Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro meminta kualitas keselamatan dan pelayanan pelabuhan Indonesia khususnya Pelindo II ditingkatkan. "Saya katakan bahwa infrastruktur pengamanan Pelabuhan Indonesia dapat kategorikan kurang maksimal.
Selain itu berbagai regulasi yang ada dan implementasinya belum sinkron dan maksimal," kata Nizar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (12/1/2017). Dia mengatakan Komisi V DPR akan segera memanggil menteri terkait untuk mengevaluasi keamanan dan pelayanan pelabuhan serta meminta agar menetapkan segera Pelindo sebagai objek vital nasional.
Selain itu, Nizar meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap semua hasil penyelidikan dari berbagai kecelakaan dengan transparan karena akan menjadi masukan bagi pelayanan pelabuhan yang lebih baik dan aman.
Sebagai bagian dari objek vital nasional, kata dia, maka Pelindo II perlu menerapkan standar operasi keamanan untuk kepentingan bisnis nasional dalam mengantisipasi berbagai gangguan keamanan laut seperti penyelundupan, ancaman teror, insiden bahaya, mogok kerja, sabotase.
Politikus Partai Gerindra itu menilai Pelindo II dapat melakukan pemeriksaan efektivitas dari penerapan sistem manajemen keamanan di kawasan pelabuhan. Menurut dia, Pelindo II harus berkomitmen untuk terus melakukan program pembinaan SDM secara intensif untuk mencetak pegawai yang andal dan kompeten dalam dunia bisnis.
"Sejumlah masalah yang menghambat investasi harus segera diselesaikan. Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyelesaikan masalah buruh melalui kompromi antara bipartit maupun tripartit," katanya. Dia menilai kebijakan itu sesuai program pemerintah untuk memeratakan program dan proyek infrastruktur termasuk pelabuhan ekspor-impor. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto