Harga Minyak Dunia Meroket, DPR Ingatkan Potensi Pembengkakan Subsidi BBM Rp204 Triliun

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, menyoroti ancaman pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat tren lonjakan harga minyak mentah dunia.

Ia mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membeberkan secara transparan kesiapan ruang fiskal pemerintah dalam menanggung tambahan subsidi energi.

Politisi PDI-Perjuangan ini menjabarkan simulasi matematis dampak kenaikan harga minyak terhadap postur anggaran. Ia menyoroti skenario jika harga minyak mentah dunia menembus angka 100 dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi makro APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.

"Tadi Pak Menteri mengatakan fiskal kita masih kuat. Namun, jika menggunakan hitungan APBN, setiap kenaikan satu dolar itu menambah beban subsidi atau biaya kompensasi sekitar Rp6,8 triliun. Jika selisihnya 30 dolar (100 dikurang 70), lalu dikalikan 6,8, maka jatuhnya ada tambahan beban hingga Rp204 triliun," kata Dolfie dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dengan hitungan tersebut, Kementerian Keuangan harus bersiap untuk merogoh kocek lebih dalam guna menambah alokasi belanja khusus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga akhir tahun ini. Dolfie menilai kondisi ini sangat krusial dan membutuhkan antisipasi matang.

Ia pun mempertanyakan ketersediaan ruang fiskal (dana cadangan) pemerintah saat ini. Sebagai perbandingan, ia menyebutkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah harus mengalokasikan sekitar Rp150 triliun hanya untuk membayar kompensasi BBM.

"Nah, itu yang perlu dijelaskan kepada publik. Ruang untuk membayar kompensasi terkait BBM itu saat ini ada berapa?" tanyanya.

Meskipun secara umum Dolfie menilai bahwa kebutuhan tambahan anggaran Rp204 triliun tersebut masih berada dalam batas yang dapat dikelola oleh negara, ia menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama. Hal ini dinilai penting agar tidak memicu ketidakpastian di tengah pusaran dinamika ekonomi global.

"Penjelasan itu yang perlu kita dengar dari Pak Menteri. Transparansi dari aspek kemampuan APBN, di mana letak ruang fiskalnya untuk menghadapi tambahan belanja operasional akibat perubahan asumsi ini," pungkas Dolfie.