Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        DPR Tagih Janji Jokowi Soal Lumbung Ikan Nasional

        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Komitmen pemerintah pusat untuk merealisasikan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional mulai dipertanyakan publik. Bahkan, pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menjanjikan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional, ternyata hanya hisapan jempol serta janji manis belaka.

        "Kementerian Kelautan dan Perikanan sejauh ini belum mengomunikasikan program LIN ke DPR. Sama halnya dengan poros maritim juga hingga hari ini belum dikomunikasikan," kata anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/8/2016).

        Padahal, menurut dia, program LIN ini sejatinya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

        "Nah, kalau sudah masuk RPJMN seharusnya dibicarakan dengan DPR. Karena menyangkut anggaran yang akan dikeluarkan untuk program tersebut," ungkapnya.

        Firman mengatakan program ini sendiri diyakini akan menjadikan Maluku sebagai pusat pengembangan sektor perikanan terkemuka di Indonesia.

        "Berbicara tentang LIN, ini kan luas. Mulai dari tempat pengumpulan stok ikan hingga menaksir harga jual di pasaran. Tentu program ini sangat produktif bagi pengembangan sektor perekonomian wilayah timur Indonesia. Saya sangat yakin LIN mampu menopang pembangunan daerah," jelasnya.

        Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing berpendapat belum direalisasikannya progam LIN di Maluku adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah pusat untuk melaksanakan agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

        "Ekspektasi masyarakat terhadap Presiden Jokowi begitu besar. Apalagi janji kampanye beliau untuk mengembangkan sektor perekonomian wilayah timur. Realisasi program LIN inilah yang mampu membuktikan janji Presiden Jokowi," kata Emrus.

        Menurut Emrus, faktor krusial yang menyebabkan belum terealisasinya program LIN selama ini adalah Presiden Jokowi belum aktif mendorong Menteri KKP untuk memfasilitasi program tersebut.

        "Sebagai presiden, Jokowi harus aktif memberikan arahan dan semangat kepada Menteri KKP untuk mengimplementasikan program kerjanya, apalagi LIN hanya bagian dari program poros maritim sewaktu kampanye. Saya sangat berharap presiden tidak mengecewakan rakyat," tuturnya.

        Oleh karena itu, kehadiran LIN mampu memberikan daya jual tinggi bagi hasil laut. LIN juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku dan sekitarnya yang umumnya berprofesi sebagai nelayan dengan tersedianya sarana produksi hulu hingga hilir di sektor perikanan dan kelautan.

        "Karena pekerjaan Menteri KKP itu bukan sekedar mengebom kapal pencuri ikan semata. Menteri KKP diharapkan meningkatkan berbagai program strategis yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Rakyat sedang menunggu sepak terjang Menteri KKP selanjutnya, selain hanya melakukan pengeboman kapal," cetusnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Cahyo Prayogo

        Bagikan Artikel: