Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Menkominfo Ingin Regulasi Tak Kekang Perkembangan Teknologi

        Menkominfo Ingin Regulasi Tak Kekang Perkembangan Teknologi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengingatkan jajaran di bawahnya untuk melonggarkan kebijakan demi mendorong perkembangan industri teknologi di dalam negeri, terutama yang berbasis internet.

        Ia mengatakan hal itu saat melantik tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Jumat (7/10/2016).

        "Meski Dirjen PPI dan Staf Ahli Hukum adalah Guru Besar Ilmu Hukum, bukan berarti Kominfo akan fokus pada regulasi yang ketat, justru kita menginginkan pola pendekatan?light touch regulation?(regulasi yang tidak ketat)," ujarnya merujuk pada para pejabat yang baru dilantik.

        Tujuh pejabat yang dilantik tersebut Ismail sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Sammy Abrijani Pangarepan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika), Ahmad M Ramli sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Henri Subiakto sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hukum.

        Herry Abdul Azis sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi dan Gun Gun Siswadi sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa serta Lala M Kolopaking sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi.

        Menteri seusai acara menjelaskan, regulasi yang diinginkan bukan yang serba mengatur dengan ketat namun lebih kepada memberikan koridor.

        "E-commerce?contoh, misalnya. sekarang akan mau ada pemikiran akan disertifikasi, apa yang mau disertifikasi, yang?startup?kayak gitu, biarin dulu berkembang," ucapnya.

        Ia justru mendorong Industri untuk membuat akreditasi sendiri guna memberikan perlindungan konsumen seperti terkait dengan pembayaran, pengantaran dan lain sebagainya.

        "Misalnya?billing-nya (tagihan) betul atau tidak, jadi tidak boleh diatur bahwa ini harus begini, ini startup lagi, salah satu contohnya," tuturnya.

        Selain itu, menurut dia, sertifikasi seharusnya juga dapat menggunakan sumber daya dari ekosistem industri. "Sertifikasi jangan tetap dikerjakan sendiri oleh kominfo, kita manfaatkan kapasitas dan sumber daya-sumber daya yang ada di ekosistem," katanya. (Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: