Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 21.000 unit bakal mampu menggerakkan perekonomian yang terdapat di kawasan pedesaan secara efektif dan efisien.
"BUMDes di Klaten, misalnya bisa menghasilkan Rp6,5 miliar per tahun karena profesionalitas pengurusnya," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dalam seminar "Sarasehan BUMDesa: Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan" di Kampus IPMI, Kalibata, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Menurut Eko Putro Sandjojo, sejumlah BUMDes yang dikelola secara profesional dapat dengan mudah mencetak keuntungan hingga sekitar Rp100 juta per bulan. Mendes juga mengemukakan, pihaknya bekerja sama dengan IPMI International Business School dalam peningkatan SDM supaya lebih profesional.
Dia menuturkan, untuk meningkatkan status perkembangan desa, diperlukan banyak intervensi baik dari segi sosial, ekonomi, maupun ekologi.
Selain itu, Program Satu Desa Satu Usaha juga menjadi salah satu alternatif metode yang sedang dikembangkan Kementerian PDTT dan IPMI. Dua desa dipilih sebagai percontohan pendampingan yaitu desa Sukamenak (Banten), dan desa Selopamioro (Yogyakarta). Menurut Indeks Desa Membangun (IDM), Sukamenak tergolong dalam status desa Tertinggal, sedangkan Selopamioro termasuk desa maju.
Sementara itu, Executive Director & CEO IPMI International Business School Jimmy Gani mengatakan pendampingan di desa tertinggal difokuskan pada perbaikan standar mutu pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
"Program Satu Desa Satu Usaha dibangun atas enam hipotesis yakni tersedianya bahan baku sumber daya alam di desa sebagai bahan baku dan produk, tersedianya SDM desa untuk menjalankan aktivitas ekonomi, desa kekurangan sumber daya manajerial yang bagus, desa tidak memiliki sumber daya strategis, desa tidak memiliki jaringan pemasaran, dan desa tidak memiliki modal serta SDM untuk mengelolanya," paparnya.
Sebelumnya, Mendes Eko Putro Sandjojo berjanji BUMDes yang dibinanya akan tetap melibatkan koperasi bahkan membentuk koperasi jika diperlukan.
Hal itu disampaikan Mendes sekaligus menyatakan dukungannya terhadap koperasi yang sudah ada (existing) di pedesaan, bahkan pihaknya siap mendorong BUMDes untuk mendirikan koperasi jika di desa tersebut belum terbentuk koperasi.
"Nantinya sinergi antara BUMDes dengan koperasi akan terus berjalan, misalnya suatu desa yang sudah maju dengan sejumlah unit usaha, maka perlu disinergikan dengan koperasi yang sudah ada. Kalau belum ada koperasi, kita akan bentuk koperasi," ujarnya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait: