OJK: Penyaluran Kredit di Maluku Meningkat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di provinsi Maluku mencatat penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Februari 2017 secara year on year (yoy) meningkat, namun melambat dibandingkan posisi Januari 2017 (yoy).

Kepala OJK provinsi Maluku, Bambang Hermanto, di Ambon, Selasa (25/4/2017), mengatakan, pertumbuhan kredit UMKM pada Februari 2017 tercatat sebesar 2,64 persen (yoy) atau sebesar Rp62,44 miliar.

"Pertumbuhan kredit UMKM ini melambat dibandingkan posisi Januari 2017 yang tercatat sebesar 4,28 persen (yoy). Karena itu perbankan didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM yang saat ini memiliki kontribusi sebesar 29,06 persen dari total kredit atau menurun dibandingkan pada 2016 yang tercatat pada kisaran 30 persen," ujarnya.

Bambang menjelaskan kredit UMKM masih didominasi oleh kredit usaha kecil sebesar Rp1,05 miliar, diikuti kredit usaha mikro Rp774,50 juta dan kredit usaha menengah Rp618,39 juta.

"Secara umum penyaluran kredit perbankan di provinsi Maluku pada Februari 2017 meningkat sebesar 9.03 persen (yoy) atau senilai Rp802,27 miliar, sedikit melambat dibandingkan posisi Januari 2017 yang tercatat sebesar 9,66 persen (yoy)," katanya.

Peningkatan penyaluran kredit di daerah ini, didukung pertumbuhan kredit di beberapa sektor ekonomi produktif, terutama pertambangan dan penggalian yang tercatat meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 57,14 persen (yoy) dari Rp1,9 miliar.

Selain itu juga terdapat peningkatan yang cukup signifikan di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 4l, 33 persen dan industri pengolahan sebesar 16,29 persen.

"Secara nominal, peningkatan terbesar kredit sektor produktif terjadi pada perdagangan besar dan eceran yang tercatat sebesar Rp52,45 milira," ujar Bambang.

Penyaluran kredit juga masih didominasi sektor rumah tangga dan bukan lapangan usaha (kredit konsumtif) sebesar 69,99 persen dari total kredit yang pada posisi Februari 2017 meningkat sebesar 13,19 persen (yoy) atau Rp789 miliar.

Selanjutnya, kredit kepada sektor perdagangan besar dan eceran tercatat mencapai 20,51 persen dari total kredit.

"Meski pun sektor perdagangan besar dan eceran belum menunjukan pertumbuhan yang dominan. Namun, dari tiga sektor ekonomi yang tumbuh paling signifikan khususnya di sektor industri pengolahan mencerminkan kegiatan sektor riil yang menghasilkan produk dengan nilai tambah semakin meningkat,"kata Bambang.

Dia juga menjelaskan dari sisi resiko kredit, per posisi Februari 2017 rasio kredit bermasalah( Non Performing Loan - NPL) di Provinsi Maluku sebesar 1,49 persen, membaik dibanding posisi Januari 2017 yang tercatat 1,51 persen dan masih dibawah NPL nasional yang sebesar 3,22 persen.

Sedangkan, NPL kredit UMKM pada Februari 2017 tercatat sebesar 3,93 persen atau menurun dibandingkan Januari 2017 sebesar 4,03 persen.

"Kondisi ini menunjukan bahwa kualitas dan resiko kredit di Provinsi Maluku semakin membaik, dan diharapkan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," tandas Bambang.

Berdasarkan daerah penyaluran kredit, Kota Ambon masih menduduki peringkat teratas yakni Rp5,42 triliun, kota Tual Rp1,60 triliun dan kabupaten Maluku Tengah Rp1,29 triliun. Kondisi ini tidak berubah dibandingkan dengan posisi Januari 2017.

Sedangkan, pertumbuhan kredit tertinggi masih dipegang oleh kabupaten Seram Bagian Timur(SBT) sebesar 31,53 persen, kabupaten Buru Selatan (17,82 persen), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 13,69 persen.

Namun, sama hal dengan posisi Januari 2017, pertumbuhan kredit di kota Ambon tercatat sebesar 6,75 persen (yoy) dan kabupaten Buru 6,57 persen (yoy) berada dibawah rata-rata pertumbuhan kredit Provinsi Maluku. (Ant)