Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:57 WIB. Australia - Tindak pidana kriminal yang terorganisir rugikan sektor keuangan Australia sebesar US$28 miliar per tahunnya.
  • 15:53 WIB. China - Arab Saudi dan China rencanakan investasi bersama senilai US$20 miliar.
  • 15:40 WIB. Gedung DPR - DPR minta Kementerian PUPR analisis kemiringan gedung Nusantara I.
  • 15:39 WIB. HET Beras - Mulai 1 September pemerintah berlakukan HET tertinggi beras.
  • 15:39 WIB. Spanyol - City Football Grup mengakuisisi saham klub La Liga Girona sebanyak 44,3 persen.
  • 15:38 WIB. OTT - Menhub sebut OTT anak buahnya sebagai bukti perlawanan terhadap korupsi.
  • 15:37 WIB. OTT - Menhub sampaikan permohonan maaf secara pribadi.
  • 15:37 WIB. Freeport - DPR minta pemerintah segera putuskan divestasi saham Freeport.
  • 15:36 WIB. Freeport - DPD temu PT Freeport terkait pemecatan karyawan.
  • 15:36 WIB. Travel Fair - AirAsia siapkan 400 ribu kursi pada ajang travel fair 2017.
  • 15:35 WIB. Nontunai - Jasa Marga akan kasih diskon 10 % untuk pengguna e-toll.
  • 15:34 WIB. Kelangkaan Garam - Harga garam di pasar Kalibata capai Rp70.000/karung.
  • 15:33 WIB. Pariwisata - Menpar prediksi agent travel akan bernasib sama dengan wartel.
  • 14:02 WIB. Paris - AS Monaco dikabarkan setuju melepas bintangnya Kylian Mbappe ke PSG dengan banderol US$138 juta.

Sakti: Pemerintah Lakukan "Pemaksaan" Terkait RUU Pemilu

Foto Berita Sakti: Pemerintah Lakukan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekjen Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti), Girindra Sandino, menilai sikap pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo yang terkesan mengancam mundur dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan penghinaan terhadap DPR dan rakyat serta melakukan pemaksaan kehendak.

"Ini bisa disebut penghinaan terhadap DPR dan rakyat yang diwakili, karena pemerintah telah melakukan pemaksaan kehendak tanpa menghiraukan pendapat orang lain," kata Girindra Sandino, di Jakarta, Sabtu (17/6/2017.

Apalagi, lanjut dia, 'ancaman' itu disuarakan ketika sejumlah fraksi DPR yang berada di Pansus RUU Pemilu terkesan menolak usulan pemerintah yang didukung PDIP, Golkar dan NasDem. Yaitu, untuk memberlakukan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara hasil pemilu nasional.

Ia juga menilai pernyataan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, juga dapat disebut sebagai pernyataan yang otoriter.

"Ini karena memaksakan keinginan pemerintah. Sikap yang memaksakan harus seragam dengan keinginan pemerintah, sama saja dengan 'pemerkosaan' terhadap demokrasi," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Mendagri menarik kembali ancamannya, karena akan membuat malu Presiden Joko Widodo dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi bumerang politik.

"Dan DPR RI sebagai wakil rakyat terhormat, jangan berdiam diri," ucapnya.

Menurut Girindra, jika pemerintah mundur dalam pembahasan RUU Pemilu otomatis Presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Dalam UU Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa 'Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang'. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 angka 4 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang menyebut 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa'.

"Bahwa subjektivitas Presiden dalam menafsirkan 'hal ihwal kegentingan yang memaksa' yang menjadi dasar diterbitkannya Perpu, akan dinilai DPR apakah kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi. Persetujuan DPR ini hendaknya dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan," katanya.

Namun yang menjadi pertanyaan, meski kekosongan hukum yang menjadi kebutuhan akan pengaturan materiil terkait hal yang harus diatur sudah sangat mendesak, tetapi kegentingan yang memaksa itu yang paling memberikan kontribusi adalah pemerintah sendiri.

"Sehingga,sederhananya Presiden mengeluarkan Perppu karena pemerintahnya sendiri yang membuatnya. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya," katanya.

Bahkan, tambah dia, tidak tertutup kemungkinan, parpol-parpol pendukung pemerintah terbelah dalam pembahasan isu krusial Presidential Threshold, karena 'syahwat' kekuasaan sudah merasuki para pimpinan parpol yang ingin menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah akan menarik pembahasan RUU Pemilu yang saat ini berlangsung di panitia khusus (pansus) DPR karena permintaan pemerintah untuk mempertahankan presidential threshold belum mendapat kepastian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, selama pembahasan, pemerintah banyak mengalah pada isu-isu tertentu misalnya, penambahan kursi DPR hingga pemberian dana pelatihan saksi partai. Namun, hal berbeda justru dilakukan fraksi-fraksi DPR.

"Maka, saya juga mohon teman-teman fraksi di pansus ya ngalah juga dong. Jika terus seperti ini, tidak akan pernah ada titik temu," katanya.

Pihaknya pun mulai mempertimbangkan opsi untuk menarik RUU tersebut dari pembahasan. Hal itu diperbolehkan dan diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sebagai gantinya, pemerintah bisa menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Perppu adalah opsi yang terakhir, dan dirinya masih berharap fraksi-fraksi partai di DPR mau mengubah sikap. (HYS/Ant)

Tag: Sekjen Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti), Girindra Sandino, Tjahjo Kumolo

Penulis: ***

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,578.84 3,542.82
British Pound GBP 1.00 17,160.09 16,987.43
China Yuan CNY 1.00 2,017.44 1,997.29
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,421.00 13,287.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,601.25 10,487.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.32 1,698.08
Dolar Singapura SGD 1.00 9,862.58 9,762.67
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,838.12 15,674.67
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,137.95 3,104.44
Yen Jepang JPY 100.00 12,294.80 12,170.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5914.024 33.727 559
2 Agriculture 1749.119 -1.495 18
3 Mining 1548.199 28.971 44
4 Basic Industry and Chemicals 608.159 -3.067 67
5 Miscellanous Industry 1350.370 5.613 41
6 Consumer Goods 2496.745 27.019 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.032 -0.290 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1252.484 7.329 60
9 Finance 993.787 5.533 89
10 Trade & Service 921.814 2.030 130
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 110 148 38 34.55
2 OKAS 102 137 35 34.31
3 PGLI 90 110 20 22.22
4 BMAS 360 438 78 21.67
5 PEGE 240 280 40 16.67
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 LEAD 61 71 10 16.39
8 MFMI 700 800 100 14.29
9 GOLD 570 650 80 14.04
10 MREI 3,120 3,500 380 12.18
No Code Prev Close Change %
1 TALF 334 274 -60 -17.96
2 IKBI 426 364 -62 -14.55
3 GMTD 7,900 7,000 -900 -11.39
4 PSDN 230 206 -24 -10.43
5 SDPC 118 110 -8 -6.78
6 BRAM 9,100 8,525 -575 -6.32
7 CARS 1,475 1,385 -90 -6.10
8 ARTA 284 268 -16 -5.63
9 BTEK 167 159 -8 -4.79
10 BVIC 238 228 -10 -4.20
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 61 71 10 16.39
2 TRAM 110 148 38 34.55
3 IKBI 426 364 -62 -14.55
4 MBSS 380 398 18 4.74
5 DGIK 58 63 5 8.62
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 BUMI 268 284 16 5.97
8 MAMI 84 86 2 2.38
9 PBRX 440 444 4 0.91
10 ADRO 1,860 1,955 95 5.11