Portal Berita Ekonomi Rabu, 28 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:51 WIB. Toshiba - Toshiba Corp menggugat Western Digital membayar ganti rugi senilai US$1,1 miliar.
  • 20:50 WIB. Terorisme - Lemkapi memperkirakan aksi teror masih menjadi tren kejahatan pada 2018 dengan sasaran utama kepolisian.
  • 18:02 WIB. Industri - Hingga pertengahan tahun 2017, ada 17 rute penerbangan baru.
  • 20:49 WIB. Kemenhub - Kemenhub mengingatkan seluruh sopir agar melakukan pengecekan sebelum mengemudikan bus.
  • 20:47 WIB. BMW - BMW akan mempertahankan anggaran untuk riset dan pengembangan di level tinggi hingga 2019.
  • 19:43 WIB. Rizieq Shihab - FPI sebut Rizieq Shihab dalam  keadaan senang dan gembira.
  • 19:34 WIB. Rizieq Shihab - FPI membenarkan keberadaan Rizieq Shihab di Yaman.
  • 19:32 WIB. Presiden Jokowi - Istana Kepresidenan membantah isu kenaikan gaji Presiden Jokowi.
  • 19:31 WIB. Mudik Lebaran - Kemenhub tinjau penjualan tiket di terminal Pulogebang.
  • 18:04 WIB. Persero - Kolaborasi PT Angkasa Pura II dan Maskapai kembangkan konektivitas Transportasi Udara.
  • 17:39 WIB. Industri - Pasar baru hanya bikin Ekspor Mebel naik tipis.
  • 17:37 WIB. KPR - Faktor utama penyebab Kredit macet melambung.
  • 17:33 WIB. Balikpapan - Mal Ramai Pengunjung, Okupansi Hotel Naik 20 %
  • 17:31 WIB. BI Jatim - 59 Perusahaan KUPVA BB izin beroperasi di Surabaya.
  • 17:29 WIB. Suzuki - GSX R150 dongkrak penurunan penjualan Suzuki.

Implementasi AEOI, Batas Rekening yang Wajib Dilaporkan US$250 Ribu

Foto Berita Implementasi AEOI, Batas Rekening yang Wajib Dilaporkan US$250 Ribu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan batas saldo rekening yang diwajibkan dalam pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) adalah sebanyak 250 ribu dolar AS.

"Dari sisi peraturan internasional, batas saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis 250 ribu," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sri Mulyani menjelaskan Indonesia yang siap mengikuti pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam 2018, akan menyesuaikan pelaksanaan AEOI dengan ketentuan yang berlaku di internasional, termasuk penetapan batas saldo ini.

"Itu secara internasional, kalau diatas (250 ribu) itu menjadi subyek akses informasi. Karena saya tekankan dalam rangka AEOI, compliance kita sama dengan negara lain," ujarnya.

Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini terdapat 100 yuridiksi, termasuk negara G20, yang telah berkomitmen untuk mengikuti AEOI. Sebanyak 50 yuridiksi siap melakukan AEOI pada September 2017, sisanya melaksanakan komitmen tersebut pada September 2018. Beberapa negara tersebut, kata dia, diantaranya Hongkong, Singapura, Swiss, Australia, British Virgin Islands dan Bahama yang selama ini dianggap sebagai tax haven.

"Hal ini menunjukkan kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan secara internasional telah berakhir. Sehingga setiap nasabah harus memahami data-data keuangan yang terdapat di lembaga keuangan bisa diakses otoritas pajak," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Dengan adanya AEOI, setiap yuridiksi yang melaksanakan komitmen ini wajib memiliki peraturan perundang-undangan mengenai akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan dan standar pelaporan serta sistem transmisi pertukaran informasi.

"Kalau negara tidak mampu memenuhi pelaksanaan AEOI, maka negara akan dianggap fail to comply memenuhi peraturan. Konsekuensinya negara tersebut tidak memiliki power untuk mendapatkan informasi dari partnernya, atau tidak memiliki hak untuk resiprokal informasi," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan AEOI. Proses pembentukan Perppu ini, kata dia, dilakukan setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun kementerian lembaga terkait lainnya.

"Perppu ini ditujukan agar Indonesia mampu menjaga kepentingan nasional di tingkat internasional. Karena tidak hanya informasi, tapi dana dan aset bisa bergerak ke seluruh negara, dan menyebabkan terjadinya erosi dari basis pajak Indonesia," jelas Sri Mulyani. (ant)

Tag: Sri Mulyani Indrawati, keuangan

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10