Program Asuransi Pertanian Tulungagung Belum Maksimal

Program asuransi usaha petani padi (AUTP) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, selama periode 2016 belum berjalan optimal mengacu capaian target yang hanya terpenuhi 60 persen dari total areal sasaran seluas 3.717 hektare.

"Sosialisasi sebenarnya sudah optimal, namun memang pola pikir petani yang terkadang masih kolot," kata Kepala seksi Pembiayaan dan Permodalan Disperta Tulungagung Triwidiyo Basuki atau Okky di Tulungagung, Selasa (3/1/2017).

Sejak pertama kali diluncurkan pada pertengahan 2016, kata Okky, Tulungagung mendapat jatah target penyelenggaraan AUPT dengan luasan lahan pertanian padi sekitar 3.717 hektare.

Program itu awalnya berjalan mulus di beberapa lokasi, sebagian di wilayah sasaran lain mengalami pelambatan akibat stigma petani yang menganggap asuransi pertanian tersebut tidak berguna dan bahkan memberi efek psikologis buruk.

Akibatnya, kata Okky, hingga akhir tahun yang mengikuti program AUTP hanya 2.218 hektare luasan lahan pertanian.

"Atau masih sekitar 60 persen luasan lahan yang telah mengikuti AUTP, dari target yang ditentukan oleh provinsi," paparnya.

Menurut Okky, sebagian petani belum mengerti 100 persen apa pentingnya megikuti asuransi.

Dalam beberapa kasus, kata dia, ada stigma dari para petani apabila masyarakat mengikuti AUTP, sama juga berharap dengan datangnya bencana atau gagal panen.

"Dengan munculnya stigma seperti itu, saat ini kami perlahan mencoba untuk menghilangkannya," ujarnya.

Okky menjelaskan, dengan AUTP ini pihak pemerintah menjamin tanaman padi milik petani yang terkena bencana alam atau gagal panen.

Misalnya, dengan luasan lahan satu hektare gagal panen, akan diganti biaya klaim asuransi sekitar Rp6 juta.

"Memang dibandingkan dengan hasil panen sangat jauh. Namun dengan tidak ada jaminan asuransi tidak ada yang menjamin tanaman tersebut," katanya.

Okky berharap untuk 2017 nantinya akan bertambah lagi peserta AUTP, karena besaran premi yang ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp180 ribu per hektare, dimana sebesar 80 persen disubsidi oleh pemerintah.

Sedangkan petani hanya membayar sekitar Rp36 ribu setiap satu hektare luasan lahan yang ditanami petani, untuk satu musim tanam atau sekitar empat bulan.

"Namun pada 2016 lalu, belum ada petani yang mengklaim asuransi. Sebab, seluruh petani tidak ada yang mengalami gagal panen," ujarnya. (Ant)