Kementerian BUMN Upayakan Transaksi Antar Bank BUMN Nol Rupiah

Warta Ekonomi, Bogor -

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, pihaknya berupaya meniadakan potongan biaya transaksi antarbank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau diupayakan menjadi nol rupiah.

"Biaya transaksi antar bank dari Rp6.500 akan turun menjadi Rp4.000 dan setelah sosialisasi diupayakan menjadi nol rupiah," kata Gatot di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/4/2017) malam.

Bank BUMN tersebut adalah BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri yang bersinergi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hal tersebut menurutnya diupayakan untuk kebaikan masyarakat dan kekuatan bank nasional sendiri.

Kemudian untuk bank syariah juga diminta untuk bekerja sama atau bermitra dengan bank syariah luar negeri, yang memungkinkan dapat mentransfer teknologi dan ilmu pengetahuan bank syariah.

Tujuan dari holding perbankan adalah untuk pencapaian efisiensi, yang tadinya Capex untuk empat bank, menjadi satu arahan utama. Selain itu, tujuan lainnya adalah menguasai pasar ASEAN, di mana Indonesia menjadi pusat target pasarnya.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil mencatatkan laba pada triwulan pertama 2017 sebesar Rp39 triliun. Target laba yang ingin dicapai pada 2017 sebesar Rp197 triliun. Sedangkan jumlah aset pada triwulan pertama 2017 mencapai Rp6.560 triliun.

Dalam acara diskusi bersama pewarta tersebut, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro juga menjelaskan Capex atau belanja modal pada triwulan I terbilang agresif dengan angka Rp54 triliun, namun masih minus 88,4 persen dari target, yaitu sebesar Rp468 triliun, terkait dengan efisiensi Capex.

BUMN dituntut mampu bersaing dengan swasta baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap perekonomian nasional antara lain berupa setoran dividen dan pajak.

Sebagai agent of development, BUMN akan terus ambil bagian dalam berbagai proyek pembangunan guna mendukung realisasi program-program pemerintah yang meliputi proyek infrastruktur, maritim, energi, serta proyek lainnya. (Ant)