Pembiayaan Infrastruktur Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Perbankan

Sejak dimulainya era pemerintahan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif dan terukur. Bahkan untuk tahun ini saja dibutuhkan sekitar Rp1.000 triliun anggaran untuk dapat membangun ragam proyek infrastruktur.

Untuk itu beragam opsi mulai dikaji. Mulai dari pendanaan perbankan, penerbitan obligasi hingga pembentukan bank infrastruktur. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan dana jangka pendek dari perbankan.

"Secara karakteristik pembiayaan perbankan tidak cocok dengan infrastruktur yang sifatnya jangka panjang," katanya saat acara "Meeting Asia's Infrastructure Needs" di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Lebih lanjut dirinya mengatakan asuransi dan dana pensiun juga merupakan salah satu opsi yang bisa digunakan, termasuk dana haji dalam bentuk sukuk. Terkait dengan pembentukan bank infrastruktur, dirinya menambahkan hal tersebut dapat dijadikan salah satu opsi dalam pemenuhan pembiayaan infrastruktur.

Namun hal tersebut bukanlah masuk dalam opsi utama. "Bank infrastruktur itu opsi yang bisa dikaji, tapi kita juga bisa mendorong pembiayaan dalam bentuk lain seperti penerbitan obligasi yang sifatnya jangka panjang, termasuk pembiayaan investasi non-anggaran (PINA)," tutupnya.?