Setya Novanto Pastikan Hadiri Pegelaran HPN 2017 di Ambon

Ketua DPR Setya Novanto memastikan diri akan menghadiri pegelaran Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Provinsi Maluku, pada tanggal 9 Februari 2017 mendatang.

Hal itu disampaikan Setnov saat menerima kunjungan Ketua Umum PWI Pusat Margiono beserta rombongan di kantornya, lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

"Saya minta nanti Wakil Ketua Komisi I (Meutya Hafid) hadir mengisi agenda di HPN. Saya sendiri juga akan hadir di acara puncak," katanya.

Selama pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini, Ketua DPR "curhat" kepada Ketua Umum PWI soal keberadaan wartawan yang tidak memiliki media resmi di lingkungan DPR/MPR. Ia menanyakan kepada Margiono cara menertibkan wartawan "abal-abal" yang kerap beroperasi di lingkungan DPR/MPR.

Ia membeberkan ada lebih dari 200 wartawan yang sehari-hari meliput di DPR/MPR. Ia mengaku kerepotan menghadapi banyaknya wartawan yang ternyata banyak dari mereka bukanlah dari media pers yang resmi atau terdaftar.

"Bahkan ada yang ngantor-nya di sini. Pemrednya dia, reporternya dia sendiri. Kita sampai bingung kalau mau mengundang mereka (konferensi pers) bagaimana, saking banyaknya," keluhnya.

Menjawab keluhan Ketua DPR, Margiono menjelaskan bahwa pada gelaran HPN 2017 kali ini ada yang berbeda dibanding HPN sebelumnya. Di acara puncak HPN di Ambon nanti akan menjadi kick off terbitnya verifikasi media massa oleh Dewan Pers. Nantinya media-media yang sudah lolos verifikasi dari Dewan Pers akan diberikan logo khusus. Ini nantinya akan membedakan media yang memiliki legalitas dengan media yang "abal-abal".

Selanjutnya, Margiono menyarankan pertama, agar akses wartawan di DPR lebih diperketat dengan cara hanya memberika ID press DPR kepada wartawan yang berasal dari media yang berbadan hukum pers. Wartawan yang tidak memiliki ID tersebut dilarang untuk melakukan liputan kegiatan DPR. Kedua, DPR mendata ulang media-media yang boleh melakukan peliputan di DPR. DPR dapat membuat kebijakan yakni hanya memperbolehkan media yang telah mendapat "logo khusus" dari Dewan Pers.

Atau opsi terakhir, yakni mendata ulang wartawan yang sudah tersertifikasi atau yang sudah memegang sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga wartawan di bawah naungan Dewan Pers seperti PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI).

"Opsi terakhir ini paling tinggi klasifikasinya karena belum semua wartawan dari media yang terverifikasi memiliki sertifikat wartawan," katanya.

Mendengarkan masukan tersebut, Ketua DPR mengaku mendapat pencerahan dan akan segera menerapkan kebijakan tersebut agar peliputan di DPR lebih tertib.

"Pertemuan ini memberikan pencerahan bagi kita di DPR. Nanti benar-benar kita tertibkan (wartawan abal-abal)," ucap Setnov.

Hadir dalam pertemuan antara Ketua DPR RI dan Ketua Umum PWI Pusat adalah Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon, anggota Komisi III Azis Syamsudin, Ketua Komisi II Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid. Dari jajaran panitia HPN 2017 hadir Ketua Panitia HPN 2017 Muhamad Ihsan, Sekretaris Panitia Suprapto, dan Pengurus PWI Pusat Kiki Iswara.