Politisi DPR Jangan Bawa 'Holding' BUMN ke Politik

Kalangan politikus DPR diminta tidak membawa soal rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN ke dalam ranah politik, tetapi mempertimbangkan konteks yang lebih luas.

"DPR harusnya melihat (holding BUMN) dari sisi manfaat dan kepentingan bangsa dan negara. Jangan terlalu diseret ke arah sudut pandang politik," kata pakar manajemen dan bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dr Ina Primiana di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Ia menegaskan seharusnya DPR melihat bahwa pembentukan holding bisa memperkuat BUMN dan meningkatkan efisiensi. Selama aset-aset yang dimiliki kuat dan sumber daya manusia yang ditempatkan memiliki kompetensi dan integritas yang memadai, tentu tidak masalah.

"Karena banyak orang kita yang pintar, yang penting adalah the right man on the right place," lanjut Ina, yang juga peneliti dari Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ina juga sependapat bahwa pembentukan holding akan memperkuat BUMN yang bersangkutan. Termasuk di antaranya, daya saing dengan perusahaan nasional sejenis dari mancanegara. Untuk itu, jika selama ini BUMN tidak berkembang karena mereka bekerja secara sendiri-sendiri, tidak ada salahnya jika kemudian ingin berkembang dan menghimpun kekuatan melalui holding.

Sementara itu, pengamat politik senior Arbi Sanit mengritik sikap Komisi VI DPR yang terkesan menghambat pembentukan holding BUMN.

Sikap mereka yang mencari-cari dalih melalui penolakan terhadap PP Nomor 72 tahun 2016, semakin mengesankan bahwa mereka berusaha sekuat tenaga untuk menutup celah terbentuknya holding. Sebab, lanjut Arbi, keberadaan holding dikhawatirkan menjadi ancaman bagi para politisi untuk bisa mengambil rente ke BUMN-BUMN tersebut.

Menurut Arbi, kondisi holding terbentuk tentu berbeda dengan saat ini dimana masing-masing BUMN berdiri sendiri dengan manajemen dan kebijakan sendiri. Kondisi sekarang akan membuat banyak pintu dan lubang bagi politisi untuk ikut "bermain", katanya.

"Holding akan membuat satu pintu. Politisi akan sulit masuk melalui sistem tersebut, dibandingkan dengan kondisi saat ini yang terdiri atas banyak pintu," kata Arbi.

Namun ia masih berharap Komisi VI DPR masih membuka pintu bagi pembentukan holding BUMN. Meski selalu diberitakan mayoritas anggota Komisi VI menolak PP tersebut, namun masih ada anggota Komisi VI yang berpandangan sebaliknya. (Ant)