Memetik Pelajaran Demokrasi dari Pilkada DKI Jakarta (I)

Pertemuan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama sehari setelah pemungutan suara pilkada DKI di Balaikota Jakarta memberikan sinyal penting bagaimana para calon gubernur menyikapi bagian akhir perhelatan politik di ibu kota itu.

Anies Baswedan dan calon wakil gubernur Sandiaga Uno, dalam hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei politik pascapemungutan suara putaran kedua pilkada DKI mendapatkan perolehan suara yang lebih tinggi dibandingkan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Meski belum ada hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, namun semua pihak meyakini Jakarta akan mendapatkan Gubernur dan Wakil Gubernur baru pada Oktober mendatang.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 kali ini lebih hingar bingar dibandikan dua kali pemilihan langsung sebelumnya yaitu pada 2007 dan 2012 baik dari sisi penyelenggaraan pilkada maupun dari sisi lainnya seperti silang pendapat antarpendukung dan juga faktor non politis lainnya.

Selama hampir enam bulan lebih, langit Jakata dihiasi berbagai komentar dan pendapat baik melalui pemberitaan media massa, pembicaraan di media sosial dan juga kampanye para calon gubernur dan wakil gubernur yang membuat pilkada di ibu kota gaungnya melebihi tapal batas provinsi dan bahkan kemudian menjadi isu nasional.

Sedemikian pentingnya dan besarnya dampak pilkada di DKI hingga untuk memastikan suasana aman saat pemungutan suara, tiga instansi yakni Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPU Provinsi DKI Jakarta, dan Bawaslu DKI Jakarta mengeluarkan Maklumat Bersama tentang larangan mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Maklumat Bersama tersebut ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Mochamad Iriawan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti yang dikeluarkan di Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Maklumat bernomor MAK/01/IV/2017, 336/KPU-Prov-010/IV/2017, 405/K.JK/HM.00.00/IV/2017 itu berisi tentang larangan bagi yang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi massa secara fisik maupun psikis pada tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta Putaran Kedua.

Dalam maklumat itu disebutkan bahwa berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat, dan pasca-pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua maka disampaikan maklumat kepada masyarakat sebagai berikut: Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang (saat itu, red) datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat situasi Kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis, sedangkan sudah ada penyelenggara Pilkada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Pilkada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya (saat pencoblosan pilkada, red) mengerahkan 64.523 petugas untuk menjaga pelaksanaan pemungutan suara.

Pemungutan suara putaran kedua yang berlangsung pada 19 April 2017 diikuti 7.218.280 pemilih dengan jumlah tempat pemungutan suara mencapai 13.032 unit yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Kesadaran Politik Rekonsiliasi Ketua KPU Arief Budiman dalam sebuah kesempatan usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu (19/4) lalu kepada wartawan mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyampaikan hak pilihnya pada putaran kedua kali ini cukup baik dan bisa melebihi tingkat partisipasi tingkat nasional.

Arief Budiman menilai masyarakat semakin dewasa dalam menyikapi proses demokrasi dan yakin warga juga akan menghormati hasil Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya punya rasa masyarakat semakin dewasa menyikapi demokrasi dan politik," ujarnya. Bersambung (Ant/Panca Hari Prabowo)