Ahok Seharusnya Minta Maaf Pemberi KTP

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Emrus Sihombing mengatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya meminta maaf secara langsung kepada mereka yang mendukungnya dengan menyerahkan KTP-nya untuk dijadikan syarat calon perseorangan karena akhirnya ternyata memilih maju pilkada melalui partai politik daripada jalur independen.

"Ahok harus minta maaf. Dengan sepenuh hati kan mereka merelakan KTP-nya untuk memberikan dukungan politik, harusnya menghargai itu karena sudah sejuta KTP lho, kalau di bawah kuota masih bisa dimaklumi. Betapa 'air susu di balas dengan air tuba'," kata Emrus Sihombing di Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Hal itu dikatakannya menangapi keputusan Ahok pada Rabu (27/7) malam yang memilih untuk maju melalui jalur partai politik daripada perseorangan (independen) untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Padahal sebelumnya Ahok menyatakan akan maju jalur perseorangan dan bersama Teman Ahok memobilisasi pengumpulan KTP untuk tujuan tersebut.

Bahkan Teman Ahok mengklaim telah mencapai satu juta KTP.

Menurut dia, permintaan maaf tersebut tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

"Namun harus Ahok sendiri kepada mereka yang telah memberikan dukungan politiknya secara nyata kepadanya. Bisa saja Ahok mengumpulkan para pendukungnya yang memberikan KTP dalam suatu tempat dan secara terbuka meminta maaf," katanya.

Ia menganalogikan peristiwa tersebut seperti layaknya seorang gadis yang telah dilamar.

"Kalau berpikir kewajaran harus pamit dan minta maaf. Kalau kita sudah melamar seorang gadis apakah kita meninggalkannya untuk menikah dengan orang lain, kita tidak kan. Kalau ditinggalkan harus minta maaf," katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya ia tidak begitu terkejut dengan keputusan Ahok tersebut. Menurut dia, Ahok tipe politisi oportunis dan sangat cair dalam politik. Hal ini terlihat dari rekam jejaknya.

Sementara itu, karier politik Ahok dimulai dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). Ahok menjadi ketua DPC PPIB. Melalui partai inilah Pada pemilu 2004, Ahok terpilih menjadi anggota DPRD Belitung Timur. Pada 2005, Ahok mencalonkan diri menjadi Bupati Belitung dan terpilih kurun 2005-2010.

Ahok pada Desember 2006 mengundurkan diri sebagai bupati untuk maju Pemilihan Gubernur Babel pada 2007, namun kalah dalam kontestasi demokrasi tersebut.

Ahok kemudian meneruskan karier politiknya melalui Partai Golkar dan meraih kursi di DPR RI. Pada 2012, Ahok pindah ke Partai Gerindra untuk dapat menjadi Wakil Joko Widodo dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Jokowi-Ahok terpilih dalam pemilihan gubernur tersebut.

Pada 2014, Ahok menyatakan diri keluar dari Partai Gerindra karena menilai sudah tidak sejalan. Pada Maret 2016, Ahok menyatakan akan maju Pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui jalur perseorangan (independen).

Pada 27 Juli 2016, Ahok memutuskan untuk maju lewat jalur partai politik, setelah tiga partai politik yaitu Nasdem, Hanura dan Golkar menyatakan dukungannya. (Ant)