Pemerintah harus memperhatikan permasalahan perbatasan untuk menjaga hubungan baik di kawasan ASEAN, kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung HR Dudy Heryadi.
"Bentuk perhatian itu sebagai pembelajaran terkait banyaknya kasus pengklaiman wilayah perbatasan di kawasan ASEAN," katanya di Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (18/3/2017).
Pada seminar "Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Perspektif Nasional dan Global", Dudy mengatakan bahwa konflik perbatasan menjadi polemik stabilitas politik di dalam ASEAN Community.
"Permasalahan perbatasan menjadi isu yang sering diperbincangkan. Bahkan pada kelompok ASEAN Community itu di dalamnya masih banyak kasus terkait perbatasan yang hingga saat ini belum terpecahkan," katanya.
Menurut dia Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang telah berjalan selama tiga tahun diharapkan dapat memberikan fokus pada visi maritimnya dalam menjaga kedaulatan, meskipun permasalahan perbatasan kawasan laut masih terjadi.
"Poros Maritim menjadi sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin dan memelihara keterhubungan antarpulau dan memberikan perhatian pada keamanan maritim, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, serta 70 persen wilayahnya berupa laut," kata Dudy.
Dosen FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Adi Santosa mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memaparkan visi maritimnya sebagai investasi untuk masa depan yang kuat dan tegas di laut.
"Kita tidak boleh lagi menoleransi 'illegal fishing', penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, pengembalian pencari suaka tanpa persetujuan kita, dan pembangunan mercusuar oleh negara tetangga di wilayah Indonesia," kata Adi. Seminar nasional yang dihadiri 150 peserta itu diselenggarakan Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) UMY. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Dewi Ispurwanti