KPPU Ungkap 2 Faktor Pengganggu Iklim Usaha

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Nawir Messi mengungkapkan iklim usaha di Indonesia belum sepenuhnya kondusif. Terdapat dua faktor yang kerap mengganggu yakni perilaku pelaku usaha dan kebijakan pemerintah maupun kebijakan daerah. Untuk itu, KPPU terus melakukan penegakan hukum sekaligus sosialisasi untuk meminimalisir faktor pengganggu tersebut.
Khusus untuk perilaku pelaku usaha yang curang, seperti melakukan praktik kartel, KPPU secara tegas bisa melakukan penegakan hukum. Namun, untuk kebijakan yang terkadang tidak mendukung iklim usaha, pihaknya tidak bisa melakukan penindakan hukum. KPPU sebataas membuka ruang diskusi kepada pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan bisa selaras dan tak mengganggu iklim usaha.

"Secara nasional, ada dua sumber masalah iklim usaha yakni perilaku pelaku usaha yang bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kendala kebijakan. Yang terakhir ini tidak mungkin melalui pendekatan hukum, tapi mesti melalui proses dialogis agar tercipta keselarasan kebijakan pusat dan daerah," kata Nawir, seusai membuka Focus Group Discussion bertema 'Asistensi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah Daerah' di Makassar, Rabu, (3/5/2017).

Dalam kegiatan tersebut, KPPU mengumpulkan perwakilan pemerintah daerah lingkup Sulawesi, Maluku dan Papua. Nawir mengharapkan dari Focus Group Discussion tersebut lahir keselarasan dalam kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal itu juga penting untuk menunjang akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara terpadu. "Penting bagi kami untuk bertemu dan sharing bersama simpul pengambil kebijakan di Indonesia Timur."

Lebih jauh, Nawir membeberkan untuk perilaku pelaku usaha yang curang, pihaknya telah menangani sekitar 1.000 perkara dan menindak ratusan kartel. Namun, banyaknya penegakan hukum terhadap pelaku kartel tidak lantas membuat iklim usaha sepenuhnya kondusif. Pasalnya, lagi-lagi, kata dia, iklim usaha juga dipengaruhi kebijakan pemerintah dan untuk memastikan iklim usaha sehat, maka sinergitas pemerintah pusat dan daerah mutlak diterapkan.

Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Hadi Basalamah berpendapat Forum Group Discussion antara pemerintah daerah dengan KPPU sangat penting untuk merumuskan solusi atas perbagai masalah persaingan usaha. Pihaknya pun sepakat dengan KPPU yang menyatakan kebijakan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. "Kebijakan yang bertentangan sebaiknya dievaluasi. Terkadang kebijakan (pemerintah daerah) menimbulkan high cost," tuturnya.

Khusus di Sulsel, Hadi mengklaim pemerintah daerah selalu bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan iklim usaha kondusif. Hal tersebut telah dibuktikan dengan memangkas berbagai jalur distribusi untuk pengiriman barang di pelabuhan, termasuk untuk ekspor. "Dweeling time Sulsel paling rendah se-Indonesia. Silahkan dicek. Di Sulsel ini hanya sekitar dua hari dan sekarang kita bisa ekspor langsung," pungkas Hadi.