Portal Berita Ekonomi Senin, 24 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 04:21 WIB. Bundesliga Jerman (23/4) - Freiburg 2 - 1 Bayer Leverkusen
  • 03:59 WIB. Spanyol - Kalahkan Real Madrid, Barcelona puncaki klasemen La Liga.
  • 03:58 WIB. La Liga Spanyol (24/4) - Real Madrid 2 - 3 Barcelona
  • 03:57 WIB. Serie A Italia (23/4) - AC Milan 1 - 2 Empoli
  • 03:57 WIB. Serie A Italia (24/4) - Juventus 4 - 0 Genoa
  • 03:56 WIB. English Premier League (23/4) - Liverpool 1 - 2 Crystal Palace
  • 03:56 WIB. English Premier League (23/4) - Burnley 0 - 2 Manchester United
  • 03:55 WIB. FA Cup (23/4) - Arsenal 2 - 1 Manchester City
  • 01:17 WIB. IIASA - IIASA meluncurkan proyek RESTORE+ terkait solusi restorasi hutan tropis di Indonesia, Brasil, dan Kongo.
  • 01:16 WIB. Sritex - Sritex menggandeng BPJS Ketenagakerjaan membangun 10.000 rumah bagi karyawan.
  • 01:15 WIB. Deliveree - Deliveree menjalin kerja sama dengan MNC Life dalam menyediakan asuransi kecelakaan.
  • 00:46 WIB. Yohana Yembise - Menteri Yohana Yembise menegaskan anak berusia 0-18 tahun dilarang bekerja.
  • 00:45 WIB. Jerman - Menlu Jerman Gabriel mengatakan akan terus menekan Israel dan Palestina untuk menemukan solusi bagi kedua negara.
  • 23:26 WIB. Maluku - Pemprov Maluku mengatakan stok bahan pokok di Ambon mencukupi menjelang puasa dan lebaran 2017.
  • 23:24 WIB. UKM - Pemkot Bekasi menggelar sayembara desain maskot boneka daerah dalam rangka promosi produk UKM.

KPPU Akan Awasi Tender Proyek E-KTP

Foto Berita KPPU Akan Awasi Tender Proyek E-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menyatakan pihaknya akan mengawasi proses tender proyek kartu tanda penduduk elektronik alias E-KTP.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, baik itu praktik kartel hingga dugaan korupsi atas megaproyek tersebut. Pengawasan tender proyek E-KTP, Syarkawi menyebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menegaskan tidak hanya proses tender E-KTP yang menjadi fokus pengawasan KPPU, melainkan seluruh proyek pengadaan barang dan jasa.

"Pak Presiden Jokowi memang meminta semua belanja negara efektif untuk pemerataan dan mendorong perluasan tenaga kerja. Makanya, KPPU akan support untuk melakukan pengawasan, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa," kata Syarkawi kepada Warta Ekonomi, akhir pekan lalu.

Menurut Syarkawi, pengawasan pada sektor pengadaan barang dan jasa sangat penting mengingat sektor tersebut sangat rawan penyimpangan. Hal tersebut tidak lepas lantaran besarnya anggaran yang berputar pada sektor pengadaan barang dan jasa.

"Bayangkan saja separuh dari total APBN yang berkisar lebih dari Rp2.000 triliun dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa," ucap alumnus Universitas Hasanuddin itu.

Menurut Syarkawi, selama ini kebanyakan laporan maupun perkara praktik monopoli yang ditangani KPPU pun berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Kasus-kasus tersebut melibatkan BUMN dan pihak swasta.

"Totalnya ada sekitar 70 persen kasus yang ditangani KPPU memang berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa," tutur dia.

Dalam kasus dugaan korupsi tender proyek E-KTP yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syarkawi mengakui sebenarnya lebih dulu diendus KPPU pada 2012 lalu. Bahkan, pihaknya sempat memvonis dua perusahaan yakni Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan PT Astragraphia atas dugaan persengkongkolan tender E-KTP pada 2012 lalu. Sayangnya, putusan tersebut mental di tingkat banding.

Syarkawi mengungkapkan dugaan persengkongkolan dalam tender proyek E-KTP terlihat pada beberapa temuan investigator di antaranya proses pengadaan tender di mana proposal PNRI dan PT Astragraphia lebih dari 70 persen mirip. Ia juga membeberkan adanya dukungan-dukungan dari pihak tertentu dan pengerjaan tenaga ahli yang ternyata tidak memiliki kompetensi sesuai dengan proposal.

"Jadi pada 2011-2012, KPPU memang pernah melakukan investigasi dugaan persekongkolan tender E-KTP. Kala itu, ada dua perusahaan terlapor dan dalam persidangan dinyatakan terbukti bersalah sehingga kami jatuhkan denda. Namun, mereka mengajuan banding di pengadilan negeri dan diterima," urainya.

Dalam sidang pembacaan dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa menyebut kedua terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dengan proyek e-KTP sehingga membuat negara rugi Rp2,3 triliun.

Perbuatan keduanya dilakukan bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri; Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara; Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar; dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Dukcapil.

Aroma busuk proyek e-KTP terendus sejak awal. Praktik 'ijon' dilakukan saat sebelum anggaran proyek disetujui anggota Komisi II DPR. Untuk mengganti duit yang sudah ditebar saat awal, para pengusaha diduga melakukan markup anggaran. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, hanya 51 persen yang digunakan belanja bahan. Sisanya, yaitu 49 persen, dibuat bancakan kalangan Kemendagri, politikus DPR, dan pihak swasta.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5664.475 69.169 541
2 Agriculture 1823.242 -21.549 21
3 Mining 1527.258 -9.366 43
4 Basic Industry and Chemicals 604.665 0.747 66
5 Miscellanous Industry 1536.728 81.861 42
6 Consumer Goods 2438.363 10.107 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 5.827 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.585 47.100 57
9 Finance 876.611 2.719 89
10 Trade & Service 917.711 9.714 123
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 104 140 36 34.62
2 BGTG 88 117 29 32.95
3 ALKA 131 161 30 22.90
4 ASBI 358 426 68 18.99
5 RANC 412 480 68 16.50
6 HITS 650 745 95 14.62
7 ALMI 170 189 19 11.18
8 BAYU 900 1,000 100 11.11
9 SKLT 780 860 80 10.26
10 ARII 304 332 28 9.21
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 600 472 -128 -21.33
2 HOME 256 212 -44 -17.19
3 BMAS 420 350 -70 -16.67
4 MFIN 1,350 1,150 -200 -14.81
5 TIRA 268 230 -38 -14.18
6 ERTX 184 160 -24 -13.04
7 JKSW 67 59 -8 -11.94
8 CANI 525 464 -61 -11.62
9 INCI 390 350 -40 -10.26
10 NAGA 180 165 -15 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 BNLI 675 695 20 2.96
2 TLKM 4,110 4,420 310 7.54
3 ASII 8,575 9,150 575 6.71
4 SRIL 308 306 -2 -0.65
5 KBLI 645 670 25 3.88
6 RIMO 153 166 13 8.50
7 PRAS 200 198 -2 -1.00
8 KAEF 2,310 2,460 150 6.49
9 BBNI 6,250 6,150 -100 -1.60
10 JSMR 4,510 4,470 -40 -0.89