Kiara Minta Prioritas Anggaran Kembangkan Usaha Perikanan

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan negara perlu memprioritaskan APBN/APBD untuk mendorong pengembangan usaha perikanan skala kecil guna meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (20/11/2016), mengatakan di Indonesia berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, tren penyaluran kredit usaha penangkapan ikan mengalami peningkatan dari 2011-2015 dengan NPL kredit kurang dari 1,8 persen, meskipun lebih kecil dibandingkan pertumbuhan kredit usaha maritim yakni Rp97,759 triliun dengan NPL kredit 5,37 persen.

Jika melihat perkembangan kredit usaha penangkapan ikan yang terus meningkat dengan risiko gagal bayar yang sangat kecil, mestinya pemerintah berpikir selangkah lebih maju dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil atau tradisional, yakni negara harus berkomitmen mengalokasikan anggaran peningkatan usaha penangkapan ikan di dalam APBN/APBD untuk mereka, ujar Halim.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 59-60 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan pelbagai terobosan dalam rangka meningkatkan usaha penangkapan ikan skala kecil atau tradisional di Indonesia yang berujung pada peningkatan kesejahteraan nelayan sejalan dengan mandat UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yakni dengan memprioritaskan pengalokasian anggaran perikanan tangkap bagi usaha penangkapan ikan berbasis organisasi atau koperasi nelayan.

Ia juga meminta agar pemerintah memberikan fasilitas pendampingan pengelolaan keuangan di bidang perikanan tangkap secara berkala dan reguler, meningkatkan kapasitas nelayan kecil atau tradisional untuk mengelola sumber daya ikan melalui pendokumentasian pelbagai aktivitas perikanan skala kecil yang dijalankan, seperti jumlah tangkapan ikan dan mengidentifikasi wilayah tangkapan tradisional mereka.

Selain itu, juga mengadakan pelatihan secara berkala kepada nelayan kecil atau tradisional untuk memahami kegunaan informasi cuaca dan wilayah tangkapan ikan (fishing ground), dan memberikan kepastian usaha kepada nelayan kecil atau tradisional melalui upaya penyambungan usaha perikanan tangkap dari hulu ke hilir, termasuk hak atas tanah mereka.

Belajar dari pengelolaan perikanan skala kecil di Prancis yang melibatkan 3 bank nasional, yakni Credit Agricole, Credit Maritime, dan Credit Mutuel yang bertanggung jawab kepada negara untuk memberikan pelayaran kredit usaha maritim dan kelautan serta perikanan yang mudah diakses bagi nelayan skala kecil, ujar dia.

Menariknya, menurut Halim, penyaluran kredit melibatkan organisasi atau badan hukum yang didirikan oleh nelayan, seperti asosiasi atau koperasi.

Upaya itulah membuat nelayan skala kecil di Prancis mendapatkan perlindungan dan manfaat dari program peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha perikanan.

Abdul Halim menghadiri undangan CCFD-Terre Solidaire Prancis dalam rangka Pekan Solidaritas Kelautan (Semaine Ocean Solidaire) di 11 kota di Prancis (Paris, Montaigu, Nantes, Saint-Hilaire de Clisson, Sables d?Olonne, Lorient, Quimper, Saint Guenole, Paimpol, Lannion, dan Rennes).

Menurutnya, Prancis menyadari penting peran nelayan skala kecil dalam pemenuhan kebutuhan protein dalam negerinya, sehingga nelayan diberi kemudahan untuk mengorganisasi kepentingan politik dan ekonominya. Salah satunya adalah mendirikan asosiasi dan atau koperasi.

Menariknya, lanjutnya, bank nasional hanya bisa menyalurkan kredit usaha maritim atau kelautan dan perikanan melalui organisasi yang didirikan oleh nelayan untuk memfasilitasi peningkatan usaha yang berujung pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Armement Cooperatif Artisanal Vendeen (ACAV) contohnya, memiliki anggota nelayan skala kecil dengan ukuran kapal antara 18-23 meter seharga 700.000 hingga 3 juta euro.

Koperasi ini mengajukan kredit pembelian kapal bagi anggotanya kepada 3 bank nasional dengan suka bunga 1,5 persen selama 20 tahun.

Kredit yang diperoleh mendapatkan fasilitas pelengkap tanpa biaya tambahan, yakni bank memberikan asuransi perlindungan penuh terhadap kapal yang akan dibeli dan asuransi usaha maritim.

ACAV juga bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas pemeliharaan kapal kepada anggotanya.

"Dengan skema ini, nelayan skala kecil di Prancis mendapatkan kepastian usaha, karena negara dan organisasi yang mereka naungi memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan usaha perikanan," ujar Halim pula. (Ant)