Sarana penunjang kerja staf dan ruang tunggu calon penumpang di sejumlah pelabuhan penyeberangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) memprihatinkan.
Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Sultra Hado Hasina di Kendari, Kamis (24/11/2016), mengatakan ruang kerja staf, kepala unit pelayanan dan ruang tunggu tidak layak, padahal setiap hari menerima pendapatan untuk negara.
"Coba anda-anda sekalian kunjungi ruang kerja kepala unit di penyeberangan fery Torobulu-Tampo. Di sana tidak ada kursi dan meja yang layak untuk menunjang motivasi kerja para staf," kata Hado.
Ratusan calon penumpang yang menunggu pemberangkatan kapal berhamburan di bawah pohon pelindung karena tidak mungkin masuk dalam ruang tunggu yang tidak dilengkapi kursi atau tempat istrahat yang layak.
Padahal, kata dia, pelayanan pelabuhan penyeberangan fery di Torobulu-Tampo mengumpulkan uang sekitar Rp6 miliar setiap tahun.
"Kondisi pelayanan publik di pelabuhan penyeberangan fery Torobulu-Tampo hanya satu contoh kasus. Kondisi yang memprihatinkan tersebut pasti terjadi di pelabuhan penyeberangan lainnya," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan perusahaan milik negara yang mengurusi pelabuhan penyeberangan agar peduli dengan pemenuhan sarana penunjang kerja staf dan meningkatkan pelayanan bagi pelanggan.
Ia juga mengimbau satuan tugas Sabu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) meningkatkan pemantauan lapangan untuk memberantas praktek pungutan liar yang meresahkan masyarakat.
"Pelayanan publik di pelabuhan paling rentan dengan pungutan liar. Modusnya sangat beragam dan oknum pelaku berjaringan," katanya. (Ant).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Leli Nurhidayah
Tag Terkait: