Mulai Januari 2017? pemerintah kota akan menerapkan sistmber perberian tunjangan PNS berdasarkan kinerja masing-masing pegawai.
Cara ini mengadopsi DKI dan Surabaya yang sudah lebih dahulu melakukan penilaian kinerja melalui e-kinerja yang dilakukan setiap hari.
Sekda Sayid MN Fadli mengatakan sistem pelaporan kinerja pribadi? nantinya diakhir tahun menjadi rapot yang bersangkutan termasuk rapot bagi SKPD.
Mereka wajib memasukan? data atau pekerjaan yang sudah dikerjakan melalui sistem yang sedang dibuat.
?Sudah beberapa daerah melaksanakan kita coba bagaimana tunjangan yang diberikan betul penuhi target dan tepat sasaran karena berdasarkan kinerja masing-masing individu,? katanya (9/11/2016)
?Cara kerja setiap pegawai menginput apa yang dikerjakan, diberikan waktu setelah jam kerja hingga pukul 07 pagi.? Input kinerja itu lalu divalidasi atasan. Itu terus dilakukan setiap hari jumlah poin dikalikan dengan rupiah yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri PAN. Ada rumusan 1 poin Rp6800 maksimal tapi itu bergantung pada keuangan daerah bisa saja disini Rp4000- Rp5000 atau 1 pon Rp3000,? paparnya.
?Lanjutnya sistem penilaian kinerja ini masih diformulasikan .? Nantinya bagi PNS? yang rajin tentu mendapatkan poin atau uang tunjangan sedangkan mereka yang tidak bekerja tentu tidak mendapatkan poin. Pada 2016 ini sistemb pemberian tunjangan berdasarkan kerajinan dia masuk melalui abesen sidik jari.?
?Tapi model seperti itu tadi Saya sampaikan tadi. Jadi setiap orang buat laporan kinerja. Online pakai hp bisa. Dari staf hingga sekda. Point itu yang menghitung sistem jadi nggak ada yang bisa menghitung point. Semua sistem. Kalau nggak kerja ya nggak dapat apa-apa,? ujarnya.
Nantinya bagi pegawai yang rajin tentu akan menguntungkan atasan. Sebab berlaku poin sundulan bagi Atasanya. ?Jadi kalau anak buahnya kerja pimpinan dapat? sundulan dapat poin juga dengan poin tertentulah. Jadi anak buah nggak kerja pimpinan ngak dapat juga jadi saling terkait,? terangnya.
Nantinya pihak BKD dan Bagian Ortal yang akan mengupdate terus dan evaluasi sistem ini. ?Kan baru pertama. Mungkin setahun kita lakukan? kita perbaiki supaya lebih sempurna. 2017 insyaallah. Kendalanya membiasakan orang? apa yang dia kerjakan,? pungkasnya.
Ketua Komisi I DPRD kota Syukri Wahid menyambut baik program ini. Dia berpendapat sistem pemberian tunjangan berdasarkan kinerja merupakan keadilan bagi PNS yang rajin. ?Sistem ini fair. Mereka yang rajin tentu banyak dapatkan poin. Tapi sudah berjalan tidak ada PNS bisa penuhi 100 persen,?ujarnya.
Menruutnya selama ini PNS mendapatkan tunjangan dari hasil absensi kehadiran sidik jari tanpa ada parameter lainya. Dia berpendapat dengan sistem ini juga menjadi jalan bagi efisiensi APBD mengeluarkan uang tunjangan PNS. Dia menyebutkan untuk tunjangan saja pemkot merogoh Rp36 miliar.
?Tentu kita dukung karena cara ini efisien. Kita keluarkan uang itu berdasarkan hasil kerja kinerja mereka bukan seperti sekarang ini,? pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Aliev
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: