PKS Sesalkan Indonesia Masih Jadi Negara Pengimpor Garam

Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin mengatakan saat ini telah terjadi peningkatan impor garam selama tahun 2016. Ketergantungan terhadap garam impor tersebut membuktikan bahwa pemerintah gagal memenuhi kebutuhan garam domestik. Dia mengkritik adanya missed koordinasi antara kementerian terkait dalam penyediaan garam baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.

"Di sini memerlukan harmonisasi dari empat kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Masing-masing harus saling mendukung, mulai dari pembinaan petani garam agar kualitas produksinya baik, pembinaan pabrik-pabrik garam oleh kementerian perindustrian, PT Garam selaku BUMN menyerap sebesar-besar garam petani dan pengendalian harga oleh kementerian perdagangan," kata Akmal saat dihubungi di Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai pemerintah tidak mempunyai terobosan untuk memperbaiki tata kelola garam apalagi untuk bisa memenuhi target swasembada garam dan berorientasi ekspor. Lebih lanjut, Akmal menyebut kalau impor garam dari luar ke Indonesia didominasi oleh Australia dan India. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan maret 2016, Indonesia impor garam senilai US$ 11,4 juta dengan total 276.299 ton.

Politisi PKS ini pun berharap pemerintah mulai berfikir dan bekerja untuk mencapai swasembada garam baik konsumsi maupun industri.

"Bentangan pantai kita sangat panjang, sangat wajar bila kita mampu mencapai swasembada garam," tutupnya.