Kementerian BUMN Targetkan Holding Kemaritiman Terbentuk 2017

Kementerian BUMN menargetkan pembentukan holding (perusahaan induk) BUMN Kemaritiman yang menyatukan tiga sektor pelabuhan, perkapalan dan kawasan industri, akan rampung pada 2017.

"Kajian pembentukan holding BUMN Kemaritiman sudah rampung, tinggal ada penguatan dari berbagai aspek termasuk sosialiasinya," kata Deputi Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Menurut Pontas, Holding BUMN Kemaritiman akan menyatukan bisnis sejumlah BUMN meliputi PT Pelindo I, II, III, IV, PT Djakarta Lloyd, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Industri Surabaya, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung.

Selanjutnya PT Pelni, PT ASDP, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok Koja Surabaya, PT Industri Kapal Indonesia, PT Pal Indonesia.

"Semangat dari pembentukan Holding Kemaritiman adalah bagaimana menyatukan bisnis usaha sama seperti pelabuhan, kawasan industri sehingga tercipta efisiensi dan skala usaha yang semakin besar," ujarnya.

Holding BUMN Kemaritiman juga mendorong terciptanya konektivitas nasional karena dapat mengintegrasikan kawasan Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang pada akhirnya dapat membantu percepatan pembanguna daerah-daerah di seluruh nusantara.

"Secara keseluruhan persiapan pembentukan Holding BUMN Kemaritiman sudah memasuki tahap akhir. Tinggal membereskan di sana-sini, kemungkinan baru bisa tahun depan," ujarnya.

Menurut catatan, Kementerian BUMN menargetkan pada tahun 2018 akan terbentuk sebanyak 15 holding BUMN yang merupakan representasi dari 15 sektor bisnis yang dikelola oleh perusahaan milik negara.

Saat ini 6 sektor BUMN sedang dalam proses penyelesaian pembentukan holding pada tahun 2016, yaitu holding energi, perbankan, pertambangan, jalan tol dan konstruksi, serta perumahan dan holding pangan.

Saat ini tercatat 15 sektor usaha yang dikelola BUMN, yaitu ketahanan energi, logistik, pariwisata dan kebudayaan, ketahanan pangan, perkebunan, layanan kesehatan, kemaritiman, konstruksi dan infrastruktur, pertambangan, manufaktur, industri strategis, telekomunikasi, jasa keuangan, dan ekonomi kerakyatan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro mengatakan, melalui pembentukan holding diharapkan dapat menciptakan efisiensi, memberi nilai tambah yang maksimal, karena terjadi aliansi strategis yang mampu menciptakan leverage.

Holding BUMN dapat membangun, mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas BUMN dalam sebuah lingkungan multi bisnis," ujarnya. (Ant)