Portal Berita Ekonomi Jum'at, 28 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:07 WIB. Gadget - Samsung rilis Galaxy J5 Pro dan J7 Pro di Indonesia.
  • 22:05 WIB. Qatar - Uni Emirat Arab imbau agar bank bekukan rekening kelompok yang tekait dengan Qatar.
  • 22:05 WIB. Operator - KPPU: Konsolidasi akan membawa kompetisi antaroperator menjadi lebih sehat.
  • 22:04 WIB. Operator - YLKI: Tarif telekomunikasi baik voice, SMS maupun data seharusnya dikembalikan kepada apa yang dibutuhkan konsumen.
  • 22:03 WIB. Yerusalem - Para pemimpin umat Muslim di Yerusalem ajak para jamaah untuk beribadah kembali di Al-Aqsa.
  • 22:02 WIB. Operator - Alexander Rusli: Opsi konsolidasi bisa memecahkan kebuntuan dalam hal tarif.
  • 22:01 WIB. Israel - Tayyip Erdogan: Israel manfaatkan perpecahan umat Islam.
  • 22:01 WIB. Operator - ATSI: Potensi mobile broadband di Indonesia masih sangat besar.
  • 22:00 WIB. Ukraina - Ukraina setujua sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia.
  • 22:00 WIB. Operator - BRTI akan segera matangkan formula tarif sesuai amanat pasal 28 UU no.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.
  • 21:59 WIB. Nicolas Maduro - Maduro kepada Trump: stop campuri urusan dalam negeri kami.
  • 21:58 WIB. Operator - Rudiantara: Harus ada kompetisi, sehingga masyarakat mendapat opsi produk maupun layanan.
  • 21:56 WIB. Operator - Rudiantara: Saya tidak menetapkan floor price (batas bawah), tetapi membuat formula tarif data.
  • 21:51 WIB. e-Commerce - eBay hadirkan fitur baru yang bisa cari barang pakai foto.
  • 21:47 WIB. Gadget - Samsung: Sekarang ponsel sudah tidak sekedar selfie lagi.

Handang Mengaku Uang Suap Rp2 Miliar untuk Uji Materi Amnesti Pajak

Foto Berita Handang Mengaku Uang Suap Rp2 Miliar untuk Uji Materi Amnesti Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno mengaku uang suap sebesar Rp2 miliar (148.500 dolar AS) akan digunakan untuk menyelesaikan gugatan uji materi UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

"Dalam BAP no 119 saudara menyebutkan 'Sisa dana rencananya jika sudah lengkap akan menyeselaikan gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak di MK', apakah itu benar?" tanya Jaksa Penuntut Umum KPK Ali Fikri dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/3/2017).

"Itu maksud rencana pribadi saya," jawab Handang.

Handang menjadi saksi untuk terdakwa "Country Director" PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang memberikan suap sebesar 148.500 dolar AS (Rp1,98 miliar) dari komitmen Rp6 miliar untuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv dan Handang Soekarno.

"Ini kan gugatan uji materi UU pengampunan pajak di MK terkait institusi, tentu bukan kepentingan pribadi!" ungkap jaksa Ali.

"Rencana itu dari diri saya sendiri, tidak saya sampaikan ke yang lain," jawab Handang.

"Tapi kepentingan apa?" tanya jaksa Ali.

"Tidak sebagai apa-apa, jadi saya setelah mendapat uang dari Mohan, saya mau melakukukan kajian-kajian hukum berkaitan dengan amnesti pajak. Saya juga akan melakukan seminar-seminar dan diskusi. Apabila itu sudah dilakukan, saya juga akan melakukan semacam pertunjukkan budaya dan hasil itu semuanya akan saya sampaikan di sidang 'tax amnesty' jadi bukan berarti saya menyerahkan uang ke MK," ungkap Handang.

"Tapi dalam BAP disebutkan juga kasus ini jadi perhatian institusi Ditjen Pajak,?" tanya Jaksa Ali.

"Sidang memang berjalan tapi saya tidak terlalu mengikutinya, tidak ada perintah dari institusi tapi kepentingannya terkait rencana pribadi saya yang punya ide seperti itu," jawab Handang.

Selain untuk mengurus uji materi di MK, Handang rencananya juga akan memberikan Rp50 juta uang itu kepada ajudan Dirjen Pajak bernama Andreas Setiawan alias Bondres.

"Saya ada keperluan mau pinjam uang ke Pak Handang, dia janjikan nanti kalau sudah ada uang," kata Andreas yang juga dihadirkan sebagai saksi di sidang.

"Dalam BAP saudara mengatakan butuh uang operasional betul?" tanya jaksa.

"Tidak, saya tidak pernah menyampaikan uang operasional," jawab Andreas.

Tapi dalam percakapan pada 16 November 2016 dan 18 November 2016 saudara dan Handang bercakap-cakap dengan menggunakan istilah 'paketan' sebagai uang untuk Handang dan 'undangan' untuk Andreas?" tanya jaksa Ali.

"Saya tidak tahu maksud paketan dan undangan," jawab Andreas.

Jaksa pun menunjukkan pembicaraan Andreas dan Handang via "whatsapp" pada 21 November 2016 atau pada hari pengambilan uang Rajamohanan oleh Handang di kediaman Rajamohanan di Springhill, Kemayoran.

Andreas: pagi mas Handang: siap mas..dawuh mas? Saya otw dinas ke kanwil Banten mas Andreas: siap..monggo dilajut mas. Perihal "paketan" saking surabaya pripun mas? Kalo perlu ditaruh rekening saya ada mas Handang: siap mas sore ini sdh siap. Nanti di ktr saya tanyakan mas. Sy msh di kanwil banten mas Andreas: siap "Jadi apakah ini untuk uang operasional dirjen?" tanya jaksa.

"Kurang tahu," jawab Andreas.

Tujuan pemberian suap itu adalah untuk melancarkan terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) periode Januari 2012-Desember 2014 dengan jumlah Rp3,53 miliar, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus. (Ant)

Tag: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Tax Amnesty

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,568.91 3,532.23
British Pound GBP 1.00 17,578.60 17,390.65
China Yuan CNY 1.00 1,988.20 1,968.29
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,382.00 13,248.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,756.45 10,646.09
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.88 1,696.70
Dolar Singapura SGD 1.00 9,868.00 9,767.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,709.13 15,550.50
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,130.29 3,096.77
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.38 11,938.36

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5819.744 19.538 558
2 Agriculture 1759.212 -13.672 18
3 Mining 1476.315 11.014 44
4 Basic Industry and Chemicals 609.760 -2.435 67
5 Miscellanous Industry 1381.134 -5.283 41
6 Consumer Goods 2489.438 4.981 45
7 Cons., Property & Real Estate 482.613 0.979 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1194.315 -1.733 60
9 Finance 973.967 10.404 89
10 Trade & Service 925.324 2.351 129
No Code Prev Close Change %
1 IBST 2,000 2,500 500 25.00
2 PADI 635 790 155 24.41
3 GEMS 2,300 2,800 500 21.74
4 GAMA 50 60 10 20.00
5 ASBI 362 434 72 19.89
6 SMMA 7,975 9,550 1,575 19.75
7 TRAM 83 99 16 19.28
8 ASJT 505 600 95 18.81
9 HDFA 193 220 27 13.99
10 RBMS 102 116 14 13.73
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 300 226 -74 -24.67
2 HDTX 498 382 -116 -23.29
3 MFMI 970 830 -140 -14.43
4 TALF 350 300 -50 -14.29
5 AKPI 900 775 -125 -13.89
6 FINN 350 306 -44 -12.57
7 MABA 2,030 1,800 -230 -11.33
8 UNIT 278 250 -28 -10.07
9 TGKA 2,190 2,000 -190 -8.68
10 KOIN 320 300 -20 -6.25
No Code Prev Close Change %
1 INPC 93 92 -1 -1.08
2 SRIL 370 360 -10 -2.70
3 SCMA 2,170 2,270 100 4.61
4 ASBI 362 434 72 19.89
5 TRAM 83 99 16 19.28
6 TLKM 4,700 4,650 -50 -1.06
7 PBRX 505 505 0 0.00
8 AISA 1,175 1,195 20 1.70
9 CTRA 1,075 1,020 -55 -5.12
10 WSBP 472 476 4 0.85