tender proyek E-KTP yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syarkawi mengakui sebenarnya lebih dulu diendus KPPU pada 2012 lalu. Bahkan, pihaknya sempat memvonis dua perusahaan yakni Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan PT Astragraphia atas dugaan persengkongkolan tender E-KTP pada 2012 lalu. Sayangnya, putusan tersebut mental di tingkat banding.

Syarkawi mengungkapkan dugaan persengkongkolan dalam tender proyek E-KTP terlihat pada beberapa temuan investigator di antaranya proses pengadaan tender di mana proposal PNRI dan PT Astragraphia lebih dari 70 persen mirip. Ia juga membeberkan adanya dukungan-dukungan dari pihak tertentu dan pengerjaan tenaga ahli yang ternyata tidak memiliki kompetensi sesuai dengan proposal.

"Jadi pada 2011-2012, KPPU memang pernah melakukan investigasi dugaan persekongkolan tender E-KTP. Kala itu, ada dua perusahaan terlapor dan dalam persidangan dinyatakan terbukti bersalah sehingga kami jatuhkan denda. Namun, mereka mengajuan banding di pengadilan negeri dan diterima," urainya.

Dalam sidang pembacaan dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa menyebut kedua terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dengan proyek e-KTP sehingga membuat negara rugi Rp2,3 triliun.

Perbuatan keduanya dilakukan bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri; Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara; Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar; dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Dukcapil.

Aroma busuk proyek e-KTP terendus sejak awal. Praktik 'ijon' dilakukan saat sebelum anggaran proyek disetujui anggota Komisi II DPR. Untuk mengganti duit yang sudah ditebar saat awal, para pengusaha diduga melakukan markup anggaran. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, hanya 51 persen yang digunakan belanja bahan. Sisanya, yaitu 49 persen, dibuat bancakan kalangan Kemendagri, politikus DPR, dan pihak swasta.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01