Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Menyalahi Izin, Petugas Imigrasi Surabaya Jaring Tujuh WNA China

        Menyalahi Izin, Petugas Imigrasi Surabaya Jaring Tujuh WNA China Kredit Foto: Andi Aliev
        Warta Ekonomi, Sidoarjo -

        Petugas Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur menjaring tujuh orang warga negara asing berkebangsaan China dari perusahaan yang bergerak di bidang industri besi dan baja karena diduga menyalahi izin tinggal.

        Kepala Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya Agus Widjaya, pada Rabu malam (28/12/2016) mengatakan, ketujuh orang WNA tersebut berinisial, WG, TY, LX, LJ, YC, WB, dan HJ.

        "Mereka diamankan petugas Imigrasi saat menggelar Operasi Waspada dengan target perusahaan asing yang ada di Sidoarjo mengingat saat ini memasuki pergantian tahun," katanya.

        Ia menjelaskan, tidak hanya perusahaan asing saja beberapa lokasi lainnya seperti restauran, tempat hiburan serta hunian orang asing juga dilakukan operasi serupa.

        Lebih lanjut, Agus menjelaskan, saat dilakukan operasi, petugas mendapati sejumlah 23 warga negara asing berkebangsaan China di perusahaan yang bergerak di bidang industri besi dan baja tersebut. Namun, ke 16 WNA lainnya sudah memegang izin tinggal terbatas.

        "Sedangkan yang tujuh ini hanya pemegang izin tinggal kunjungan B211 yang dikeluarkan di KBRI Beijing dan mendarat di Bandara Juanda," kata dia.

        Setelah itu, ketujuh WNA langsung diamankan ke Kantor Imigrasi kelas I Khusus Surabaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (penyalahgunaan izin tinggal).

        "Tujuh Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja sebagai teknisi mesin di sebuah pabrik industri baja di Sidoarjo diamankan. Mereka terjaring operasi karena tidak memiliki dokumen rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja," katanya. (Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sucipto

        Bagikan Artikel: