Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:55 WIB. Samsung - Samsung galaxy s8 dan galaxy s8 plus hadir degan 8 fitur terbarunya.
  • 21:48 WIB. Startup - Progres renovasi rumah, kini bisa dipantau via smartphone.
  • 21:48 WIB. Golkar- Mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla meminta agar DPP segera mengambil langkah penyelamatan partai usai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka.
  • 21:45 WIB. The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel versi PC nantinya akan tampil dengan 5000 dialog baru.
  • 21:44 WIB. KPK- Jubir Kepresiden Johan Budi membantah jika Istana mendukung kerja Pansus Angket untuk melemahkan KPK.
  • 21:42 WIB. GMPG- Generasi Muda Partai Golkar mendesak Setya Novanto mundur karena telah jadi tersangka dalam kasus e-KTP.
  • 21:42 WIB. Tiongkok - Tiongkok kembangkan teknologi deteksi tindak kriminal dini dengan perusahaan software bernama could walk.
  • 21:41 WIB. PBB- Ketua MU KH Ma'roef Amin meminta agar PBB turun tangan dalam kasus pemblokiran Masjidil Aqsa.
  • 21:39 WIB. NU- Mensos Khofifah menyayangkan pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta agar kader NU satu suara di Pilgub Jatim.
  • 21:36 WIB. KPK- Anggota Pansus Angket KPK M Misbakhun meminta pihak tertentu untuk tidak mempengaruhi Jokowi guna mengintervensi Pansus Angket KPK.
  • 21:35 WIB. Xiaomi - Xiaomi pamerkan cuplikan MIUI 9 dengan sejumlah fitur baru.
  • 21:34 WIB. KPK- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menjamin Jokowi tidak akan melemahkan KPK dan mengintervensinya.
  • 21:33 WIB. KPK- Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai kerja Pansus Angket KPK makin tak jelas karena mengundang mantan anak buah M Nazarudin.
  • 21:28 WIB. Samsung - Samsung akan kejar Lenovo dengan rakit ponsel lipat.
  • 21:12 WIB. JLNT - Grab imbau pengemudinya tidak lewati jalan layang Casablanca.

Perppu Akses Informasi Keuangan, Bentuk Komitmen Indonesia di Dunia

Foto Berita Perppu Akses Informasi Keuangan, Bentuk Komitmen Indonesia di Dunia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEOI) merupakan bagian dari komitmen pelaksanaan pertukaran informasi dengan negara lain.

"Itu adalah bagian dari pelaksanaan komitmen kita di dunia internasional, karena kita akan comply dalam keterbukaan informasi," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Darmin mengatakan negara-negara lain yang berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis sudah menerbitkan peraturan hukum sejenis agar pelaksanaan AEOI ini bisa berjalan secara efektif untuk mencegah penghindaran pajak.

"Perppu itu adalah untuk memenuhi komitmen kita. Negara lain juga sudah melakukan itu, bahkan banyak yang sudah lebih dulu dari kita," kata Darmin.

Meski sudah menerbitkan peraturan hukum untuk implementasi AEOI, Darmin mengharapkan Perppu yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data nasabah perbankan maupun pasar modal ini bisa disepakati menjadi Undang-Undang, melalui komunikasi politik yang intens dengan DPR.

"Kita akan sampaikan bahwa di negara lain juga sama. Jadi jangan dilihat itu akan ada ruginya. Justru akan ada ruginya kalau tidak dibuat, karena kita akan dianggap tidak memenuhi komitmen yang sudah disetujui pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan Automatic Exhange of Information (AEOI). Perppu ini menyatakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lain dan entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Lembaga jasa keuangan itu wajib menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening yang wajib dilaporkan. 

Selain itu, juga wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan selama satu tahun kalender. Laporan yang berisi informasi keuangan itu paling sedikit memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Perppu ini menegaskan Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pimpinan atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga jasa keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan juga sama-sama tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Namun, bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan tidak memberikan informasi maupun bukti yang dimaksud bisa dipidana dengan kurungan paling lama setahun dengan denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam hal diperlukan petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Perppu yang ditetapkan oleh Presiden sejak 8 Mei 2017 ini, Menteri Keuangan dapat menerbitkan peraturan menteri.

Sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk ikut serta dalam implementasi AEOI mulai 2018, dan karenanya harus membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Untuk itu, Perppu ini menjadi penting karena apabila peraturan hukum ini tidak terbit, Indonesia bisa dinyatakan sebagai negara gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis, yang akan mengakibatkan kerugian signifikan. Beberapa kerugian itu adalah menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai negara G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional serta menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal. (ant)

Tag: Darmin Nasution, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,570.25 3,533.57
British Pound GBP 1.00 17,441.92 17,266.01
China Yuan CNY 1.00 1,983.70 1,963.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,387.00 13,253.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,607.86 10,496.38
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.68 1,697.49
Dolar Singapura SGD 1.00 9,833.98 9,729.11
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,601.21 15,441.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,127.80 3,093.60
Yen Jepang JPY 100.00 12,051.67 11,929.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5813.535 11.948 558
2 Agriculture 1775.125 -8.877 18
3 Mining 1460.144 -2.263 44
4 Basic Industry and Chemicals 614.134 -6.140 67
5 Miscellanous Industry 1385.020 -17.379 41
6 Consumer Goods 2514.902 9.064 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.301 -1.949 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1202.223 11.802 60
9 Finance 959.244 4.280 89
10 Trade & Service 924.835 5.738 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 408 510 102 25.00
2 BRAM 11,450 13,700 2,250 19.65
3 MABA 1,890 2,150 260 13.76
4 IKBI 380 430 50 13.16
5 HERO 1,085 1,220 135 12.44
6 BIPP 92 103 11 11.96
7 RODA 142 158 16 11.27
8 WOOD 232 258 26 11.21
9 MARK 448 498 50 11.16
10 TMPO 180 200 20 11.11
No Code Prev Close Change %
1 DOID 770 680 -90 -11.69
2 INDR 1,210 1,075 -135 -11.16
3 LPGI 5,925 5,300 -625 -10.55
4 KARW 222 200 -22 -9.91
5 DNAR 288 260 -28 -9.72
6 JPFA 1,320 1,200 -120 -9.09
7 AGRS 358 330 -28 -7.82
8 AGRO 675 625 -50 -7.41
9 MLIA 530 494 -36 -6.79
10 RMBA 458 428 -30 -6.55
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 370 8 2.21
2 AISA 1,255 1,185 -70 -5.58
3 DOID 770 680 -90 -11.69
4 TLKM 4,650 4,720 70 1.51
5 ASII 8,225 8,100 -125 -1.52
6 PBRX 510 505 -5 -0.98
7 ICON 133 130 -3 -2.26
8 INDY 840 810 -30 -3.57
9 WOOD 232 258 26 11.21
10 BBCA 18,575 18,575 0 0.00