Anies Mengaku Gemas dengan Istilah 'Bukan KTP DKI'

Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku gemas dengan istilah "bukan KTP DKI" yang digunakan beberapa pihak untuk melarang bukan warga Jakarta berbicara tentang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Padahal tidak ada yang namanya KTP DKI. Yang ada adalah KTP Indonesia," kata Anies saat bertemu dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Anies menduga istilah "bukan KTP DKI" itu dipopulerkan ketika ada seseorang yang bukan warga Jakarta mengkritisi pemerintahan di DKI Jakarta.

"Mereka bilang, bukan warga Jakarta buat apa komentar tentang Jakarta?," ujarnya.

Menurut Anies, Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan semua orang Indonesia memiliki hak yang sama untuk memiliki dan ikut berbicara tentang Jakarta, termasuk tentang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Anies mengatakan pemilihan kepala daerah saat ini diselenggarakan serentak, dan ada 101 daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah. Namun, memang yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia adalah Jakarta.

"Mungkin karena banyak media massa berpusat di Jakarta. Kebetulan juga ada kesan bahwa konstelasi politik dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 adalah cerminan dari konstelasi politik nasional," tuturnya.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 akan diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN ; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS. (Ant)