Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Akom Dukung Gus Dur dan Soeharto jadi Pahlawan Nasional

        Akom Dukung Gus Dur dan Soeharto jadi Pahlawan Nasional Kredit Foto: Ferry Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menyatakan peringatan Hari Pahlawan Nasional jangan hanya dijadikan sebagai selebrasi secara seremonial belaka. Dia meminta agar peringatan Hari Pahlawan dijadikan sebagai momen untuk mengaplikasikan peran dan jasa para pahlawan dikehidupan sekarang.

        "Jadi pengertian arti pahlawan berbeda dibandingkan saat perang kemerdekaan saat ini sudah mengalami pelebaran pengertian tentang pahlawan dalam dunia yang penuh kedamaian seperti sekarang ini," kata Akom di Gedung DPR, Kamis (10/11/2016).

        Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa saat ini semangat kepahlawan harus digelorakan kembali di zaman globalisasi seperti sekarang ini. Dizaman globalisasi, kata Akom tantangan nasional tengah diuji sebab banyak godaan dari luar baik berupa godaan secara ekonomi, budaya dan kemandirian secara politik.

        "Saat ini tantangan kita adalah zaman globalisasi," pungkasnya.

        Sementara itu, ketika ditanya terkait keputusan pemerintah tidak menjadikan dua mantan Presiden RI Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, dirinya menilai dua sosok itu pantas dinobatkan sebagai pahlawan atas jasa-jasanya. Meskipun dia menyerahkan keputusan itu kepada Pemerintah sepenuhnya.

        "Saya sudah menyampaikan soal ini yang lalu bahwa kita saya pribadi banyak pihak mendorong Gusdur mendorong Pak Harto," pungkasnya.

        "Kita Jangan melihat sisi kelemahannya kekurangannya tetapi juga melihat sisi kehebatan untuk bangsa ini dan dua tokoh ini adalah orang yang berjasa kepada bangsa ini kenapa tidak tidak berikan gelar pahlawan tetapi kewenangan itu kan bukan kepada kami saya kan hanya bisa selaku ketua DPR berikan rekomendasi sesuai dengan permintaan tetapi keputusan di dalam dewan sesuai dengan aturan yang ada mereka (pemerintah) yang mengambil keputusan," tutupnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: