Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bappenas: Financial Inclusion adalah Kunci Entaskan Kemiskinan

Bappenas: Financial Inclusion adalah Kunci Entaskan Kemiskinan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai bahwa financial inclusion?menjadi salah satu faktor penting dalam untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di dalam negeri.

"Dengan semakin banyak yang masuk ke financial inclusion atau terakses dengan sistem keuangan maka akan mempercepat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," ujar Bambang pada acara diskusi bertemakan "Kebangkitan Perekonomian Desa dan Terciptanya Daerah Pemasaran Baru" yang diselenggarakan Sucor Sekuritas di Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Ia mengemukakan bahwa financial inclusion merupakan suatu gerakan yang berupaya untuk membuka akses layanan keuangan seluas-luasnya ke masyarakat khususnya di daerah atau desa yang belum memanfaatkan jasa layanan keuangan, seperti perbankan.

"Financial inclusion sangat penting untuk mengatasi ketimpangan, saat ini masyarakat yang punya rekening bank di Indonesia relatif masih rendah dibandingkan jumlah penduduk," katanya.

Saat ini, ia mengemukakan bahwa sekitar 10,6 persen dari penduduk Indonesia, atau sekitar 28 juta masuk dalam kategori masyarakat miskin. Sementara gini rasio saat ini tercatat 0,394. "Gini rasio sedikit membaik, sudah di bawah 0,4, jadi harus terus diupayakan untuk menjaugi 0,4," katanya.

Selain financial inclusion, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah juga akan fokus pada reformasi agraria. Pemerintah akan mendorong meningkatkan lahan yang bisa diolah sehingga meningkatkan produktivitas. Pemerintah, lanjut dia, akan mengharmonisasikan program reformasi agraria dengan memberikan akses kepada pihak yang termarjinalisasi, yaitu petani tanpa lahan, penduduk miskin perkotaan dan pedesaan, serta nelayan.

"Salah satu yang menyebabkan ketimpangan adalah kepemilikan aset atau akses terhadap kepemilikan aset," katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur Sucor Sekurtas Nicolaus Oentung mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang memadai di wilayah pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pula pada meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan.

"Sangat penting bagi kita secara bersama-sama berpartisipasi dalam meningkatkan perkembangan perekonomian di desa," katanya.

Menurut dia, dengan meningkatnya daya beli masyarakat di pedesaan dapat dimaksimalkan sebagai peluang usaha untuk memasarkan produk-produk yang dibutuhkan untuk kesejahteraan warga sekaligus memperluas cakupan area pemasaran dan pastinya meningkatkan omset perusahaan. (ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: