Produsen Minyak Sawit akan Protes Resolusi Eropa

Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) yang dibentuk Indonesia dan Malaysia menyatakan akan menyampaikan sikap terhadap parlemen Eropa terkait resolusi tentang "Palm Oil and Deforestation of Rainforests".

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (11/4/2017), mengatakan menteri anggota CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) akan menyusun komunike bersama. CPOPC pada Mei 2017 juga akan bertandang ke UE untuk menyampaikan perspektif sebagai negara produsen minyak sawit.

"Para Menteri menyatakan keprihatinan atas Resolusi Parlemen Eropa karena kontra produktif terhadap upaya kuat negara-negara penghasil minyak sawit untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan," ujar Darmin usai memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Keempat CPOPC.

Selain Darmin dan pejabat kementerian terkait dari Indonesia, pertemuan CPOPC Selasa ini juga dihadiri Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong, Sekjen Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk M. Nagarajan, Direktur Jenderal Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Ahmad Kushairi Din dan Chief Executive Officer Malaysian Palm Oil Council (MPOC) Kalyana Sundram.

Salah satu yang ditentang Indonesia dalam resolusi tersebut adalah skema sertifikasi tunggal. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, sudah menyampaikan bahwa resolusi tersebut justeru akan meningkatkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan (unnecessary barriers to trade) dan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas minyak sawit yang berkelanjutan.

Para anggota CPOPC juga sudah sepakat bahwa isu-isu lingkungan tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan.

Darmin juga mengatakan hal tersebut merupakan salah satu tantangan global yang disorot CPOPC. Maka dari itu, ujar Darmin, negara-negara produsen perlu meningkatkan kerja sama dan partisipasi dalam peningkatan kualitas produk serta menyebarluaskan informasi faktual tentang minyak sawit.

"Kita perlu meningkatkan partisipasi negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya dan berupaya untuk menarik lebih banyak keanggotaan dalam CPOPC," kata Darmin.

Darmin juga menekankan pentingnya cetak biru untuk menentukan jangka waktu dan target capaian dalam pengembangan industri kelapa sawit. "Kelompok kerja teknis akan dibentuk untuk menyelesaikan rancangan sebelum Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 pada Desember 2017," ujarnya. (Ant)