OJK Dorong Pengembangan Ekonomi Daerah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melanjutkan program dan kebijakannya dalam mengembangkan perekonomian daerah antara lain dengan memperkuat keberadaan dan tugas-tugas Kantor OJK di daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan pihaknya telah didukung oleh sembilan kantor regional yang membawahi 26 kantor OJK provinsi dan kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat ini.

Kantor-kantor OJK di daerah ini akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan industri jasa keuangan di daerah dan pelaksanaan berbagai program strategis OJK dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah.

"Saat ini kami telah didukung oleh sembilan kantor regional yang membawahi 26 kantor OJK provinsi dan kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat ini," kata Muliaman saat peresmian Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat di Bandung, Jumat (10/3/2017).

Menurutnya, semua kantor OJK di daerah selain bertugas mengawasi perkembangan industri jasa keuangan di daerahnya juga harus mengutamakan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah antara lain dengan mengembangkan sektor UMKM dan sektor-sektor potensial daerah lainnya seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.

"OJK sejak berdiri telah mengeluarkan banyak kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai katalis pertumbuhan dengan tetap memberikan perhatian pada upaya penjagaan stabilitas sistem keuangan dan penguatan inklusi keuangan," ujarnya.

Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, lanjutnya, memiliki peran yang sangat strategis bukan saja dalam tugas stabilitas sektor keuangan, tetapi juga pengembangan perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat mengingat jumlah penduduk di Provinsi Jabar adalah yang terbanyak di Indonesia.

"Berbagai program strategis dalam membuka akses keuangan yang sudah berjalan seperti program Laku Pandai, Jaring, Simpel, penyaluran KUR, dan kredit perbankan maupun pembiayaan bagi sektor-sektor produktif, optimalisasi peran bank pembangunan daerah, saya minta untuk terus dioptimalkan," ungkapnya.

Begitu juga dengan beberapa inisiatif baru seperti model pembiayaan fintech (peer to peer lending), pembiayaan UKM melalui pasar modal serta program pendampingan inklusi.

Muliaman menambahkan bahwa di bidang pengawasan industri jasa keuangan meliputi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (IKNB) di Jabar beroperasi tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung, 240 BPR yang tersebar di Jawa Barat.

"30 perusahaan emiten dan 32 kantor perusahaan efek serta IKNB yang mempunyai kantor pusat di Jawa Barat yaitu 22 dana pensiun, tiga perusahaan modal ventura, dua perusahaan pembiayaan, satu perusahaan penjaminan, dan 14 lembaga keuangan mikro," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan peresmian kantor baru ini bisa menumbuhkan semangat baru untuk melayani masyarakat Jabar dalam hal edukasi, pengawasan keuangan, dan industri keuangan.

"Tentu industri ini ada di hilir yang diminati oleh banyak orang," imbuhnya.

Heryawan mengimbau agar OJK melakukan advokasi pembimbingan kepada seluruh masyarakat terkait industri keungan yang berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jabar. Selain melakukan pengawasan, dikatakan Aher, bimbingan juga melakukan dorongan untuk hadirnya sebuah mata rantai perekonomian dari hulu ke hilir secara sehat.

"Tentu saja ada kaitan erat dengan regulasi keuangan baik OJK maupun moneter perbankan sebab industri keuangan harus mendorong hadirnya kemandirian perekonomin kita," pungkasnya.