Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pemerintah Komitmen Percepat Sertifikasi Tanah di Surabaya

        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan program sertifikasi seluruh bidang tanah di wilayah Surabaya, Jawa Timur, dalam satu tahun mendatang.

        "Program dicanangkan hari ini dan ditargetkan selesai akhir 2017," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (8/8/2016).

        Menurut Sofyan, meski sudah 71 tahun Indonesia merdeka, baru sekitar 60 persen bidang tanah di Kota Surabaya yang sudah tersertifikasi yakni mencapai 382.533 bidang tanah.

        Dengan demikian, lanjut dia, masih ada sekitar 224.067 bidang tanah atau 40 persen yang belum terdaftar secara resmi.

        "Untuk itu, kami canangkan program sertifikasi untuk 40 persen sisanya dalam waktu setahun ke depan," kata Sofyan.

        Ia menjelaskan langkah percepatan ini merupakan upaya pemerintah agar semua rakyat Surabaya mendapatkan kepastian hukum dalam hal kepemilikan lahan.

        Selain itu, program sertifikasi lahan juga akan mengurangi sengketa dan konflik tanah serta mewujudkan desa maupun kelurahan lengkap yaitu desa atau kelurahan yang bidang tanahnya sudah terdaftar dan bersertifikat.

        "Program ini akan sangat bermanfaat bagi seluruh warga Surabaya sekaligus memudahkan pembangunan infrastruktur," kata Sofyan.

        Menurut rencana, Surabaya akan menjadi kota pertama di Indonesia yang seluruh bidang tanahnya tersertifikasi.

        Setelah Surabaya, Kementerian ATR/BPN akan mendorong program kerja sama serupa di DKI Jakarta dan Batam.

        Sofyan menambahkan perbaikan data tanah yang teregistrasi, secara tidak langsung bisa memperbaiki peringkat Tingkat Kemudahan dalam Berusaha (Ease of Doing Business) Indonesia yang dikeluarkan Bank Dunia.

        Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini merespon positif program kerja sama pendaftaran dan sertifikasi seluruh lahan tanah ini.

        Menurut dia, salah satu persoalan tanah rakyat miskin adalah belum adanya sertifikasi sehingga muncul spekulan tanah yang bisa merugikan masyarakat.

        "Seluruh aparat dan warga Surabaya akan membantu kesuksesan program ini," tambah Risma. (Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sucipto

        Bagikan Artikel: