Jateng Siap Laksanakan Pilkada Serentak 2018, Kata Ganjar

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, pemerintah provinsi setempat bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, siap melaksanakan pilkada serentak pada 2018.

"Persiapan secara keseluruhan sudah siap, KPU dan Bawaslu juga sudah melaporkan kesiapannya, mungkin yang perlu disiapkan adalah penganggaran karena sampai hari ini anggarannya masih kurang sehingga nanti kita dorong pada APBD Perubahan dan APBD murni 2018," katanya di Semarang, Senin (12/6/2017).

Ganjar menyebutkan bahwa situasi politik di Provinsi Jateng saat ini cukup kondusif, namun proses demokrasi dan demokratisasi menjelang pilkada serentak 2018 perlu dijaga dengan baik.

Oleh karena itu, mantan anggota DPR RI itu berpendapat bahwa peran aktif masyarakat dan partai politik sangat diperlukan untuk terus menjaga situasi yang kondusif tersebut.

Terkait dengan sosialisasi pilkada serentak 2018, Ganjar menilai tidak terlalu sulit karena tidak hanya KPU dan Bawaslu saja yang melakukan sosialisasi, melainkan partai politik pun mulai gencar menyosialisasikan calon yang akan diusung.

Ganjar juga mengimbau masyarakat mau menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 2018 untuk menentukan nasib pembangunan mendatang, sedangkan bagi kandidat kepala daerah di Jateng yang nantinya terpilih diharapkan dapat melanjutkan program pengentasan kemiskinan yang saat ini masih perlu dioptimalkan.

Selain Pemilihan Gubernur Jateng 2018, tujuh kabupaten di Provinsi Jateng juga akan menggelar pilkada secara serentak.

Ke-7 daerah itu adalah Kabupaten Banyumas, Temanggung, Kudus, Karanganyar, Tegal, Magelang, dan Kota Tegal.

Sebelumnya, KPU Jateng telah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pilgub Jateng pada 2018 sebesar Rp1,131 triliun ke pemerintah provinsi setempat, tapi saat ini baru tersedia Rp800 miliar

"Kekurangan anggarannya nanti diambilkan di APBD Perubahan 2017, dan kalau masih kurang lagi akan digenapi pada APBD 2018," katanya.

Joko berharap Pemprov Jateng segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait dengan pencairan anggaran pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 2018. (Ant)