Bu Sri Mulyani Minta Dukungan DPD, Buat Apa?

Menteri keuangan Sri Mulyani meminta dukungan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran dana transfer daerah secara efektif. Sri Mulyani mensinyalir selama ini anggaran tersebut tidak tepat sasaran.

Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sepuluh tahun lalu yang hanya Rp110 triliun, namun meskipun naik menjadi Rp400 triliun di tahun ini tetapi kualitas dan sistem pendidikan di daerah masih rendah.

"Konsumsi rumah tangga di 2016 kembali tumbuh di atas lima persen dan didukung oleh inflasi yang cukup terjaga khususnya harga pangan serta tingginya kegiatan sosial sepanjang tahun dan kampanye pemilukada," kata Sri saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Dia menambahkan penerimaan pajak di 2016 juga tumbuh sebesar 4,2 persen dari tahun 2015. Di sisi lain tax amnesty memberikan sumbangan sebesar Rp109 triliun sedangkan penundaan dana alokasi umum sudah dbayarkan seluruhnya di Desember 2016.

Menurut Sri Mulyani, beberapa kendala dana alokasi khusus fisik tidak tersalurkan sebesar 16 persen atau senilai Rp14,6 triliun dari keseluruhan dana Rp89,8 triliun. Hal tersebut disebabkan laporan tidak lengkap dan beberapa tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output lalu ada juga yang menyampaikan laporan, namun melampaui batas waktu pelaporan.

Hal lain yang diperhatikan Sri Mulyani tentang pelajaran dari pelaksanaan APBN 2016. "Ada beberapa hal yang diperhatikan tentang APBN terus dijaga menjadi instrumen pembangunan yang kredibel, efektif, dan efisien. Nah, hal ini penting karena besarnya anggaran tidak menjamin akan sukses dalam penggunaannya," katanya.