Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:45 WIB. Gadget - HMD Global akan luncurkan Nokia 8 pada 16 Agustus mendatang.
  • 13:43 WIB. Gadget - OnePlus 5 keluarkan versi RAM 8GB.
  • 13:40 WIB. Gadget - Smartphone Luna G terjual 60.000 unit sejak dirilis tiga bulan lalu.
  • 12:54 WIB. Jakarta - Nelayan tuntut Raperda reklamasi dihentikan.
  • 12:53 WIB. Jakarta - Nelayan demo di depan gedung DPRD DKI.
  • 12:52 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi minta perusahaan Jepan perluas investasi ke luar Jawa.
  • 12:51 WIB. ESDM - Menteri Jonan bantah ada hubungan dekat dengan Indira Soediro.
  • 12:50 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi mengaku sudah undang PAN untuk datang ke Istana.
  • 12:30 WIB. BKPM - BKPM melaporkan realisasi PMA mencapai Rp109,9 triliun atau naik 10,6% pada kuartal II-2017.
  • 12:29 WIB. BKPM - BKPM memaparkan PMDN meningkat 16,9% menjadi Rp61 triliun pada kuartal II-2017.
  • 12:26 WIB. BKPM - BKPM melaporkan realisasi investasi pada kuartal II-2017 menembus angka Rp170,9 triliun.
  • 12:01 WIB. Jakarta - Polisi menolak penangguhan penahanan putra Jeremy Thomas, Axel Matthew.
  • 11:40 WIB. Fitur - Google hapus fitur 'OK, Google' dalam Chromebook.
  • 11:38 WIB. Milan - AC Milan berniat datangkan Renato Sanches dari Bayern Muenchen.
  • 11:37 WIB. Ms. Paint - Microsoft berencana menghapus Ms. Paint pada update terbaru Windows 10.

KPPU Akan Awasi Tender Proyek E-KTP

Foto Berita KPPU Akan Awasi Tender Proyek E-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menyatakan pihaknya akan mengawasi proses tender proyek kartu tanda penduduk elektronik alias E-KTP.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, baik itu praktik kartel hingga dugaan korupsi atas megaproyek tersebut. Pengawasan tender proyek E-KTP, Syarkawi menyebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menegaskan tidak hanya proses tender E-KTP yang menjadi fokus pengawasan KPPU, melainkan seluruh proyek pengadaan barang dan jasa.

"Pak Presiden Jokowi memang meminta semua belanja negara efektif untuk pemerataan dan mendorong perluasan tenaga kerja. Makanya, KPPU akan support untuk melakukan pengawasan, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa," kata Syarkawi kepada Warta Ekonomi, akhir pekan lalu.

Menurut Syarkawi, pengawasan pada sektor pengadaan barang dan jasa sangat penting mengingat sektor tersebut sangat rawan penyimpangan. Hal tersebut tidak lepas lantaran besarnya anggaran yang berputar pada sektor pengadaan barang dan jasa.

"Bayangkan saja separuh dari total APBN yang berkisar lebih dari Rp2.000 triliun dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa," ucap alumnus Universitas Hasanuddin itu.

Menurut Syarkawi, selama ini kebanyakan laporan maupun perkara praktik monopoli yang ditangani KPPU pun berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Kasus-kasus tersebut melibatkan BUMN dan pihak swasta.

"Totalnya ada sekitar 70 persen kasus yang ditangani KPPU memang berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa," tutur dia.

Dalam kasus dugaan korupsi tender proyek E-KTP yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syarkawi mengakui sebenarnya lebih dulu diendus KPPU pada 2012 lalu. Bahkan, pihaknya sempat memvonis dua perusahaan yakni Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan PT Astragraphia atas dugaan persengkongkolan tender E-KTP pada 2012 lalu. Sayangnya, putusan tersebut mental di tingkat banding.

Syarkawi mengungkapkan dugaan persengkongkolan dalam tender proyek E-KTP terlihat pada beberapa temuan investigator di antaranya proses pengadaan tender di mana proposal PNRI dan PT Astragraphia lebih dari 70 persen mirip. Ia juga membeberkan adanya dukungan-dukungan dari pihak tertentu dan pengerjaan tenaga ahli yang ternyata tidak memiliki kompetensi sesuai dengan proposal.

"Jadi pada 2011-2012, KPPU memang pernah melakukan investigasi dugaan persekongkolan tender E-KTP. Kala itu, ada dua perusahaan terlapor dan dalam persidangan dinyatakan terbukti bersalah sehingga kami jatuhkan denda. Namun, mereka mengajuan banding di pengadilan negeri dan diterima," urainya.

Dalam sidang pembacaan dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa menyebut kedua terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dengan proyek e-KTP sehingga membuat negara rugi Rp2,3 triliun.

Perbuatan keduanya dilakukan bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri; Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara; Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar; dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Dukcapil.

Aroma busuk proyek e-KTP terendus sejak awal. Praktik 'ijon' dilakukan saat sebelum anggaran proyek disetujui anggota Komisi II DPR. Untuk mengganti duit yang sudah ditebar saat awal, para pengusaha diduga melakukan markup anggaran. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, hanya 51 persen yang digunakan belanja bahan. Sisanya, yaitu 49 persen, dibuat bancakan kalangan Kemendagri, politikus DPR, dan pihak swasta.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,573.98 3,537.30
British Pound GBP 1.00 17,456.14 17,278.94
China Yuan CNY 1.00 1,984.48 1,964.64
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,401.00 13,267.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,605.55 10,496.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.88 1,698.50
Dolar Singapura SGD 1.00 9,836.32 9,734.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,614.85 15,453.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.88 3,095.43
Yen Jepang JPY 100.00 11,979.08 11,856.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5813.535 11.948 558
2 Agriculture 1775.125 -8.877 18
3 Mining 1460.144 -2.263 44
4 Basic Industry and Chemicals 614.134 -6.140 67
5 Miscellanous Industry 1385.020 -17.379 41
6 Consumer Goods 2514.902 9.064 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.301 -1.949 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1202.223 11.802 60
9 Finance 959.244 4.280 89
10 Trade & Service 924.835 5.738 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 408 510 102 25.00
2 BRAM 11,450 13,700 2,250 19.65
3 MABA 1,890 2,150 260 13.76
4 IKBI 380 430 50 13.16
5 HERO 1,085 1,220 135 12.44
6 BIPP 92 103 11 11.96
7 RODA 142 158 16 11.27
8 WOOD 232 258 26 11.21
9 MARK 448 498 50 11.16
10 TMPO 180 200 20 11.11
No Code Prev Close Change %
1 DOID 770 680 -90 -11.69
2 INDR 1,210 1,075 -135 -11.16
3 LPGI 5,925 5,300 -625 -10.55
4 KARW 222 200 -22 -9.91
5 DNAR 288 260 -28 -9.72
6 JPFA 1,320 1,200 -120 -9.09
7 AGRS 358 330 -28 -7.82
8 AGRO 675 625 -50 -7.41
9 MLIA 530 494 -36 -6.79
10 RMBA 458 428 -30 -6.55
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 370 8 2.21
2 AISA 1,255 1,185 -70 -5.58
3 DOID 770 680 -90 -11.69
4 TLKM 4,650 4,720 70 1.51
5 ASII 8,225 8,100 -125 -1.52
6 PBRX 510 505 -5 -0.98
7 ICON 133 130 -3 -2.26
8 INDY 840 810 -30 -3.57
9 WOOD 232 258 26 11.21
10 BBCA 18,575 18,575 0 0.00