Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 16:58 WIB. Liga 1 (21/7) - Bhayangkara 4 - 1 Mitra Kukar
  • 16:55 WIB. Milan - AC Milan siapkan Rp1,08 triliun untuk boyong Andrea Belotti.
  • 16:53 WIB. Kualifikasi AFC U-23 (21/7) - Indonesia 4 - 0 Mongolia.
  • 16:45 WIB. Provider - XL Axiata sediakan XL Paket Haji yang sudah bisa dinikmati pelanggan mulai 26 Juli 2017.
  • 16:27 WIB. Rupiah - Gubernur BI Agus Martowardojo berharap Presiden Jokowi mendukung redenominasi rupiah.
  • 16:15 WIB. Bursa Transfer - Liverpool tolak tawaran Barcelona senilai US$80 juta untuk Philipe Coutinho.
  • 16:03 WIB. Frankfurt - Siemens exits Russian JV after Crimea turbines scandal.
  • 15:55 WIB. Provider - Ketua ATSI: Sudah saatnya pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang tarif layanan data.
  • 15:24 WIB. Samsung - Samsung Bixby dapat interaksi dengan aplikasi populer android.
  • 15:18 WIB. Provider - Indosat: Perang tarif data, operator bisa masuk jurang.
  • 15:01 WIB. FIF - Federal International Finance¬†menargetkan penyaluran¬†pembiayaan sebesar Rp33 triliun hingga akhir 2017.
  • 14:59 WIB. FIF -¬†Federal International Finance membukukan penyaluran pembiayaan hingga Rp17 triliun per Juni 2017.
  • 14:42 WIB. Provider - KPPU tolak permohonan tarif bawah Indosat.
  • 14:40 WIB. Amazon - Amazon sematkan Alexa pada smartphone.
  • 14:35 WIB. Acer - Acer gelar Acer Day serentak di 12 negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Pemerintah Jamin Tak Sembarangan Bubarkan Ormas

Foto Berita Pemerintah Jamin Tak Sembarangan Bubarkan Ormas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah hanya akan membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) dengan bukti pelanggaran yang kuat, kata Asisten Deputi bidang Hukum Kemenko Politik Hukum dan Keamanan Heni Susila. Pemerintah membantah bahwa pemerintah kelak dapat sewenang-wenang mencabut izin badan hukum suatu ormas, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 diberlakukan.

"Dalam pasal 59 ayat 3 (b) tentang penodaan agama, pemerintah akan menggandeng Kementerian Agama untuk menentukan apakah sebuah ormas terbukti melakukan penodaan agama atau tidak," jelas Heni di Galeri Nasional, Jakarta (17/7/2017).

Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Dalam Negeri akan bertugas menentukan bukti pelanggaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tuturnya pula.

"Apabila merasa keberatan, ormas dapat menempuh jalur hukum ke PTUN. Ini mengandung asas demokratis," kata Heni di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut dia, keputusan pemerintah untuk mengeluarkan perppu tersebut telah melalui pertimbangan yang panjang, yang mana pertimbangan tersebut ditujukan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, bukan untuk "menyerang" sebuah kelompok tertentu.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Alasan dikeluarkannya perppu tersebut juga karena tidak adanya asas hukum "contrario actus" dalam Undang-Undang Ormas, yang mana kementerian pemberi izin ormas (Kemenkumham), kemudian juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya. Selain itu, dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit dan terbatas pada atheisme, komunisme, marxisme dan Leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Ormas. (ant)

Tag: Menkopolhukam, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), ormas

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Adeng Bustomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78