PPP Tetap Desak Mendagri Panggil Ahok

Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang "Al Maidah 51" telah menimbulkan polemik yang tidak porduktif di tengah publik. Efektivitas tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) Gubernur DKI Jakarta dinilainya menjadi terganggu atas polemik yang muncul tersebut. Produktivitas kerja Kepala Daerah menjadi tidak fokus.

"Terkait hal tersebut kami meminta pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pembinaan kepada Gubernur DKI Jakarta terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah DKI Jakarta sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah," kata Reni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta tersebut, katanya telah memasuki ranah yuridis dan etis. Dia meminta pemerintah pusat harus memastikan, proses yuridis terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel tanpa adanya intervensi.

Sementara di ranah etis, pemerintah pusat sebaiknya memberi saran dan bimbingan kepada Gubernur DKI Jakarta yang notabene merupakan wakil pemerintah pusat untuk tidak lagi ?menyampaikan pernyataan kontroversial yang menimbulkan kegaduhan di publik.

"Kami berharap, tahapan Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang tidak menganggu jalannya pemerintahan di setiap daerah. Pelayananan publik jangan sampai terhenti hanya karena kandidat petahana maju dalam pilkada berikutnya. Begitu juga di DKI Jakarta, seharusnya Gubernur DKI Jakarta fokus bekerja tanpa membuat gaduh suasana di tengah publik. Gaduh di Jakarta akan berimbas pada situasi nasional. Ingat, Jakarta merupakan ibukota negara," pungkasnya.