BI Papua Catat Penyaluran Kredit Properti Tumbuh Pesat

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Joko Supratikto mengatakan pertumbuhan kredit properti di Papua tumbuh pesat, bahkan peningkatan 20 persen pada 2016 telah terlampaui pada Februari 2017, atau bertumbuh 2 persen.

"BI berkepentingan terhadap kesehatan kredit, tapi BI juga mendorong penyaluran KPR. Antara lain yang kami atur adalah 'loan to value' (LTV), jadi berapa kredit yang bisa diberikan dibandingkan agunannya," ujarnya di Jayapura, Kamis (6/4/2017).

"2016 lalu sudah ada kelonggaran LTV untuk bank umum dalam hal pembiayaan kredit properti. Untuk tipe rumah paling rendah, bank diberi kekuasaan untuk menyalurkan kredit, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen," sambungnya.

Ia menjelaskan BI memiliki kepentingan untuk membantu pemerintah dalam upayanya mendorong masyarakat memiliki rumah pribadi yang layak.

"Ada ketentuan juga untuk kredit rumah yang pertama, bisa tanpa agunan, nah itu adalah salah satu cara mendorong kredit di perumahan," kata Joko.

Sementara Manajer Analis Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan BI Papua Yudi Prasetio menyebut pertumbuhan kredit properti di Papua merupakan kabar baik masyarakat bahwa kini semakin banyak peluang bagi mereka memiliki rumah pribadi.

"Overview pertumbuhan kredit properti di Papua lumayan baik, pada 2015 angkanya Rp1,987 triliun, kemudian di 2017 sampai Februari meningkat lagi menjadi Rp2,513 triliun. Ini mengindikasikan kredit properti di Papua meningkat baik," katanya.

Menurutnya dari sisi persentase, di Papua penyaluran kredit properti terbesar untuk rumah tinggal tipe 22-70 dan tersebut menunjukan bahwa upaya pemerintah mendorong masyarakat memiliki rumah yang layak huni mulai berhasil.

"Tujuan BI melonggarkan aturan LTV ini adalah untuk relaksasi agar bisnis properti tumbuh an berkembang sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia karena industri bisa menggerakan industri lainnya," ujar dia.

Prasetio menngingatkan ada hal yang perlu di waspadai mengenai angka kredit bermasalah (NPL) kredit properti yang sebenarnya masih dalam kisaran aman, yaitu 3 persen atau sebesar Rp74,5 miliar. Hanya ia menegaskan sumbangan terbesar NPL dari sektor tersebut adalah untuk pembangunan properti kelas menengah ke atas.

"Sumbangan terbesar NPL berasal dari tipe flat apartemen dan ruko/rukan. Kita lihat di lapangan banyak ruko yang sudah dibangun tapi tidak dipakai. Ini merupakan peringatan bagi perbankan di Papua untuk segera menyelesaikan masalah ini dan ke depan harus lebih selektif menyalurkan kredit pada tipe tersebut," ujarnya lagi. (Ant)