Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:35 WIB. KPPU - KPPU mengatakan tak setuju dengan usulan Indosat soal penetapan batas bawah tarif layanan komunikasi data.
  • 05:31 WIB. IBU - Indo Beras Unggul menegaskan tidak pernah membeli atau menggunakan beras subsidi.
  • 05:30 WIB. PUPR - Kemenpupera terus berupaya mempercepat pengembangan infrastruktur di Riau.
  • 05:28 WIB. Iran - Iran mengumumkan peluncuran lini produk rudal baru.
  • 05:27 WIB. AS - Amerika Serikat menghapus larangan membawa laptop bagi penumpang seluruh maskapai penerbangan komersil.
  • 04:48 WIB. Home Alone - Aktor John Heard meninggal dunia, Jumat (21/7) waktu setempat. Pemeran film Home Alone itu ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah hotel di Palo Alto, California.
  • 04:33 WIB. Friendly Match (23/7) - Liverpool 2 - 1 Leicester City
  • 04:33 WIB. Friendly Match (23/7) - Genk 1 - 1 Everton
  • 22:52 WIB. AIA - AIA Financial Cervices menyerahkan dana CSR sebesar Rp300 juta ke Badan Amil Zakat Nasional.
  • 21:50 WIB. e-KTP - DPD Golkar se-Indonesia solid dukung Setnov.
  • 21:49 WIB. Pilpres - PKB harap pilpres 2019 digandeng Jokowi.
  • 21:49 WIB. e-KTP - Golkar harap KPK berpegang pada fakta hukum.
  • 21:48 WIB. Pilpres - PKB: Presidential Threshold bukan untuk hasilkan capres tunggal.
  • 21:46 WIB. Narkotika - BNN sebut Pretty Asmara tak pernah jadi duta antinarkoba.
  • 21:45 WIB. Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirdja pesan kepada Sandiaga tunduk kepada pemerintah pusat.

Pimpinan DPR Minta Masukan Baleg soal Pembentukan Pansus Angket KPK

Foto Berita Pimpinan DPR Minta Masukan Baleg soal Pembentukan Pansus Angket KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pimpinan DPR akan melibatkan Badan Legislasi untuk membahas mengenai syarat pembentukan panitia khusus, terkait beda pendapat fraksi dalam pembentukan Pansus Hak Angket KPK, kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Maka kami akan libatkan Baleg, terkait yang dimaksud kriteria semua unsur fraksi seperti apa," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Taufik mengakui dasar hukum pembentukan panitia khusus (pansus) angket yang tertuang dalam Pasal 171 ayat (2) Peraturan DPR No. 1/2014 dan Pasal 201 ayat (2) UU No. 17/2014 tidak bermakna jelas dan tegas. Hal itu, menurut dia, multitafsir dan menimbulkan polemik karena itu dirinya meminta Baleg DPR melakukan kajian mendalam misalnya bantuan atau berkonsultasi kepada ahli tafsir ataupun yang berkompeten.

"Ini ada 'politik abu-abu. Namun tetap ada salah satu payung hukum juga," ujarnya.

Langkah itu, menurut Taufik, agar tidak ada kesalahan pasal dan keputusan hak angket yang sangat penting itu memiliki legitimasi. Wakil Ketua Umum DPP PAN itu berharap hal tersebut menjadi catatan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di kemudian hari.

"Kedepan perlu dipertegas. Mungkin nanti pada periode DPR berikutnya, jangan ada pasal-pasal yang tidak jelas," katanya.

Pasal 171 ayat (2) Peraturan DPR No. 1/2014 menyebutkan "dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi".

Pasal 121 ayat (2) UU No. 17/2014 berbunyi, "Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR". (ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Taufik Kurniawan

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78